Tinggal Kelas Bukan Solusi Krisis Pendidikan

Mendahulukan Perbaikan Pembelajaran

Sebelum menerapkan kebijakan tinggal kelas secara luas pada 2027, pemerintah perlu memperkuat intervensi pembelajaran. Setidaknya ada tiga langkah yang patut menjadi prioritas.

Pertama, sekolah harus menyelenggarakan remedial berbasis diagnosis. Guru perlu mengidentifikasi kompetensi yang belum dikuasai setiap siswa. Dalam matematika, misalnya, guru perlu mengetahui apakah siswa kesulitan memahami numerasi atau menerapkan rumus.

Sekolah kemudian memberikan pendampingan dalam kelompok kecil. Kelompok tersebut dapat berisi 10–15 siswa, dengan modul yang berbeda dari pembelajaran reguler. Pendekatan ini memungkinkan guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa.

Kedua, sekolah perlu mengubah pembelajaran dari ceramah menuju pendekatan kontekstual. Dalam materi ekosistem pada pelajaran IPA kelas VII, misalnya, siswa tidak cukup menghafal rantai makanan.

Guru dapat mengajak siswa mengamati lingkungan sekolah, mengumpulkan data, dan mempresentasikan hasil pengamatan. Dalam pembelajaran literasi, guru juga dapat menggunakan teks nonfiksi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Melalui pendekatan tersebut, siswa tidak sekadar mengingat informasi. Mereka belajar menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman, menganalisis persoalan, dan merumuskan solusi.

Ketiga, guru perlu memperkuat asesmen formatif. Penilaian harian seharusnya membantu guru mendeteksi kesulitan belajar, bukan sekadar menghasilkan angka atau memberikan hukuman.

Guru dapat mencatat perkembangan setiap siswa secara berkala. Guru juga perlu mengajak siswa berdiskusi tentang kesulitan dan kemajuan belajarnya. Dengan demikian, sekolah dapat memberikan bantuan sebelum kesulitan tersebut berkembang menjadi kegagalan akademik.

Ketiga langkah ini menuntut dukungan pemerintah. Sekolah membutuhkan pelatihan guru, sarana belajar yang memadai, dan waktu untuk mendampingi siswa. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi keluarga serta kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik.

Tanpa dukungan tersebut, tuntutan agar siswa lebih rajin berisiko mengabaikan tanggung jawab sistem pendidikan.

Mengukur Keberhasilan dari Kemajuan Siswa

Wacana penghentian kenaikan kelas otomatis berangkat dari kegelisahan yang dapat dipahami. Pendidikan memang membutuhkan standar pencapaian dan tanggung jawab akademik. Siswa juga perlu memahami bahwa proses belajar menuntut usaha dan kedisiplinan.

Namun, tanggung jawab tersebut harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sekolah. Guru dan sekolah tidak cukup menilai apakah siswa telah mencapai target. Mereka juga perlu mengevaluasi apakah metode pembelajaran berhasil membantu siswa mencapai target tersebut.

Pendidikan tidak seharusnya membangun motivasi hanya melalui ketakutan terhadap kegagalan. Pendidikan perlu menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, dan kemauan untuk terus belajar.

Karena itu, kebijakan tinggal kelas tidak boleh menjadi jalan pintas untuk mengatasi krisis pembelajaran. Sekolah perlu mendahulukan diagnosis, pendampingan, dan perbaikan metode pengajaran.

Siswa memang harus bertanggung jawab atas proses belajarnya. Namun, pemerintah dan sekolah juga harus bertanggung jawab menyediakan kesempatan belajar yang bermakna.

Pada akhirnya, kualitas pendidikan tidak cukup diukur dari berapa banyak siswa yang naik kelas. Kita perlu melihat seberapa jauh siswa memahami pelajaran, mengembangkan kemampuan, dan menggunakan pengetahuan dalam kehidupan nyata.

Sebelum menghukum siswa karena gagal belajar, kita perlu memastikan bahwa sistem pendidikan telah menjalankan tugasnya dengan baik. Evaluasi terhadap siswa semestinya berjalan beriringan dengan evaluasi jujur terhadap sistem yang mendidik mereka.***