Dalam dunia kesejarahan, namanya juga sering tertulis Abdul Mu’thi. Namun, Abdul Mukti atau Abdul Mu’thi yang bergulindang dalam masa-masa kemerdekaan Indonesia awal adalah Abdul Mukti, perintis Muhammadiyah Madiun. Namanya tercatat di sekitaran Soekarno menjelang proklamasi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan juga Muhammadiyah.
Ditulis sejarahwan Ahmad Mansur Suryanegara, pemilihan 17 Agustus 1945 sebagai tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak asal pilih. Tanggal ini adalah rekomendasi KH Abdul Mukti. Menurut Mukti, tulis Ahmad Mansur Suryanegara, kemerdekaan Indonesia paling pas jika diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.
Tanggal proklamasi itu bertepatan dengan 9 Ramadhan 1364 Hijriyah, dan hari Jum’at. Tanggal itu adalah tanggal paling baik. Sebab, hari bahagia yang ‘bobotnya’ sama dengan tanggal itu, menurut Mukti, hanya bisa ditemui 300 tahun setelah tahun 1945.
Dan sejarah “resmi” mencatat, Soekarno tetap ngotot untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Meski diculik para pemuda untuk mempercepat pembacaannya, Soekarno tetap bertahan. Saat dipaksa, dia gantian berdiri-marah pada para pemuda itu, bahwa proklamasi tetap dibacakan pada 17 Agustus 1945.
Pasca kemerdekaan, Mukti juga aktif di pemerintahan. Ia tercatat sebagai penanggung jawab obligasi surat berharga negara era Wakil Presiden Mohamad Hatta. Sementara dalam dunia kemiliteran, ia pernah menduduki jabatan sebagai kepala Kantor Politik Tentara dalam lingkungan Markas Besar Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jendral TNI.
Kendati pada masa pra-kemerdekaan nasihatnya didengarkan Soekarno, tapi situasinya berubah pada 1960-an. Ketika Presiden Soekarno menggagas dan melaksanakan konsep politik Nasakom (Nasionalis, agamis-komunis), Mukti menjadi salah satu penentangnya.
Sukarno disebut tidak suka dengan Mukti yang tidak mau membenarkan kebijakannya dekat dengan Partai Komusia Indonesia (PKI). Sehingga Mukti pun menjadi target buronan rezim selama enam tahun. Mukti pun mengalami kesulitan, harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hingga akhirnya berhasil ditangkap dan menjadi tahanan politik selama empat tahun.
Selain aktif di berbagai persoalan kebangsaan, Mukti juga terlibat aktif di depan medan pertempuran. Pada tahun 1943-1944 misalnya, dia tercatat sebagai Pimpinan Pusat Masyumi di Jakarta. Tahun itu Masyumi belum menjadi partai politik, karena Masyumi yang partai politik baru lahir pada 1945.
Pada tahun 1948 misalnya, dia memimpin massa berunjuk rasa untuk menjatuhkan Kabinet Amir Sjarifuddin. Sebab, dalam pandangan Mukti, Amir telah merugikan Republik Indonesia dalam Perjanjian Renville.
Ketika pecah perang 10 November 1945 di Surabaya, Mukti memimpin laskar Sabilillah melawan pasukan Ghurka Inggris. Mukti juga tampil di garda terdepan ketika pecah pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada September 1948. Setelah PKI beres, dia pimpin APS melawan Belanda dalam agresi militer kedua yang pecah pada 19 Desember 1948.
Ketua Muhammadiyah Konsul Madiun
Dalam sejarah Muhammadiyah di Jawa Timur, Abdul Mukti adalah perintis Muhammadiyah di Madiun. Ia lahir pada bulan April 1898 di Desa Barong, Sawahan, Jombang. Ia adalah putra dari H. Muhammad Kadar, seorang lurah yang mempunyai latar belakang agama yang kuat. Kakeknya adalah prajurit Pangeran Diponegoro.
Pada masa kecilnya, Mukti tercatat pernah nyantri di berbagai pondok pesantren di Jombang, Bangkalan, dan Nganjuk. Setelah itu, dia meneruskan pendidikannya ke Mesir pada tahun 1914, ketika usianya 17 tahun.
Dari rentang tahun 1914-1920, ia tercatat pernah merantau ke berbagai negara untuk menuntut Ilmu. Dia pernah belajar ilmu agama Islam di Turki, dan juga berkeliling ke Eropa Timur, Saudi Arabia, dan India.
