Pancasila dan Hak atas Ruang Publik yang Inklusif

Pancasila sering kita dengar, baca, bahkan hafal sejak duduk di bangku sekolah. Nilai-nilainya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari menghargai sesama manusia hingga mewujudkan keadilan sosial.

Namun, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama: apakah seluruh masyarakat sudah benar-benar merasakan nilai-nilai Pancasila, termasuk penyandang disabilitas?

Pertanyaan ini muncul ketika kita melihat fasilitas publik yang seharusnya semua orang dapat memanfaatkan, namun faktanya justru fasilitas tersebut setiap warga belum tentu bisa mengaksesnya.

Trotoar yang tidak ramah bagi pengguna kursi roda, jalur pemandu tunanetra yang terhalang, serta gedung pelayanan umum yang sulit dijangkau menjadi contoh persoalan aksesibilitas.

Fasilitas tersebut mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang. Namun, bagi orang lain, fasilitas itu dapat menghambat aktivitas sehari-hari dan kemandirian mereka.

Menurut saya, persoalan ini bukan sekadar tentang pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut cara kita memaknai kemanusiaan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketika Fasilitas Umum Belum Menjadi Hak yang Setara

Kita tentu menginginkan lingkungan yang nyaman dan aman untuk beraktivitas. Namun, kenyamanan tersebut seharusnya tidak hanya dinikmati orang tanpa hambatan mobilitas, penglihatan, pendengaran, maupun aspek lainnya.

Bayangkan seseorang pengguna kursi roda yang ingin mengakses gedung pelayanan publik. Ia harus menghadapi tangga tanpa jalur landai atau lift yang dapat digunakan. Ada pula penyandang tunanetra yang membutuhkan jalur pemandu.

Namun, benda-benda di trotoar justru menghalangi jalur tersebut. Dalam situasi seperti ini, persoalannya bukan terletak pada ketidakmampuan mereka beraktivitas. Lingkunganlah yang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan mereka.

Saya berpendapat bahwa fasilitas publik harus dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman kebutuhan masyarakat. Penyandang disabilitas bukan kelompok yang berada di luar kehidupan sosial.

Mereka merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak sama untuk belajar, bekerja, bepergian, dan memperoleh pelayanan publik.

Pandangan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas terhadap infrastruktur dan pelayanan publik.

Artinya, aksesibilitas bukan sekadar bentuk kebaikan atau kemurahan hati. Aksesibilitas merupakan bagian dari pemenuhan hak warga negara.

Menguji Nilai Kemanusiaan dalam Pancasila

Jika melihatnya dari perspektif Pancasila, isu aksesibilitas berkaitan erat dengan sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Isu ini juga berkaitan dengan sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sila kedua mengajarkan kita menghargai martabat setiap manusia. Kita tidak boleh menghina atau membeda-bedakan nilai kehidupan seseorang.

Dalam konteks penyandang disabilitas, nilai tersebut harus diwujudkan melalui sikap yang menghargai kemandirian, pilihan, dan kemampuan setiap orang.

Kepedulian tidak cukup diwujudkan melalui rasa belas kasihan. Kita harus menunjukkan kepedulian melalui tindakan nyata yang menghormati hak mereka.

Sementara itu, sila kelima mengingatkan kita bahwa seluruh anggota masyarakat berhak merasakan keadilan. Menurut saya, keadilan tidak selalu berarti memberikan fasilitas yang sama persis kepada setiap orang.

Keadilan justru mengajak kita memahami bahwa setiap orang mungkin membutuhkan dukungan berbeda agar memperoleh kesempatan yang setara.

Contohnya, kita perlu menyediakan jalan landai, lift yang mudah diakses, dan jalur pemandu yang tidak terhalang. Kita juga perlu menghadirkan informasi dalam format yang aksesibel serta transportasi umum yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Langkah-langkah tersebut dapat mengurangi berbagai hambatan yang mereka hadapi. Dari sini, saya melihat bahwa penerapan Pancasila tidak cukup diukur dari seberapa sering kita menghafalkan setiap silanya.

Kita juga harus melihat bagaimana nilai kemanusiaan dan keadilan hadir dalam kebijakan, pembangunan, serta kehidupan sehari-hari.

Tanggung Jawab Bersama untuk Mewujudkan Lingkungan Inklusif

Mewujudkan Indonesia yang ramah bagi penyandang disabilitas membutuhkan partisipasi berbagai pihak. Pemerintah wajib merencanakan, menyediakan, dan mengevaluasi fasilitas umum agar semua orang dapat mengaksesnya.

Pengelola gedung, penyedia transportasi, lembaga pendidikan, dan pihak swasta juga harus memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas dalam memberikan layanan.

Namun, tanggung jawab ini tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur. Masyarakat juga perlu membangun kebiasaan yang lebih peduli. Misalnya, tidak memarkir kendaraan di atas jalur pemandu.

Kita juga tidak boleh menumpuk barang di trotoar hingga menghalangi pengguna jalan. Selain itu, jangan menganggap kebutuhan aksesibilitas sebagai sesuatu yang merepotkan.

Penyandang disabilitas juga perlu terlibat dalam perencanaan dan evaluasi fasilitas yang akan mereka gunakan. Menurut saya, keterlibatan ini penting karena mereka mengalami langsung berbagai hambatan.

Pengalaman tersebut dapat membantu menemukan solusi yang tepat. Pembangunan inklusif tidak cukup hanya melibatkan penyandang disabilitas. Kita juga harus mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Kita perlu mengubah pandangan bahwa fasilitas aksesibel hanya menguntungkan kelompok tertentu. Lingkungan yang aksesibel juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Lansia, orang yang sedang mengalami cedera, ibu hamil, serta orang tua yang membawa anak kecil juga membutuhkannya.

Tujuan utamanya adalah membuka kesempatan bagi semakin banyak orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara aman dan bermartabat.

Pancasila Harus Terlihat dalam Kehidupan Nyata

Pada akhirnya, menurut saya, pengamalan Pancasila terlihat dari cara kita memperlakukan setiap warga negara. Perhatian khusus perlu kita berikan kepada mereka yang menghadapi hambatan dalam mengakses fasilitas umum.

Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial akan semakin bermakna apabila kita menerapkannya secara nyata. Nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya dihafalkan atau dijadikan slogan.

Membangun Indonesia yang ramah bagi penyandang disabilitas tidak cukup dengan membuat peraturan. Kita membutuhkan pelaksanaan yang konsisten, evaluasi fasilitas umum, dan pelibatan penyandang disabilitas.

Masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran agar tidak menciptakan hambatan baru.

Menurut saya, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari luas bangunan atau kecanggihan fasilitas. Kita juga harus mengukur sejauh mana masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan fasilitas tersebut.

Jika Pancasila benar-benar menjadi pedoman hidup bangsa, tidak boleh ada warga negara yang tertinggal hanya karena lingkungan belum menyediakan akses yang sesuai kebutuhannya.

Mewujudkan keadilan sosial berarti membuka kesempatan setara bagi setiap orang untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara bermartabat.

Pancasila adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, penerapan nilai-nilainya harus dapat dirasakan semua orang, termasuk penyandang disabilitas.***