Universitas Muhammadiyah Malang melalui Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) menggelar seminar internasional yang membahas ketimpangan pendidikan global di tengah meningkatnya fragmentasi sosial dunia.
Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Deakin University dan Universitas Sanata Dharma, mengusung tema “Inklusi Transformatif: Mewujudkan Keadilan Pendidikan di Era Polarisasi Global.”
Forum ini menegaskan bahwa inklusi tidak boleh berhenti sebagai jargon kebijakan, melainkan harus menjadi praktik nyata dalam membongkar ketimpangan akses pendidikan.
Dirjen GTK Kemendikdasmen RI, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan kebutuhan mendesak di tengah dunia yang semakin terpolarisasi.
“Pendidikan inklusif adalah sebuah keharusan moral dan sistemik. Kami mengusung visi pendidikan bermutu untuk semua, dengan penegasan bahwa tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal, apa pun latar belakang sosial, budaya, bahasa, maupun kondisinya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa transformasi menuju keadilan pendidikan memerlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara, termasuk kebijakan afirmatif dan penguatan peran guru pendidikan khusus.
“Dengan demikian, keadilan pendidikan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi bergerak menjadi praktik nyata yang menjawab tantangan global secara berkelanjutan,” tegasnya.
Dr. Junny Ebenhaezer, Ph.D., dari Deakin University menyoroti bahwa eksklusi dalam pendidikan sering terjadi secara laten melalui praktik pembelajaran yang tidak sensitif terhadap keberagaman.
“Saya meyakini bahwa keadilan pendidikan harus dimulai dari membuka akses yang setara dan memberdayakan guru sebagai kunci perubahan. Jika kita membekali satu guru dengan kompetensi yang tepat, dampaknya dapat menjangkau ratusan bahkan ribuan siswa,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya tiga pilar dalam pedagogi: purpose, process, dan people, serta pentingnya memahami latar belakang dan kebutuhan belajar siswa.
Sementara itu, Tarsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D., dari Universitas Sanata Dharma menyoroti pentingnya inovasi dalam menjawab krisis ketahanan sosial di tengah dinamika global.
Menurutnya, tanpa inovasi berkelanjutan, pendidikan berisiko tertinggal dalam merespons perubahan zaman.
Dari pihak UMM, Prof. Dr. Trisakti Handayani, M.M. menegaskan bahwa capaian pendidikan tidak bisa hanya diukur secara kuantitatif, terutama di tengah kesenjangan global yang masih tinggi.
“Pendidikan berkeadilan merupakan inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs keempat, yang menegaskan pentingnya pendidikan inklusif, berkualitas, dan pembelajaran sepanjang hayat bagi semua,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa transformasi pendidikan harus dimulai dari perubahan paradigma, yaitu menjadikan perbedaan sebagai sumber pembelajaran.
Neneng Haryati, S.Si., M.M. menegaskan bahwa guru merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkeadilan.
Menurutnya, Program PPG menjadi bagian integral dalam tata kelola guru nasional. Guru dituntut terus mengembangkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, riset pembelajaran, serta kolaborasi lintas sektor pendidikan.
Seminar internasional ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif tidak cukup menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui praktik nyata yang adaptif dan berkelanjutan.
Kolaborasi lintas institusi, penguatan kapasitas guru, serta inovasi pedagogi menjadi kunci untuk menjawab tantangan ketimpangan pendidikan global.





0 Tanggapan
Empty Comments