Panti asuhan tidak selamanya bisa mengandalkan kemurahan hati para donatur. Untuk menjaga keberlanjutan pelayanan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Muhammadiyah perlu mulai membangun unit usaha produktif yang mampu menghasilkan pendapatan secara mandiri.
Gagasan itulah yang disampaikan Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, drh. Zainul Muslimin, dalam Workshop Socioentrepreneurship yang diselenggarakan Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) PWM Jawa Timur, di Pusdiklat Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat–Sabtu (30–31/10/2026),
Di hadapan para pengelola LKSA dan Amal Usaha Muhammadiyah Sosial (AUMSos), Zainul mendorong perubahan paradigma pengelolaan lembaga sosial.
“LKSA perlu bertransformasi dari pola charity-based yang bergantung pada bantuan dan donasi menuju model social enterprise yang mampu membiayai sebagian kebutuhan operasionalnya melalui kegiatan usaha,” tutur Zainul.
Dengan model tersebut, terang dia, panti asuhan tidak hanya menjadi tempat pengasuhan dan pelayanan anak, tetapi juga berkembang sebagai pusat pemberdayaan ekonomi, inkubasi bisnis, dan pengembangan keterampilan kewirausahaan.
Zainul melihat, salah satu peluang besar pengembangan usaha LKSA justru berada di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah sendiri.
“Jaringan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang tersebar di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan perkantoran, dapat menjadi pasar potensial bagi produk maupun jasa yang dikembangkan LKSA,” ujar Zainul.
Melalui integrasi rantai pasok internal atau captive market, unit usaha yang dikelola panti berpeluang mendapatkan pasar dari kebutuhan berbagai AUM dan kegiatan Persyarikatan.
“Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk membangun usaha yang tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga memiliki kepastian pasar. Dengan begitu, LKSA tidak harus selalu memulai bisnis dari nol untuk mencari konsumen,” papar Zainul.
Lebih jauh, menurut dia, pengembangan usaha tersebut juga dapat menjadi bagian dari proses pendidikan anak asuh.
Mereka bisa dilibatkan dalam kegiatan produktif sesuai usia dan kapasitasnya, sekaligus memperoleh pengalaman, keterampilan, serta bekal kewirausahaan untuk kehidupan setelah menyelesaikan masa pengasuhan.
Dari Gagasan Menuju Permodalan
Workshop ini tidak berhenti pada penyampaian konsep dan penyusunan blueprint bisnis sosial. Peserta juga mendapatkan kesempatan untuk mengimplementasikan gagasan usaha yang telah dirancang melalui dukungan skema permodalan.
Aspek pembiayaan dibahas oleh Direktur BPRS ARSA Sejahtera UMM, Sri Astutik. Dia memaparkan alternatif skema pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis sosial.
Materi tersebut menjadi penghubung antara perencanaan dan pelaksanaan usaha.
“Salah satu tantangan lembaga sosial ketika ingin mengembangkan unit bisnis bukan hanya menemukan ide yang potensial, tetapi juga menyiapkan modal dan skema pembiayaan yang sesuai,” katanya.
Melalui workshop ini, MPKS PWM Jawa Timur berharap muncul inisiatif bisnis sosial yang dapat direalisasikan dan dikembangkan oleh LKSA maupun AUMSOS di berbagai daerah.
Upaya tersebut diharapkan melahirkan lembaga sosial yang tidak hanya kuat dalam pelayanan dan pengasuhan, tetapi juga produktif secara ekonomi.
Dengan kemandirian finansial, keberlangsungan pelayanan kepada anak-anak yang membutuhkan pendampingan dan pengasuhan dapat lebih terjaga. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments