Umsura Dapat 50 Kuota KIP Kuliah, Rektor Dorong Kebijakan Pendidikan Tinggi yang Lebih Adil

Universitas Muhammadiyah Surabaya menerima kunjungan kerja Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Reni Astuti.

Dalam kunjungan tersebut, Umsura memperoleh alokasi awal sebanyak 50 kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) bagi mahasiswa yang memiliki semangat melanjutkan pendidikan tinggi namun terkendala secara ekonomi.

Kunjungan kerja ini diterima langsung oleh Rektor Umsura, Prof. Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep., bersama jajaran pimpinan universitas, dekan, direktur pascasarjana, kepala biro, dan kepala lembaga di lingkungan Umsura.

Dalam sambutannya, Rektor Umsura menyoroti masih adanya ketimpangan kebijakan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta (PTS).

Menurutnya, PTS memiliki kontribusi besar dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pembatasan kuota mahasiswa hingga distribusi bantuan pemerintah yang belum proporsional.

“Perguruan tinggi swasta memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, kebijakan pendidikan tinggi perlu memberikan ruang yang adil, termasuk dalam hal kuota, bantuan, dan akses beasiswa bagi mahasiswa yang membutuhkan,” ujar Prof. Mundakir.

Ia menegaskan bahwa PTS tidak hanya membutuhkan ruang untuk bertahan, tetapi juga dukungan nyata agar mampu terus meningkatkan mutu dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain membahas bantuan pendidikan, Rektor Umsura juga menegaskan komitmen kampus dalam menjaga keberlangsungan program studi.

Menurutnya, keberadaan program studi tidak semata dilihat dari tren pasar atau jumlah peminat sesaat, tetapi juga dari nilai keilmuan, kebutuhan masyarakat, dan kontribusinya terhadap pembangunan sumber daya manusia.

Umsura, lanjutnya, juga siap memperkuat sinergi dengan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan melalui potensi akademik, inovasi teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki.

Sementara itu, Dr. Reni Astuti menjelaskan bahwa Komisi X DPR RI saat ini memberikan perhatian serius terhadap penguatan sistem pendidikan nasional, termasuk keberpihakan terhadap perguruan tinggi swasta.

Ia menyebut Komisi X tengah membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional guna mengintegrasikan berbagai regulasi pendidikan menjadi lebih terpadu.

Menurutnya, salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah pola seleksi mahasiswa baru yang selama ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi kampus swasta.

“PTS harus mendapatkan ruang yang sehat untuk tumbuh. Jangan sampai kebijakan penerimaan mahasiswa justru menciptakan ketidakpastian bagi kampus swasta,” ujar Reni.

Dalam kesempatan tersebut, Reni juga menyampaikan alokasi awal sebanyak 50 kuota KIP Kuliah bagi mahasiswa Umsura.

Program ini diharapkan mampu membantu anak muda yang memiliki semangat belajar tinggi, termasuk mereka yang aktif dalam kegiatan sosial seperti Karang Taruna maupun Remaja Masjid, namun memiliki keterbatasan ekonomi.

Selain itu, Reni turut mengapresiasi kontribusi Umsura dalam mendukung pembangunan Kota Surabaya, termasuk keterlibatan kampus dalam inovasi teknologi dan pengadaan panel surya untuk rumah pompa.

Diskusi dalam forum tersebut juga membahas isu penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri.

Para akademisi Umsura menyampaikan kritik terhadap orientasi pendidikan yang dinilai terlalu pragmatis dan hanya berorientasi pada kebutuhan pasar kerja jangka pendek.

Mereka menegaskan bahwa relevansi program studi juga harus mempertimbangkan aspek pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, pengabdian masyarakat, dan keberlanjutan keilmuan.

Melalui kunjungan kerja ini, Umsura berharap aspirasi perguruan tinggi swasta dapat tersampaikan langsung kepada lembaga legislatif sekaligus memperkuat sinergi dalam menghadirkan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi masa depan.