Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyuwangi menggelar Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) tahun 2026 di Ruang Pertemuan SMK Muhammadiyah 5 Srono, Sabtu (23/8/2026).
Forum tersebut menjadi ruang evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sekaligus merumuskan program kerja dan rekomendasi yang akan dijalankan hingga berakhirnya periode kepemimpinan dan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musyda) tahun 2027.
Rakerpim dibuka dan dipandu langsung oleh Ketua PDM Banyuwangi Mukhlis Lahudin. Kegiatan tersebut diikuti 13 anggota PDM Banyuwangi, majelis dan lembaga unsur pembantu pimpinan daerah, ketua dan sekretaris PCM se-Banyuwangi, serta organisasi otonom tingkat daerah.
Mukhlis Lahudin mengatakan Rakerpim menjadi bagian dari amanah organisasi yang perlu dilaksanakan untuk memastikan berbagai program dan target kinerja dapat dituntaskan pada sisa masa periode.
“Rakerpim adalah amanah organisasi yang harus kita laksanakan, mengingat ada sisa waktu 16 bulan kedepan (2027) periode ini harus menuntaskan capaian kinerja dan program kerja yang akan kita laksanakan berikutnya dari 64 bulan masa kerja yang sudah dilalui,” ujar Mukhlis.
Dalam Rakerpim tersebut, peserta dibagi ke dalam tiga komisi dengan fokus pembahasan yang berbeda.
Komisi A terdiri atas ketua PCM, perwakilan majelis dalam struktur PDM, dan perwakilan organisasi otonom. Komisi ini membahas kebijakan organisasi hingga pelaksanaan Musyda tahun 2027.
Sementara Komisi B beranggotakan unsur majelis dan lembaga PDM, perwakilan organisasi otonom, serta PCM. Komisi tersebut membahas laporan capaian kinerja tahun 2025 dan rancangan program kerja tahun 2026 hingga Musyda.
Adapun Komisi C terdiri atas perwakilan majelis dan lembaga dalam struktur PDM, utusan PCM, serta ketua organisasi otonom tingkat daerah. Komisi ini membahas usul, saran, dan rekomendasi kepada PDM, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal secara terukur hingga Musyda.
Sekretaris PDM Banyuwangi, Mufti Syafi’i, menjelaskan Rakerpim sekaligus digabungkan dengan rapat pimpinan karena adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja dan rancangan program setiap tahun.
“Tugas kita sebagai pimpinan daerah hendaknya setiap tahun harus menyampaikan kinerja dan program kerja kepada tanfidz dan unsur dibawahnya, maka rapat kerja ini sekaligus kita gabungkan dengan rapat pimpinan,” kata Mufti.
Di akhir Rakerpim, masing-masing majelis merumuskan sejumlah program kerja dan rekomendasi yang akan menjadi perhatian hingga berakhirnya periode kepemimpinan dan Musyda tahun 2027.
Di bidang organisasi dan administrasi, salah satu rekomendasi yang muncul adalah penyusunan laporan keuangan PDM secara lebih terperinci dan transparan dalam laporan pertanggungjawaban Musyda mendatang.
Selain itu, PDM Banyuwangi juga mendorong optimalisasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah untuk meminimalkan potensi sengketa aset.
PDM juga diharapkan memberikan fasilitas linierisasi pendidikan bagi kader agar dapat menjadi karyawan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), serta fasilitas pendidikan tarjih.
Pengembangan struktur organisasi turut menjadi perhatian. Jumlah ranting yang sebelumnya 149 disebut telah bertambah menjadi 160 dan diharapkan terus berkembang. Demikian pula jumlah masjid yang sebelumnya berjumlah 94 dan kini menjadi 105, dengan harapan jumlah tersebut dapat terus meningkat.
Pada bidang pendidikan, Rakerpim menyoroti 43 sekolah Muhammadiyah yang ada di Banyuwangi. Dari jumlah tersebut, baru 5 persen yang termasuk kategori unggulan.
Karena itu, peningkatan kompetensi sekolah Muhammadiyah menjadi salah satu perhatian, baik dari sisi sarana, jumlah siswa, maupun kualitas pendidikan, agar jumlah sekolah unggulan dapat bertambah.
Bidang kesehatan juga menjadi bagian dari pembahasan. Selain peningkatan mutu rumah sakit yang telah ada, dikembangkan pula gagasan penyediaan sarana kesehatan penyangga seperti apotek dan klinik rujukan berobat di sekitar AUM kesehatan, termasuk kemungkinan pengembangannya di setiap cabang.
Sementara di bidang tabligh, sejumlah program yang telah berjalan seperti sekolah mubaligh, dai digital, dan isyaroh bagi ustadz dan ustadzah TPA diharapkan terus dikembangkan.
Optimalisasi dakwah komunitas juga menjadi perhatian sebagai upaya merangkul jamaah. Selain itu, rihlah dakwah diharapkan menjadi bagian dari pembinaan kesejahteraan sosial.
Di bidang pustaka dan informasi, Rakerpim mendorong peran aktif majelis, AUM, dan organisasi otonom sebagai agen informasi dan publikasi kegiatan Muhammadiyah di Banyuwangi.
Kehadiran media informasi milik Muhammadiyah Banyuwangi juga dipandang penting sebagai penunjang publikasi kegiatan persyarikatan.
Melalui bidang hukum dan kebijakan publik, advokasi serta pendampingan terhadap sekolah, AUM kesehatan, dan persoalan dengan pihak ketiga akan terus ditingkatkan.
Keberadaan LBH Mu juga disebut akan berubah menjadi LBH AP sesuai instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Dalam bidang pendidikan kader, pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) secara berkelanjutan mulai dari tingkat daerah, cabang, hingga ranting diharapkan semakin diintensifkan secara terprogram, terukur, dan semarak untuk mendukung target transformasi kader.
Sementara pada bidang ekonomi, PDM Banyuwangi mendorong pembentukan perseroan terbatas yang dapat menjadi induk bagi berbagai unit usaha. Pengelolaan profesional diharapkan dapat memperkuat ekonomi organisasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota.
PDM Banyuwangi juga menegaskan pentingnya mengoptimalkan pemanfaatan basis data melalui aplikasi satuMu, MASA, dan e-KTAM bagi warga persyarikatan.
Pemanfaatan data tersebut diharapkan dapat mendukung perkembangan warga dan administrasi pimpinan hingga agenda Musyda tahun 2027.
Melalui Rakerpim 2026, PDM Banyuwangi berupaya menyusun langkah dan prioritas kerja untuk memaksimalkan sisa masa kepemimpinan, sekaligus menyiapkan capaian organisasi menjelang Musyda tahun 2027.
0 Tanggapan
Empty Comments