Wacana penghapusan program studi keguruan di Indonesia memicu perdebatan serius di kalangan akademisi. Usulan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI ini didasarkan pada alasan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri. Namun, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menyederhanakan makna pendidikan serta mengancam masa depan pembentukan karakter bangsa.
Kritik terhadap wacana ini datang dari berbagai pihak, termasuk akademisi Universitas Muhammadiyah Malang. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa UMM, M. Isnaini, M.Pd., menilai pendekatan tersebut terlalu pragmatis.
Ia menyebut fenomena ini sebagai “tragedi kalkulator pendidikan”, yakni cara pandang yang menilai keberhasilan pendidikan hanya dari angka statistik dan tingkat serapan kerja. Jika logika ini terus digunakan, perguruan tinggi dikhawatirkan akan berubah menjadi sekadar pemasok tenaga kerja bagi industri.
“Pemerintah melalui pendidikan tinggi tidak selalu harus mengekor pada tren industri. Kampus adalah ruang inkubasi pemikiran kritis. Ketika kebijakan hanya berorientasi pada pasar kerja, fungsi intelektual tersebut akan tergerus. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan posisi pendidikan tinggi sebagai penggerak intelektualitas kritis masyarakat,” ujarnya 29 April lalu pada Tim Humas UMM.
Isnaini menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran yang jauh lebih luas dibanding sekadar mencetak tenaga kerja. Ia mengingatkan pentingnya filosofi pendidikan yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia.
“Jika guru atau lulusan kependidikan hanya diukur dari serapan kerja, itu sangat tidak ideal. Kalau logikanya hanya soal keterampilan teknis, lebih baik kita cukup membangun Balai Latihan Kerja (BLK) saja, tidak perlu ada perguruan tinggi. Lulusan yang hanya cakap teknis tanpa bekal nilai estetika dan moral berisiko menjadi pekerja yang kehilangan arah,” tegasnya.
Menurutnya, kampus seharusnya menjadi ruang pembentukan karakter, cara berpikir kritis, serta tanggung jawab sosial, bukan hanya tempat menghasilkan lulusan siap kerja secara teknis.
Lebih lanjut, Isnaini menekankan bahwa lulusan kependidikan tidak selalu harus menjadi guru formal. Mereka memiliki fleksibilitas karier yang luas dan mampu berkontribusi di berbagai sektor, termasuk industri.
Ia menilai keunggulan lulusan pendidikan terletak pada perspektif humanistik yang mereka miliki—nilai etika, moral, dan kepekaan sosial yang sering kali tidak tercermin dalam data statistik serapan kerja, namun sangat penting dalam dunia profesional.
Terkait isu surplus lulusan, Isnaini menilai akar masalahnya bukan pada keberadaan program studi keguruan, melainkan pada sistem distribusi dan rekrutmen tenaga pendidik yang belum optimal.
Ketimpangan jumlah guru antarwilayah menunjukkan adanya persoalan struktural yang seharusnya menjadi fokus pembenahan pemerintah, bukan justru menghapus program studi.
Sebagai solusi, ia mengusulkan penerapan sistem pengaturan program studi berbasis kualitas melalui mekanisme evaluasi berkala.
“Yang harus dibenahi adalah sistemnya. Regulasi bisa diperketat dan kualitas dievaluasi secara berkala. Persoalan pendidikan adalah persoalan masa depan peradaban, sehingga tidak bisa hanya dilihat dari kacamata statistik angka semata,” pungkasnya.
Jika kebijakan ini terus didorong hanya demi mengejar angka serapan industri, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar keberlanjutan program studi, melainkan kualitas manusia Indonesia di masa depan.
Pendidikan, pada hakikatnya, bukan hanya tentang pekerjaan—tetapi tentang membentuk manusia yang utuh, berpikir kritis, dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan.
0 Tanggapan
Empty Comments