Aisyiyah terus mendorong penguatan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang inklusif dengan memastikan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan secara substantif.
Hal tersebut disampaikan Koordinator INKLUSI ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, dalam webinar bertajuk “Memperkuat Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan melalui Musrenbangdes Inklusif” yang digelar secara hybrid, Selasa (14/4/2026).
“Pelibatan perempuan dan kelompok rentan dalam seluruh tahapan pembangunan akan menghasilkan pembangunan yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” tegasnya.
Kegiatan ini diikuti lebih dari 150 peserta dari berbagai unsur, mulai dari Bappeda, Dinas P3A, kepala desa, hingga organisasi disabilitas dan komunitas pemuda.
Tri menegaskan bahwa sejak awal ‘Aisyiyah konsisten bermitra dengan pemerintah dalam mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.
Menurutnya, desa merupakan ruang strategis sejak hadirnya Undang-Undang Desa. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan, termasuk kelompok difabel, harus menjadi keharusan.
“Kami telah menginisiasi berbagai peraturan desa, mulai dari pencegahan perkawinan anak hingga kesehatan reproduksi dan stunting,” ujarnya.
Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Ifa Susantie, menyoroti masih tingginya ketimpangan gender berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
“Akibatnya, banyak program pembangunan desa belum berpihak pada perempuan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa partisipasi perempuan bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan pembangunan yang adil.
Sementara itu, Farida Kurnianingrum dari Kementerian Desa menyoroti kuatnya budaya patriarki di masyarakat desa.
“Perempuan sering hanya dilibatkan secara administratif, bukan dalam pengambilan keputusan,” jelasnya.
Sebagai solusi, ia mendorong inovasi melalui musyawarah khusus inklusif yang memberikan ruang aman bagi perempuan dan kelompok rentan untuk menyampaikan aspirasi.
Dari sisi kebijakan nasional, Amurwani Dwi Lestariningsih dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan pentingnya strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh tahapan pembangunan desa.
Strategi tersebut meliputi:
- Pra-musdes: penguatan kapasitas dan literasi perempuan
- Musdes: memastikan keterwakilan dan partisipasi aktif
- Pasca-musdes: pengawalan anggaran dan implementasi
“Perempuan harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya penerima manfaat,” tegasnya.
Perwakilan Lombok Research Center, Baiq Titis Yulianty, mengajak peserta merefleksikan realitas di lapangan.
“Pembangunan sering mengatasnamakan semua, tapi apakah semua benar-benar didengar?” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pelibatan aktif, bukan sekadar kehadiran simbolik.
Melalui forum ini, ‘Aisyiyah berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil semakin kuat dalam mewujudkan prinsip No One Left Behind.
Partisipasi perempuan dan kelompok rentan diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar berpengaruh dalam pengambilan keputusan pembangunan desa.
0 Tanggapan
Empty Comments