Bonus Demografi Tidak Cukup dengan Ijazah, Achmad Anis: Pasar Kerja Menentukan Nilai SDM

Bonus demografi yang tengah dinikmati Indonesia, khususnya Jawa Timur, tidak otomatis menjadi keuntungan apabila kualitas sumber daya manusia (SDM) tidak mampu menjawab kebutuhan pasar kerja.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Golkar, Achmad Anis, SE, menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi soal banyaknya lulusan pendidikan, melainkan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja.

Menurut Anis, istilah bonus demografi selama ini lebih banyak dipahami dari sisi optimistis karena komposisi penduduk Indonesia didominasi usia produktif.

Namun, kondisi tersebut baru akan menjadi keuntungan apabila usia produktif benar-benar diikuti produktivitas yang tinggi.

“Kalau kita menyebut bonus demografi, berarti kita melihatnya dari perspektif optimistis. Masyarakat kita didominasi usia produktif. Tetapi harapannya usia produktif itu juga memiliki produktivitas yang tinggi,” ujarnya dalam program Ngode (Ngobrol Bareng Dewan) di kanal Youtube PWMU.TV.

Anis menilai ukuran kualitas SDM kini telah bergeser. Ijazah bukan lagi satu-satunya tolok ukur keberhasilan pendidikan. Yang lebih menentukan adalah bagaimana pasar kerja memberikan apresiasi terhadap kompetensi lulusan.

Dia menyebut, pendidikan baru dapat dikatakan berhasil apabila kemampuan yang dimiliki lulusan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri.

“Ujian sumber daya manusia hari ini tidak ditentukan oleh status pendidikan, tetapi ditentukan oleh apresiasi pasar,” katamantan Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Jember itu.

Menurutnya, persoalan terbesar muncul ketika dunia kerja tidak lagi memandang sertifikat atau ijazah sebagai representasi kemampuan seseorang.

Fenomena tersebut terlihat dari banyaknya pengumuman lowongan pekerjaan yang justru lebih menonjolkan syarat seperti penampilan menarik, siap bekerja di bawah tekanan, batas usia tertentu, hingga memiliki kendaraan pribadi.

“Banyak lowongan kerja yang lebih menekankan performa dibandingkan kompetensi akademik. Ini menunjukkan ijazah belum dianggap mencerminkan keterampilan yang sesuai,” ujarnya.

Dunia Pendidikan Harus Berani Berubah

Karena itu, Anis mendorong lembaga pendidikan mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi berani melakukan terobosan agar lulusan memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan industri.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga memerlukan kolaborasi dengan keluarga, masyarakat, dunia usaha, hingga organisasi sosial.

“Pendidikan tidak hanya terjadi di kampus. Pendidikan bisa berlangsung di keluarga, lingkungan, maupun organisasi. Semua harus bekerja sama agar lulusan memiliki skill yang sejalan dengan sertifikat yang dimiliki,” katanya.

Anis menegaskan konsep link and match hanya dapat berjalan apabila dunia usaha benar-benar percaya terhadap kualitas lulusan lembaga pendidikan.

Selama pasar belum memberikan legitimasi terhadap kemampuan lulusan, maka kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja akan terus terjadi.

“Link and match hanya akan terjadi jika produk pendidikan kita dilegitimasi oleh pasar. Dunia kerja harus percaya bahwa skill lulusan memang sesuai dengan sertifikatnya,” jelasnya.

Selain persoalan kualitas SDM, Anis juga menyoroti indikator ketenagakerjaan yang selama ini digunakan dalam statistik nasional.

Ia menjelaskan, berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang sudah dikategorikan bekerja apabila melakukan aktivitas minimal satu jam dalam sehari selama satu minggu berturut-turut.

Menurutnya, definisi tersebut memang sah secara statistik, tetapi belum tentu menggambarkan kualitas pekerjaan maupun kesejahteraan masyarakat.

“Kalau bekerja satu jam sehari selama seminggu sudah dianggap bekerja, lalu bagaimana dengan penghasilannya? Orang yang bekerja penuh waktu saja banyak yang masih menerima upah setara UMR,” ujarnya.

Dia mengingatkan, penggunaan indikator tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa angka pengangguran menurun, padahal banyak masyarakat masih bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah.

Pertumbuhan Ekonomi Belum Dinikmati Merata

Anis juga mengkritisi kondisi ketika pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada di atas lima persen, sementara masih banyak masyarakat mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan layak.

Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi.

Dia mengibaratkan kondisi tersebut seperti sebuah sekolah yang memiliki sedikit siswa berprestasi sangat tinggi sehingga menaikkan rata-rata nilai sekolah, padahal sebagian besar siswa lainnya memperoleh nilai rendah.

“Pertumbuhan ekonomi yang baik harus benar-benar dirasakan masyarakat secara merata, bukan hanya terlihat bagus dalam angka rata-rata,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan lapangan kerja formal, Anis mendorong pemerintah terus memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, UMKM perlu didorong melalui pelatihan, penyederhanaan perizinan, serta berbagai insentif agar mampu berkembang menjadi usaha yang menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“UMKM harus naik kelas. Dari usaha yang awalnya hanya melibatkan keluarga sendiri menjadi usaha menengah yang mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Anis menegaskan pihaknya terus mengawasi efektivitas penggunaan APBD agar benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas SDM dan penciptaan lapangan kerja.

Evaluasi tersebut dilakukan secara berkala melalui rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) agar setiap program memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita terus mengevaluasi penggunaan APBD agar benar-benar efektif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Optimistis Menyongsong Bonus Demografi

Di akhir perbincangan, Anis mengajak seluruh pemangku kepentingan tetap optimistis menghadapi bonus demografi.

Menurutnya, tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi DPRD, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat.

Anis menilai perubahan regulasi maupun kebijakan harus terus dilakukan apabila diperlukan agar pembangunan SDM semakin adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kita harus optimistis. Semua tantangan harus dihadapi bersama agar bonus demografi benar-benar menjadi peluang menuju Indonesia yang lebih maju, bukan justru menjadi beban pembangunan,” katanya. (*)