Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jawa Timur menggelar Akademi Politik Daerah (Akpolda) yang diikuti peserta terpilih dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jumat-Ahad (16-18/10/2026).
Sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut, para peserta melakukan audiensi sekaligus menyerahkan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada DPRD Provinsi Jawa Timur pada Senin (19/10/2026), bertempat di Ruang Badan Musyawarah DPRD Jatim.
Audiensi tersebut diterima oleh Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Erick Komala, S.H., M.H., bersama Drs. H. Husnul Aqib, M.M.
Dalam kesempatan itu, Erick Komala menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif mahasiswa IMM yang tidak hanya mempelajari politik secara konseptual, tetapi juga menghasilkan policy brief berdasarkan persoalan yang berkembang di masyarakat.
Erick menilai, policy brief menjadi bentuk konkret penyampaian aspirasi mahasiswa kepada lembaga legislatif. Namun, menurutnya, hasil kegiatan tersebut perlu dilanjutkan dengan upaya mendorong realisasi rekomendasi yang telah disampaikan.
“Saya betul-betul mengapresiasi kegiatan akademi politik ini. Output-nya adalah policy brief yang berisi aspirasi untuk disampaikan kepada kami. Ketika output sudah ada dan kami terima, berarti yang ditunggu berikutnya adalah outcome-nya. Bagaimana realisasi atas masukan-masukan politik tersebut,” ujar Erick Komala.
Ia menjelaskan, tidak semua rekomendasi dapat dijawab secara langsung oleh Komisi A karena sejumlah persoalan berkaitan dengan kewenangan komisi lain.
Meski demikian, Erick Komala menyatakan akan menyampaikan dan mengomunikasikan isu-isu dalam policy brief tersebut kepada pihak terkait agar memperoleh perhatian lebih lanjut.
3 Isu Strategis Daerah
Terdapat tiga isu utama yang diangkat peserta Akpolda. Pertama, pengelolaan minyak dan gas bumi serta ketimpangan kesejahteraan masyarakat kepulauan di Kabupaten Sumenep.
Kedua, tata kelola pertambangan di Kabupaten Lumajang, Tuban, dan Ponorogo, termasuk transparansi perizinan, pengawasan tambang ilegal, serta dampak lingkungan.
Ketiga, efektivitas kebijakan pendidikan inklusif di Jawa Timur, terutama pemerataan Guru Pembimbing Khusus (GPK), pengembangan karier tenaga pendamping, dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik.
Berbagai rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
Erick juga mendorong agar Akpolda dapat dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.
Menurutnya, ruang dialog antara mahasiswa dan DPRD perlu terus dibuka agar aspirasi generasi muda dapat tersampaikan secara terarah dan berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan publik.
“Menurut saya, kegiatan seperti ini sangat luar biasa. Ke depan, kegiatan ini perlu dilanjutkan secara estafet,” tutupnya.
0 Tanggapan
Empty Comments