Pada 1920, setelah Abdul Mukti kembali ke tanah air dari perantauannya. Dia memasuki Madrasah Manbaul Ulum tingkat terakhir dan Pesantren Jamsaren pimpinan KH. Abu Amar.
Setelah tamat, ia aktif berdakwah di daerah Jawa Tengah. Tepatnya di Kudus, dan dipercaya sebagai Ketua Muhammadiyah setempat pada 1923. Sebagai seorang muballigh, ia tampil bagaikan singa podium. Ia kerap melontarkan pidato dan ceramah keagamaan yang keras menentang kebijakan kolonial Belanda.
Dalam catatan Mu’arif, akibat keberaniannya Mukti, kepolisian kolonial sering menegurnya. Puncaknya, ia ditangkap Belanda dengan tuduhan menghina penguasa dan mengganggu ketenteraman. Hoofdbestuur (HB) Muhammadiyah Yogyakarta kemudian mengutus Haji Fachrodin untuk membebaskannya. Upaya ini berhasil dengan syarat Abdul Mu’thi harus meninggalkan Kudus.
Setelah insiden tersebut, KH Ibrahim selaku Ketua HB Muhammadiyah mengirim Haji Mukti ke Madiun sekitar 1925. Selain di Muhammadiyah, ia juga aktif dalam pergerakan nasional Budi Utomo, dan bahkan pernah menjadi ketua Komite Nasional Indonesia di Madiun.
Setiba di Madiun, Abdul Mukti merintis berdirinya Muhammadiyah di Madiun. Dan, tercatat sebagai salah satu anggota pimpinan Muhammadiyah cabang Madiun.
Peran Mukti dalam usaha mengembangkan Muhammadiyah di Madiun sangat besar, dengan mendirikan ranting-ranting Muhammadiyah. Perannya juga terlihat dalam mendirikan lembaga pendidikan seperti HIS met de Qur’an, MULO Muhammadiyah, Wustho School, dan Schakel School.
Mukti juga menyelenggarakan pengajian agama dan kursus untuk anggota Muhammadiyah. Termasuk membina kader-kader pimpinan Muhamamdiyah untuk menggerakkan amal usaha Muhammadiyah di daerah Madiun.
Sejak dibentuknya jabatan konsul sebagai wakil Hoofdbestuur Muhammadiyah hasil Muktamar tahun 1930, Abdul Mukti diangkat sebagai konsul Muhammadiyah Madiun. Konsul daerah Madiun membawahi cabang-cabang dan ranting-ranting di wilayah Ponorogo, Magetan, Madiun, Ngawi dan Pacitan.
Jika dirunut, Mukti seangkatan dengan KH Mas Mansur yang pada saat bersamaan juga diamanahi sebagai Ketua Konsul Muhammadiyah Residen Surabaya. Keresidenan Surabaya sendiri meliputi selain Surabaya, adalah Sidoarjo, Gresik, Mojokerjo, dan Jombang. (Istilah Konsul Muhammadiyah, baca: Mengenal Istilah Konsul dalam Sejarah Muhammadiyah di Jawa yang Sering Disalahpahami)
Selain jabatan sebagai konsul, KH Abdul Mukti tetap menjadi guru di MULO Muhammadiyah, sekaligus sebagai mubaligh yang membina pengajian agama. Ia juga terlibat dalam pergerakan Islam lain seperti Jong Islamieten Bond. Ketika mengadakan Kongres di Madiun, ia diminta oleh Dr. Soekiman Wirjosandjojo untuk menjadi penasehat Partai Islam Indonesia.
Badai politik Orde Lama akhirnya berlalu. Dalam Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang, persyarikatan mendaulatnya masuk ke dalam jajaran Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selain Mukti, tokoh lainnya yang duduk sebagai Penasehat adalah A.R. Sutan Mansur, RH Hadjid, dan Prof Dr Hamka.
Setelah mengarungi lautan turbulensi sejarah, Haji Abdul Mu’thi mengembuskan napas terakhir pada Senin, 20 September 1976. Bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1396 H, dia berpulang di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta, pada usia 78 tahun.
Sumber utama:
- Tim Penulis, Siapa & Siapa: 50 Tokoh Muhammadiyah Jawa Timur (Seri I), Surabaya: Hikmah Press, 2007
- Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah II, Bandung: Salamadani, 2014.
- Mu’arif, Abdul Mu’thi, Konsul Muhammadiyah Madiun, Suara Muhammadiyah, 27 Februari 2020.
0 Tanggapan
Empty Comments