Muhammadiyah tidak anti politik. Namun, politik tidak boleh sekadar menjadi arena perebutan jabatan dan kekuasaan. Politik harus menjadi instrumen dakwah untuk memperjuangkan keadilan, memengaruhi kebijakan publik, dan menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat.
Hal itu disampaikan Dr. Suli Da’im, MM dalam Pengajian Sinergi Masjid Baitul Arqom Kedurus Dukuh, Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Karang Pilang, Surabaya, Ahad (1/11/2026).
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) tersebut membawakan kajian bertajuk “BerIslam, BerMuhammadiyah, dan Berpolitik”.
Menurut Wakil Ketua Majelis Pustaka, Informasi, dan Digitalisasi (MPID) PWM Jawa Timur itu, meskipun bukan partai politik, Muhammadiyah memiliki pandangan bahwa politik merupakan bagian penting dari ikhtiar membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang berkeadilan.
“Politik dalam perspektif Muhammadiyah tidak boleh berhenti pada perebutan jabatan dan kekuasaan. Politik harus menjadi sarana dakwah amar makruf nahi mungkar, yakni mendorong kebaikan, mencegah kemungkaran, serta memengaruhi kebijakan publik agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Dia lalu menjelaskan, pandangan tersebut dikenal sebagai politik nilai atau high politics. Orientasinya bukan kemenangan dalam kontestasi politik semata, melainkan moralitas, integritas, tanggung jawab kebangsaan, dan kemaslahatan publik.
Dengan demikian, keberhasilan politik tidak cukup diukur dari siapa yang menduduki jabatan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana kekuasaan digunakan untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas.
Kader Muhammadiyah Harus Hadir di Ruang Publik
Suli Da’im menegaskan, sejak awal KH Ahmad Dahlan membangun Muhammadiyah melalui gerakan pendidikan, pembaruan pemikiran, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
Gerakan tersebut diarahkan untuk melahirkan manusia yang cerdas, berakhlak, mandiri, serta memiliki tanggung jawab kepemimpinan.
Karena itu, kader Muhammadiyah tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa. Mereka perlu mengambil peran di berbagai bidang strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, dunia usaha, birokrasi, hingga politik pemerintahan.
“Kader Muhammadiyah tidak cukup hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa. Mereka harus hadir, mengambil peran, dan memberikan kontribusi nyata sesuai dengan kompetensi serta nilai-nilai yang diperjuangkan. Namun, kehadiran di ruang publik harus tetap berlandaskan akhlak, kejujuran, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat,” jelas anggota Komisi E DPRD Jawa Timur tersebut.
Suli mengingatkan, politik yang diperjuangkan Muhammadiyah harus menjadi politik kebangsaan dan politik keadaban. Bukan politik yang dibangun di atas fitnah, kebencian, permusuhan, maupun eksploitasi perbedaan.
Dalam kehidupan persyarikatan, ia juga mengajak warga Muhammadiyah menjaga persaudaraan di tengah perbedaan pilihan politik.
Perbedaan aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi tidak boleh merusak ukhuwah dan kebersamaan.
“Bermuhammadiyah harus dijalani dengan penuh kegembiraan, bukan justru kehilangan kegembiraan hanya karena perbedaan aspirasi politik. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan sampai perbedaan itu memutus silaturahmi, merusak persaudaraan, dan melemahkan gerakan dakwah,” tegasnya.
Pages: 1 2
0 Tanggapan
Empty Comments