Mengapa Menutup Prodi Bukan Solusi

Jutaan lulusan perguruan tinggi membanjiri pasar kerja setiap tahun, namun banyak yang terjebak dalam masa penantian panjang.

Persoalannya bukan terletak pada rendahnya kecerdasan mereka, melainkan pada sistem pendidikan yang membentuk mereka.

Kini, muncul usulan untuk menutup sejumlah program studi sebagai solusi. Namun, benarkah itu jawaban yang tepat?

Setiap Juli, jutaan keluarga di Indonesia merayakan momen serupa: seorang anak mengenakan toga dengan senyum bangga dan ijazah di tangan.

Namun, di balik euforia wisuda tersebut, terselip kegelisahan yang kian nyata: “Setelah ini, mau ke mana?”

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap fenomena yang mencemaskan.

Tingkat pengangguran terbuka dari kalangan diploma dan sarjana masih berada di angka yang signifikan, yakni mencapai 9,7 persen dari total pengangguran nasional.

Ironisnya, mereka yang menghabiskan waktu empat tahun atau lebih di bangku kuliah justru sering kali menganggur lebih lama daripada mereka yang hanya lulusan sekolah menengah.

Persoalan inti yang harus kita akui bersama adalah: “kita tidak sedang kekurangan sarjana, melainkan kekurangan lulusan yang siap kerja—dan keduanya adalah hal yang sangat berbeda.

Gelar: Penting bagi Lulusan, Namun Tak Lagi Cukup

Selama bertahun-tahun, narasi yang kita tanamkan kepada generasi muda adalah: masuk perguruan tinggi, raih gelar, dan dunia akan terbuka lebar.

Narasi itu tidak sepenuhnya salah, namun kini ia tak lagi utuh.

Dunia kerja telah bertransformasi dengan kecepatan yang melampaui ritme pembaruan kurikulum kampus.

Industri digital, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan sektor jasa berbasis data membutuhkan jenis kompetensi yang berbeda dari apa yang selama ini mereka pelajari di ruang kelas konvensional.

Sementara itu, kurikulum di banyak program studi masih berjalan layaknya mesin tua—kokoh dalam tradisi, namun kedodoran menghadapi tuntutan zaman.

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan pun kian memperparah keadaan.

Seorang lulusan manajemen mungkin membayangkan akan langsung menduduki posisi strategis, sementara lowongan yang tersedia menuntut pengalaman dua hingga tiga tahun.

Ekspektasi yang tak sejalan dengan realita ini bukan semata kelemahan individu, melainkan produk dari sistem pendidikan yang mendidik tanpa keterhubungan yang kuat dengan dunia

Tiga Akar Masalah yang Perlu Dicabut 

Pertama, silo akademik yang masih mengakar kuat.

Banyak perguruan tinggi seolah beroperasi di dalam “menara gading“—riset hanya tertuju pada pemenuhan jurnal akademik daripada kebutuhan industri.

Para dosen mengajar terpaku hanya pada buku teks tanpa pengalaman lapangan yang aktual, dan kurikulum dirancang secara sepihak oleh akademisi tanpa melibatkan praktisi.

Alhasil, kolaborasi strategis antara kampus dan dunia industri masih menjadi barang langka.

Kedua, budaya “kejar ijazah” yang terus diwariskan.

Selama nilai akhir dan prestise nama universitas dianggap lebih berharga daripada portofolio serta kompetensi nyata, sistem ini hanya akan melahirkan lulusan yang mahir melewati ujian, namun gagap saat menghadapi tantangan pekerjaan yang sesungguhnya.

Ketiga, terbatasnya kapasitas lapangan kerja formal.

Pertumbuhan jumlah sarjana saat ini melaju jauh lebih cepat dibandingkan daya serap sektor formal.

Tanpa adanya terobosan serius untuk mendorong kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja baru, reformasi pendidikan sedalam apa pun hanya akan memperpanjang antrean di depan pintu peluang yang sama.

“Reformasi kurikulum tanpa ekosistem wirausaha sama seperti memperbaiki keran air tanpa memperluas pipanya.” — Inilah titik kritis yang kerap diabaikan oleh para pembuat kebijakan.

Solusi yang Terasa Masuk Akal, Namun Tidak Solutif

Di tengah kegelisahan tersebut, muncul sebuah wacana yang di permukaan terdengar logis: tutup saja program studi yang lulusannya banyak menganggur.

Logikanya sederhana, jika prodi seperti Ilmu Perpustakaan, Filsafat, atau Sastra Daerah dianggap tidak mampu menghasilkan tenaga kerja yang terserap oleh industri, mengapa tidak dihapus saja dari peta pendidikan tinggi Indonesia?

Namun, benarkah menutup akses pengetahuan adalah jawaban atas masalah penyerapan kerja?

Pendekatan ini berisiko menjadi solusi instan yang justru mengabaikan akar masalah utamanya, yakni keterhubungan (link and match) dan kreativitas sektor lapangan kerja itu sendiri.

Logika itu mungkin terdengar menarik, namun sayangnya, ia keliru besar.

Menutup program studi hanya berdasarkan tingkat serapan kerja jangka pendek ibarat menutup perpustakaan karena jumlah peminjam buku yang sedikit—sambil melupakan bahwa perpustakaan adalah tempat pikiran-pikiran besar dilahirkan.

