Rencana kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) menyimpan paradoks yang mengkhawatirkan. Alih-alih meningkatkan penerimaan negara, kebijakan tersebut justru berpotensi memicu lonjakan peredaran rokok ilegal.
Ancaman ini disoroti Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB UMM), Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, M.E., Ph.D. Ia mengingatkan, beban cukai yang terlalu tinggi dapat mendorong masyarakat beralih ke produk ilegal atau rokok tanpa pita cukai. Kondisi tersebut pada akhirnya justru menggerus basis penerimaan negara.
“Kalau masyarakat mengonsumsi rokok ilegal, tidak ada pemasukan negara dari cukai. Pendapatan yang hilang jelas ada,” tegasnya.
Menurutnya, kenaikan tarif cukai tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan negara. Kenaikan harga rokok dapat mendorong fenomena downtrading, yakni peralihan konsumen ke produk yang lebih murah.
Kelompok masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah menjadi pihak yang berpotensi melakukan peralihan tersebut. Mereka dapat mencari alternatif rokok dengan harga lebih terjangkau, termasuk produk ilegal yang beredar di pasar gelap.
Melihat ancaman tersebut serta kondisi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian, Wahyudi, sapaan akrabnya, menilai moratorium atau penundaan kenaikan tarif CHT menjadi langkah krusial saat ini.
Moratorium dinilai dapat memberikan ruang bagi pelaku industri hasil tembakau untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus menyusun perencanaan bisnis secara lebih terukur.
Terlebih, industri hasil tembakau di Indonesia merupakan salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.
“Industri rokok di Indonesia merupakan industri padat karya. Jika tarif cukai semakin tinggi, ada risiko pengurangan tenaga kerja. Dampaknya bukan hanya pada industri, tetapi juga pada perekonomian secara lebih luas,” ujarnya.
Wahyudi menyarankan pemerintah memberikan waktu bagi perusahaan untuk menyesuaikan strategi pasar tanpa terus dibebani tambahan tarif cukai.
“Dalam keadaan ekonomi seperti saat ini, moratorium kenaikan cukai merupakan langkah yang bagus. Saya berharap moratorium ini bisa ditambah sekitar dua tahun lagi jika kondisi perekonomian masih seperti sekarang,” tambahnya.
Sebagai langkah optimalisasi penerimaan negara, Wahyudi merekomendasikan agar pemerintah mengubah fokus kebijakan. Menurutnya, peningkatan penerimaan negara tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan tarif cukai bagi industri yang telah menjalankan kewajibannya.
Pemerintah justru perlu memperkuat penegakan hukum dan pengawasan untuk memberantas peredaran rokok ilegal.
Dengan langkah tersebut, industri yang telah patuh dan memenuhi kewajibannya kepada negara dapat menjalankan usaha secara lebih adil. Pada saat yang sama, potensi kebocoran penerimaan negara akibat peredaran rokok ilegal juga dapat ditekan.
0 Tanggapan
Empty Comments