SPMB 2026 Dorong Transparansi Sistem dan Keadilan Akses Pendidikan

Komisi E DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 agar berlangsung transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, serta seluruh Kepala Cabang Dinas se-Jawa Timur di Ruang Badan Musyawarah DPRD Jatim, Senin (13/4/2026).

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im, mengungkapkan bahwa rapat yang berlangsung seharian tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Salah satunya, pelaksanaan SPMB untuk jenjang SMAN, SMKN, dan SLBN harus menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat sekaligus menutup celah praktik kecurangan.

“Tidak boleh ada calon peserta didik yang kehilangan akses pendidikan, termasuk mereka yang belum tertampung di sekolah negeri. Semua harus tetap mendapatkan solusi,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah akan menyalurkan siswa ke sekolah lain dalam rayon yang masih memiliki daya tampung, termasuk ke sekolah swasta maupun satuan pendidikan di bawah kementerian lain. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menggandeng lembaga pendidikan swasta untuk memberikan pembebasan atau keringanan biaya bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Suli Da’im yang juga menjabat Ketua Umum IKA Umsura, terdapat sejumlah perubahan penting dalam SPMB 2026, di antaranya:

• Perubahan urutan tahapan seleksi:

1. Tahap 1: Jalur domisili
2. Tahap 2: Afirmasi, mutasi, dan prestasi lomba
3. Tahap 3: Prestasi akademik SMA
4. Tahap 4: Prestasi akademik SMK

• Penggunaan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/MTs sebagai komponen pemeringkatan, mengacu pada Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025
• Penegasan mekanisme pemenuhan kuota agar distribusi siswa lebih merata

Ia menekankan bahwa perubahan sistem harus diiringi kesiapan teknis dan pemahaman masyarakat. “Transformasi ini baik, tetapi harus diikuti sosialisasi yang maksimal agar tidak menimbulkan kebingungan,” ujarnya.

Adapun jadwal pendaftaran SPMB tahap 1 jalur domisili sebagai berikut:

• Pendaftaran: 11–12 Juni 2026 (00.01–21.00 WIB)
• Penutupan: 12 Juni 2026 pukul 21.00 WIB
• Pengumuman: 13 Juni 2026 pukul 08.00 WIB
• Cetak bukti penerimaan: 13 Juni 2026 pukul 09.00–23.59 WIB
• Daftar ulang: 13 dan 15 Juni 2026 pukul 09.00–16.00 WIB

Jadwal yang ketat tersebut, lanjutnya, menuntut kesiapan sistem digital yang stabil, responsif, dan transparan secara real time untuk menghindari gangguan teknis yang merugikan masyarakat.

Dalam forum tersebut, Komisi E juga memberikan sejumlah catatan penting, antara lain:

• Penguatan sistem IT SPMB agar mampu menampilkan peringkat dan kuota secara terbuka
• Pengawasan berlapis hingga tingkat cabang dinas
• Penyediaan posko pengaduan terpadu yang responsif
• Pengawalan ketat penggunaan nilai TKA agar objektif
• Ketepatan sasaran bantuan pendidikan di sekolah swasta

“SPMB ini adalah wajah keadilan pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi. Semua harus berbasis sistem, data, dan aturan yang jelas,” tegasnya.

Suli Da’im juga memastikan pihaknya akan melakukan monitoring langsung selama seluruh tahapan berlangsung, termasuk turun ke lapangan untuk memastikan implementasi berjalan sesuai kebijakan.

Dengan pengawasan ketat dan kolaborasi lintas sektor, ia optimistis SPMB 2026 dapat menjadi model tata kelola penerimaan peserta didik yang bersih, transparan, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan di Jawa Timur. (*)