Muhammadiyah memusatkan pembahasan Tanwir 2026 pada dua agenda strategis: program kerja jangka panjang Persyarikatan hingga 2047 dan Risalah Kesemestaan. Sementara itu, materi perubahan Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah diputuskan tidak lagi masuk dalam pembahasan sidang komisi.
Keputusan tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Agung Danarto, dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (9/11/2026).
Tanwir Muhammadiyah akan berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah, pada 13–15 November 2026. Penyesuaian materi sidang komisi dilakukan setelah PP Muhammadiyah mempertimbangkan agenda pembahasan dan tahapan permusyawaratan sebelumnya.
Semula, terdapat tiga materi utama yang direncanakan masuk dalam sidang komisi, yakni program kerja jangka panjang Muhammadiyah, Risalah Kesemestaan, dan perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah.
Namun, pembahasan perubahan AD diputuskan tidak perlu dilanjutkan dalam Tanwir Palu karena telah dibahas dalam Tanwir Kupang sebelumnya.
“Terkait perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah ini kami pandang tidak perlu lagi masuk di komisi. Hal itu karena di Tanwir Kupang sebelumnya sudah masuk ke dalam komisi, sudah masuk di pembahasan pleno, dan itu akan menjadi materi untuk Muktamar,” jelas Agung.
Dengan keputusan tersebut, sidang komisi Tanwir Muhammadiyah 2026 akan mengerucut pada dua agenda utama.
Pertama, pembahasan program kerja jangka panjang Muhammadiyah hingga 2047. Kedua, pembahasan Risalah Kesemestaan.
Arah Gerakan hingga 2047
Pembahasan program kerja jangka panjang menjadi salah satu agenda strategis Tanwir Muhammadiyah.
Materi ini akan menjadi ruang untuk merumuskan arah gerakan Persyarikatan dalam menghadapi perkembangan dan tantangan masa depan.
Selain itu, Risalah Kesemestaan juga menjadi agenda penting yang dibahas dalam sidang komisi. Kedua materi tersebut akan menjadi bagian dari pembicaraan strategis Muhammadiyah dalam Tanwir di Palu.
Tanwir merupakan forum permusyawaratan Muhammadiyah yang membahas berbagai agenda organisasi di antara pelaksanaan Muktamar.
Dalam Tanwir kali ini, pembahasan program jangka panjang dan Risalah Kesemestaan menjadi fokus utama komisi.
Selain pembahasan materi strategis, Tanwir Muhammadiyah 2026 juga akan menetapkan panitia pemilihan dan tim verifikasi keuangan.
Agung menjelaskan, sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah, PP Muhammadiyah akan mengusulkan sejumlah nama untuk ditetapkan dalam sidang Tanwir.
“Nah, nanti di persidangan PP Muhammadiyah akan mengusulkan nama-nama untuk ditetapkan di dalam Tanwir. Begitupun tim verifikasi. Eh, tim verifikasi itu dari wilayah, tetapi ditetapkan di Tanwir,” ungkapnya.
Penetapan tersebut menjadi bagian dari agenda organisasi yang akan dibahas dalam forum permusyawaratan di Palu.
Tanwir Muhammadiyah 2026 diperkirakan dihadiri lebih dari 400 orang. Data kehadiran telah dihimpun bagian kesekretariatan dengan komposisi anggota, peserta, dan peninjau.
Agung menyampaikan, seluruh 38 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah telah menyatakan kesanggupannya untuk hadir sebagai anggota Tanwir. Kehadiran tersebut ditambah perwakilan tujuh Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah.
Sementara itu, unsur pembantu pimpinan, seperti majelis dan lembaga, akan hadir sebagai peserta.
“Seluruh 38 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah telah menyatakan kesanggupannya untuk hadir sebagai anggota Tanwir, ditambah perwakilan dari tujuh Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah. Sementara itu, unsur pembantu pimpinan seperti majelis dan lembaga juga akan hadir sebagai peserta,” ujar Agung.
Untuk mendukung penyelenggaraan Tanwir, panitia juga mengundang rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah, direktur Rumah Sakit Muhammadiyah, serta seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Sulawesi Tengah. Mereka akan hadir sebagai peninjau dalam forum tersebut.
Tanwir Muhammadiyah di Palu diharapkan menjadi ruang permusyawaratan untuk membahas agenda strategis Persyarikatan sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi menjelang Muktamar Muhammadiyah 2027. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments