Ironi Anggaran Makan Gratis: Antara Gizi Anak dan Belanja Perangkat Elektronik

Klarifikasi yang disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terkait rincian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru memunculkan gelombang skeptisisme publik.

Alih-alih meredakan kekhawatiran, paparan anggaran tersebut dinilai menunjukkan adanya prioritas yang janggal. Program yang semestinya berfokus pada pemenuhan gizi anak sekolah, kini dipandang lebih menyerupai proyek pengadaan barang dan jasa.

Salah satu sorotan utama adalah pengadaan laptop. Meski disebutkan jumlahnya sekitar 5.000 unit—lebih kecil dari isu yang beredar—nilai anggaran tetap memicu pertanyaan publik.

Jika satu unit laptop diasumsikan seharga Rp10 juta, maka total anggaran dapat mencapai sekitar Rp50 miliar.

Pertanyaan pun muncul: apakah digitalisasi birokrasi menjadi prioritas utama, ketika tantangan utama masih berkutat pada distribusi pangan dan pemenuhan gizi anak di daerah?

Klarifikasi terkait anggaran alat masak juga menuai kritik. Dengan total sekitar Rp245 miliar untuk 315 titik, setiap dapur memperoleh alokasi sekitar Rp780 juta.

Angka ini dinilai cukup besar untuk fasilitas dapur. Publik mempertanyakan apakah anggaran tersebut benar-benar berdampak pada kualitas makanan, atau justru terserap pada pengadaan alat yang kurang relevan dengan kebutuhan lapangan.

Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa belanja ini belum sepenuhnya terhubung dengan pemberdayaan petani dan peternak lokal.

Sorotan lain tertuju pada alokasi sekitar Rp113 miliar untuk jasa Event Organizer (EO).

Penjelasan bahwa internal lembaga belum siap dinilai sebagai indikasi lemahnya kesiapan manajerial. Kritik pun mengarah pada pilihan penggunaan pihak ketiga, yang dianggap kurang memberdayakan masyarakat lokal.

Sebagian pihak menilai, anggaran tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk skema swakelola berbasis komunitas, seperti melibatkan kelompok PKK atau UMKM lokal dalam penyediaan makanan.

Isu lain yang turut mencuat adalah pengadaan perlengkapan seperti kaos kaki yang dikaitkan dengan Universitas Pertahanan.

Penjelasan teknis terkait mekanisme anggaran belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik. Kritik utama tetap sama: mengapa program pemenuhan gizi bersinggungan dengan belanja yang dinilai tidak langsung terkait?

Rentetan polemik ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan besar: meningkatkan kualitas gizi dan masa depan generasi bangsa. Namun, tujuan tersebut berisiko tidak tercapai jika alokasi anggaran tidak tepat sasaran.

Publik berharap program ini benar-benar menghadirkan manfaat nyata—bukan sekadar angka dalam laporan atau pengadaan administratif.

Kini, perhatian publik tertuju pada implementasi di lapangan. Apakah anggaran besar tersebut benar-benar akan berujung pada peningkatan gizi anak-anak?

Ataukah justru terserap pada aspek administratif yang jauh dari kebutuhan utama?

Jawabannya akan terlihat dari satu hal sederhana: apakah anak-anak di pelosok benar-benar mendapatkan makanan bergizi yang layak setiap hari.