Dunia intelijen selama ini identik dengan lorong gelap, bisikan rahasia, dan operasi tanpa jejak. Namun, pernyataan terbuka mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman Ponto, dalam siniar On The Record baru-baru ini menghadirkan refleksi yang lebih dalam.
Bukan sekadar cerita pensiunan, melainkan pertanyaan fundamental dalam demokrasi: siapa yang mengawasi mereka yang bekerja di wilayah yang tidak bisa diawasi?
Menurut Ponto, esensi kerja intelijen berada di wilayah beyond the law—melampaui hukum formal yang berlaku bagi masyarakat umum.
Analogi yang ia gunakan cukup tajam: mencetak uang di rumah adalah kejahatan bagi warga biasa, tetapi menjadi kebijakan ketika dilakukan negara. Begitu pula dengan tindakan seperti memasuki ruang privat tanpa izin—pelanggaran bagi sipil, namun dapat menjadi “operasi” bagi negara.
Namun, ada konsekuensi yang jarang dibicarakan. Dalam praktiknya, tidak ada jaminan perlindungan penuh bagi operatif. Ketika tertangkap, mereka bisa diputus dari sistem (plausible deniability), dan dianggap bertindak secara individu.
Salah satu mekanisme paling krusial dalam dunia intelijen adalah cara perintah disampaikan.
Alih-alih instruksi tertulis yang eksplisit, perintah sering dikemas dalam bentuk ambigu:
“cabut rumput teki” atau “saya tidak ingin mendengar kabar orang itu lagi.”
Bagi publik, ini tampak seperti ungkapan biasa. Namun bagi aparat intelijen, ini adalah sinyal operasional.
Model komunikasi ini memastikan bahwa pemegang kekuasaan tetap memiliki ruang untuk menghindari tanggung jawab hukum—sebuah desain sistemik yang menjaga struktur tetap “bersih” di permukaan.
Diskursus ini tidak lepas dari kasus kekerasan terhadap aktivis, seperti yang dialami Andri Yunus.
Analisis Ponto memunculkan perspektif kontroversial: jika operasi dilakukan secara profesional oleh negara, maka target tidak akan kembali.
Fakta bahwa korban masih hidup membuka dua kemungkinan:
- tindakan tersebut merupakan pesan teror yang disengaja
- atau dilakukan oleh aktor non-profesional dengan akses operasional
Fenomena ini mengarah pada apa yang disebut sebagai “intelijen tanpa seleksi”—aktor dengan kemampuan operasional, namun tanpa kontrol etik dan kapasitas analitis yang memadai.
Hal paling mengkhawatirkan adalah cara pandang terhadap kelompok kritis.
Menurut Ponto, pengawasan terhadap LSM dan kelompok kritis dianggap wajar. Bahkan, muncul narasi bahwa kritik terhadap negara dapat diasosiasikan dengan pengaruh asing.
Di titik ini, demokrasi menghadapi dilema serius.
Ketika kritik dipandang sebagai ancaman, maka negara berisiko bergeser dari pelindung menjadi pengendali wacana. Metafora seperti “rumput teki” yang harus dicabut menjadi simbol bagaimana oposisi dapat direduksi menjadi objek penertiban.
Prinsip yang diungkapkan Ponto—“Don’t lie, but don’t tell the truth”—menunjukkan bahwa komunikasi intelijen bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan bagian dari operasi pengaruh.
Setiap narasi yang disampaikan dapat memiliki tujuan strategis: membentuk persepsi, mengarahkan opini, atau bahkan mengaburkan realitas.
Dalam konteks ini, publik tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga target dari konstruksi wacana.
Intelijen adalah kebutuhan mutlak bagi negara untuk menjaga keamanan dan stabilitas.
Namun, tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, institusi ini berpotensi menjadi alat kekuasaan yang melampaui batas.
Pertanyaan kuncinya bukan lagi apakah intelijen diperlukan, tetapi sejauh mana batas beyond the law dapat diterima tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.
Pada titik itulah, demokrasi diuji—bukan oleh ancaman dari luar, tetapi oleh bagaimana ia mengelola kekuatan dari dalam.
0 Tanggapan
Empty Comments