PWMU.CO – Forum Guru Besar dan Doktor INSAN CINTA menggelar diskusi akhir pekan, Ahad (1/9/2024). Diskusi kali ini mengusung topik “Pilkada 2024, Kartel Politik dan Masa Depan Politik Indonesia”.
Yang menjadi narasumber kali ini, salah satunya adalah Ketua Majelis Pustaka, Informasi dan Digitalisasi (MPID) PWM Jawa Timur, Dr Aribowo MS.
“Banyak jurnal dan tulisan di tahun 2023-2024 baik di negara dunia pertama hingga ketiga, terutama di negara berkembang, siklus otoritarian berkembang dengan pesat,” terang Aribowo.
Ari menerangkan bahwa di tahun 70 sampai dengan 80-an, jumlah negara dengan rezim militer mulai mengalami demokratisasi. Namun, itu kembali pada tahun 2000-an, terutama pasca Covid-19.
“Tapi lebih dari itu, banyak varian yang menyebabkan negara-negara demokratis menjadi otoritarian, terutama demokrasi elektoral. Contohnya Indonesia,” tambahnya.
Dia menyebut bahwa di tahun 2024 ketika Pemilu lalu, sangat kuat peran polisi dan kepala daerah untuk memobilisasi suara. Mereka ditekan oleh pemerintahan pusat.
“Dan yang paling jelas, adalah mobilisasi bantuan sosial (Bansos) yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Maka itu yang menyebabkan Prabowo-Gibran bisa menang 58 persen dalam sekali putaran,” ujarnya.
Ari menyebutkan ada anomali yang menyebabkan Pemilu bisa sekali putaran. Karena jika memang elektabilitasnya bagus, maka sudah pasti Partai Gerindra akan memenangkan Pemilu. Namun, justru yang mendapat suara terbanyak ke Senayan adalah PDI-P.
“Kan aneh, presidennya dapat 58 persen, tapi Gerindra gak menang Pemilu,” tambahnya.
Contoh lain adalah menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi malah melakukan reshuffle pada beberapa menteri. “Itu menunjukkan agar nanti Jokowi masih bisa menyetir pemerintahan meski masa jabatannya sudah selesai,” jelasnya.
Aribowo menyebutkan bahwa pemerintahan Jokowi berusaha untuk menanamkan pengaruh yang kuat bukan hanya di kursi kepresidenan, tapi bahkan sampai ke kepala daerah.
“Dia bisa ikut campur dalam pengaturan Pilkada 2024, namun tidak bisa semasif seperti ketika Pemilu presiden,” ujar Aribowo.
Aribowo kemudian menyebut bahwa jika Jokowi berusaha untuk mengotak-atik sistem lagi, maka yang akan kena batunya bukan hanya dia, namun juga pemerintahan Prabowo nantinya. (*)
Penulis Wildan Nanda Rahmatullah Editor Azrohal Hasan
