Dinamika geopolitik global abad ke-21 menuntut perubahan cara pendidikan Islam memandang dunia. Persaingan ekonomi dan politik antarkekuatan besar tidak lagi berlangsung jauh di balik layar. Rivalitas rantai pasok kendaraan listrik, strategi friend-shoring, perebutan pengaruh regional, hingga persaingan menguasai sumber daya alam, hadir dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Sayangnya, pembacaan terhadap persoalan tersebut sering terjebak pada dua kutub. Di satu sisi, ada pragmatisme teknokratis yang melihat pembangunan semata-mata dari sisi ekonomi dan keuntungan. Di sisi lain, muncul fatalisme geopolitik yang menempatkan bangsa sendiri seolah hanya menjadi penonton dalam percaturan kekuatan global.
Pada titik inilah Pendidikan Agama Islam (PAI) menghadapi tantangan baru.
PAI tidak cukup jika hanya mengajarkan ritual formal dan pengetahuan keagamaan yang terpisah dari kenyataan. PAI perlu hadir sebagai ruang pembentukan cara berpikir yang berlandaskan nilai agama, sekaligus mampu membaca persoalan kebangsaan dan dunia secara kritis, adil, dan beradab.
Karena itu, rekonstruksi kurikulum PAI perlu diarahkan bukan untuk menjadikan semua persoalan dunia sebagai beban mata pelajaran agama. PAI justru perlu menjadi sumber kerangka etik dan moral, lalu berkolaborasi dengan mata pelajaran lain seperti PPKn, Ekonomi, dan Geografi.
Dengan pendekatan lintas mata pelajaran tersebut, peserta didik diharapkan memiliki daya kritis yang kuat tanpa kehilangan pijakan spiritual.
Setidaknya ada empat pilar yang dapat menjadi pijakan. Pertama, memperkuat kesadaran kedaulatan dan politik luar negeri
Peserta didik perlu memahami bahwa Indonesia bukan sekadar arena perebutan pengaruh dan investasi negara-negara besar. Indonesia adalah subjek yang memiliki kepentingan, kedaulatan, dan agenda pembangunan sendiri.
Melalui kajian siyasah kharijiyyah dan fiqh siyasah, peserta didik dapat diajak memahami prinsip kemandirian (istiqlaliyyah) serta politik luar negeri bebas aktif dalam konteks kekinian.
Hilirisasi nikel, misalnya, tidak cukup dipahami sebagai persoalan investasi atau transaksi ekonomi. Ia juga dapat dibaca sebagai bagian dari ikhtiar membangun kemandirian bangsa: meningkatkan penguasaan teknologi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam perspektif Islam, sumber daya yang tersedia di bumi merupakan amanah kekhalifahan. Karena itu, pengelolaannya semestinya diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat luas.
Kedua, menghadirkan keadilan ekologis dan sosial
Pembangunan tidak seharusnya diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau kemegahan infrastruktur. Ada manusia dan lingkungan yang harus menjadi pertimbangan.
Prinsip maqasid al-syariah dapat menjadi salah satu kerangka etik dalam membaca kebijakan pembangunan. Perlindungan jiwa (hifz al-nafs), kelestarian lingkungan, serta perlindungan kelompok rentan perlu ditempatkan sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan.
Karena itu, peserta didik perlu belajar melihat persoalan investasi secara lebih utuh. Apa manfaatnya bagi masyarakat? Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan? Bagaimana nasib pekerja lokal? Bagaimana posisi masyarakat adat? Siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risikonya?
Prinsip la dharara wa la dhirar—tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain—dapat menjadi pijakan etik dalam melakukan pembacaan tersebut.
Dengan demikian, pendidikan agama tidak berhenti pada hafalan norma, tetapi membantu peserta didik menggunakannya untuk membaca persoalan nyata.
Ketiga, membangun tradisi tabayyun dan kemandirian berpikir
Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan membedakan fakta, opini, propaganda, dan prasangka menjadi semakin penting.
Karena itu, PAI perlu mengajarkan tabayyun sebagai tradisi intelektual. Peserta didik tidak cukup diajak mengetahui apa yang harus dipikirkan (what to think), tetapi juga dilatih memahami bagaimana berpikir (how to think).
Dalam konteks ini, metode tahqiq al-manat dapat dikembangkan untuk melatih peserta didik melakukan verifikasi terhadap fakta dan konteks sebelum menarik kesimpulan.
Mereka dapat diajak membandingkan berbagai sumber, memeriksa data, memahami kepentingan di balik sebuah narasi, serta membedakan kritik kebijakan dari kebencian terhadap bangsa atau kelompok tertentu.
Sikap kritis juga tidak harus berujung pada penolakan terhadap kerja sama global. Indonesia dapat membangun kemitraan dengan berbagai negara berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip keadilan, tanpa kehilangan kemampuan untuk bersikap kritis terhadap sistem atau kebijakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan.
Di sinilah pendidikan Islam dapat membentuk generasi yang terbuka terhadap dunia, tetapi tidak kehilangan pijakan.
Keempat, menerjemahkan gagasan ke dalam pembelajaran
Rekonstruksi kurikulum tidak boleh berhenti pada rumusan normatif. Ia harus diterjemahkan menjadi pengalaman belajar yang nyata.
Pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) dapat menjadi salah satu pendekatan. Peserta didik dapat diajak mengkaji persoalan yang dekat dengan lingkungan mereka.
Di kawasan industri, misalnya, siswa dapat meneliti hubungan antara investasi, tenaga kerja, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Di wilayah pesisir, mereka dapat mengkaji persoalan sumber daya laut dan keberlanjutan lingkungan. Sementara di kawasan perbatasan, mereka dapat mempelajari hubungan antara kedaulatan, ekonomi masyarakat, dan geopolitik.
Model seperti ini membutuhkan guru yang memiliki kapasitas lintas disiplin. Karena itu, rekonstruksi kurikulum PAI juga harus diikuti dengan penguatan kompetensi pengajar, termasuk melalui LPTK, serta penyesuaian sistem asesmen agar kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah benar-benar dihargai.
Pada akhirnya, PAI perlu bergerak dari sekadar mengajarkan teks menuju kemampuan membaca konteks.
Generasi Muslim masa depan tidak cukup hanya fasih membaca teks keagamaan. Mereka juga perlu cerdas membaca peta dunia.
Mereka perlu memahami bahwa kedaulatan bukan berarti menutup diri dari dunia. Keterbukaan bukan berarti kehilangan prinsip. Kerja sama global bukan berarti menyerahkan kepentingan nasional. Dan sikap kritis tidak harus berubah menjadi kebencian.
Di situlah PAI dapat menemukan kembali peran strategisnya: membentuk manusia yang kokoh secara spiritual, merdeka dalam berpikir, terbuka terhadap perbedaan, dan memiliki keberpihakan pada keadilan.
Sebab pendidikan agama pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana manusia memahami ajaran Tuhan, tetapi juga bagaimana nilai-nilai itu menuntun manusia ketika berhadapan dengan persoalan dunia yang nyata.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Walhamdulillahi Rabbil ‘alamin.
Unida Gontor Putri, 22 Rabiulakhir 1448 H / 4 Oktober 2026
0 Tanggapan
Empty Comments