Ukuran keberhasilan pendidikan tidak bisa diringkas begitu saja ke dalam satu kolom spreadsheet bertajuk “persentase lulusan yang langsung bekerja.”

Mengapa Penutupan Prodi Bukanlah Solusi?

Wacana penutupan program studi dengan tingkat penyerapan kerja rendah mengandung beberapa kekeliruan mendasar yang perlu dicermati secara saksama sebelum dijadikan kebijakan.

Pertama, logika tersebut mereduksi nilai pendidikan hanya sebatas kecepatan lulusan dalam mendapatkan pekerjaan. Pandangan ini mengabaikan kontribusi jangka panjang ilmu humaniora, sosial, dan seni dalam membentuk fondasi demokrasi, memperkaya budaya, serta menjaga kohesi sosial bangsa.

Kedua, keputusan penutupan yang terburu-buru berisiko mengorbankan masa depan ribuan mahasiswa aktif serta nasib dosen yang telah membangun karier akademik selama puluhan tahun, tanpa adanya jaminan transisi yang adil bagi mereka.

Ketiga, belajar dari negara-negara maju seperti Jerman, Prancis, dan Jepang, mereka justru tetap mempertahankan program studi yang dianggap “kurang laku” di pasar.

Mereka memahami bahwa inovasi dan identitas budaya tidak boleh ditumbalkan demi efisiensi pasar semata.

Yang lebih mengkhawatirkan, kebijakan penutupan prodi kerap kali lahir dari analisis data yang dangkal.

Tingkat pengangguran lulusan suatu program studi tidak serta-merta mencerminkan rendahnya kualitas prodi tersebut.

Angka tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional, penguasaan soft skills mahasiswa, hingga terbatasnya jaringan alumni.

Menghukum sebuah disiplin ilmu atas persoalan yang dipicu oleh multifaktor adalah sebuah kekeliruan logika yang berbiaya mahal.

Bayangkan seorang lulusan Sastra Indonesia yang juga mahir menulis konten digital, menguasai teknik SEO, dan mampu berkomunikasi lintas budaya.

Di ekosistem yang tepat, latar belakang humaniora tersebut justru menjadi keunggulan kompetitif di era ekonomi kreatif.

Maka, yang kita butuhkan bukanlah penghapusan program studi, melainkan pembangunan jembatan yang lebih kokoh antara ilmu yang dipelajari dengan tuntutan zaman.

“Menutup prodi karena lulusannya menganggur ibarat melarang hujan turun hanya karena ada orang yang tidak membawa payung. Masalahnya bukan terletak pada hujannya.” — Inilah analogi atas kebijakan yang sering kali salah sasaran.

Tiga Aktor, Satu Tanggung Jawab

Solusi atas persoalan ini tidak bisa hanya menjadi beban bagi satu pihak saja.

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan link and match yang selama ini lebih banyak berhenti pada tataran retorika.

Insentif nyata bagi perusahaan yang membuka program magang bermakna, subsidi pelatihan vokasional berbasis kompetensi, serta regulasi yang mendorong kampus berkolaborasi erat dengan industri adalah langkah-langkah strategis yang sudah lama menanti eksekusi nyata.

Perguruan tinggi, di sisi lain, harus berani melepas kenyamanan kurikulum yang stagnan.

Melibatkan praktisi dalam proses belajar-mengajar, membangun pusat karier yang proaktif—bukan sekadar papan pengumuman lowongan—serta mendirikan inkubator bisnis yang benar-benar berfungsi adalah investasi jangka panjang yang dampaknya akan sangat terasa.

Mahasiswa pun tidak bisa hanya duduk menunggu.

Di era saat portofolio berbicara lebih lantang daripada transkrip nilai, membangun proyek nyata, mengikuti kompetisi, berjejaring dengan profesional, dan mengasah keterampilan digital sejak semester pertama bukan lagi sebuah pilihan—ia adalah keharusan.

Evaluasi yang Tak Boleh Berhenti

Hal yang membedakan respons yang bijak dari yang sekadar reaktif adalah kemauan untuk terus melakukan evaluasi.

Kebijakan yang bergulir hari ini perlu diukur dampaknya secara konsisten—bulan depan, tahun depan, hingga lima tahun ke depan.

Jika hasilnya belum sesuai harapan, siklus analisis harus diulang: amati kembali realita di lapangan, identifikasi akar masalah yang baru, rumuskan strategi yang lebih tepat, lalu bertindak kembali.

Wacana penutupan program studi boleh jadi lahir dari niat baik untuk menekan angka pengangguran.

Namun, niat baik tanpa analisis yang mendalam hanya akan melahirkan masalah baru di masa depan.

Kita tidak sedang membutuhkan lebih sedikit ilmu pengetahuan—kita membutuhkan ilmu pengetahuan yang jauh lebih terhubung dengan denyut kehidupan.

Toga itu indah di kenakan.

Namun, yang jauh lebih indah adalah ketika pemakainya tahu persis ke mana kaki akan melangkah—bukan karena pilihannya menjadi sempit hanya karena kebijakan yang terburu-buru, melainkan karena ia telah memperoleh bekal amunisi yang cukup untuk menaklukkan dunia.***