Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi, dan memperoleh pengetahuan. Teknologi ini mampu membantu menyusun tulisan, menerjemahkan bahasa, menganalisis data, menghasilkan gambar, mendukung pelayanan kesehatan, hingga menelusuri referensi keagamaan. Pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Di balik kemudahan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana Islam memandang teknologi yang semakin memengaruhi kehidupan manusia ini?
AI menghadirkan peluang besar bagi umat Islam untuk mengembangkan pendidikan, dakwah, penelitian, pelayanan sosial, dan ekonomi. Namun, teknologi yang sama juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, memanipulasi identitas, melanggar privasi, melakukan kecurangan akademik, bahkan menghasilkan penjelasan agama yang keliru. Persoalannya bukan semata-mata apakah AI bermanfaat, melainkan bagaimana memastikan manfaatnya tidak mengorbankan kejujuran, martabat manusia, dan nilai-nilai syariat.
Dalam konteks tersebut, fiqih kecerdasan artifisial menjadi kajian penting. Islam memiliki prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menilai perkembangan teknologi, meskipun AI tidak dikenal dalam bentuk modernnya pada masa pembentukan fikih klasik. Al-Qur’an, sunah, kaidah fikih, usul fikih, dan maqashid al-syariah menyediakan landasan untuk merumuskan respons terhadap persoalan kontemporer.
International Islamic Fiqh Academy melalui Resolusi Nomor 258 (3/26) tentang kecerdasan artifisial menegaskan kebolehan dasar pengembangan dan penggunaan AI dengan memperhatikan ketentuan hukum dan etika. Dengan demikian, Islam tidak perlu menerima teknologi secara membabi buta ataupun menolaknya secara mutlak. Yang diperlukan adalah pendekatan kritis, kontekstual, dan bertanggung jawab agar kemajuan teknologi benar-benar menjadi jalan kemaslahatan.
Tabayyun sebagai Fondasi Etika Digital
Al-Qur’an memberikan prinsip penting dalam menghadapi derasnya arus informasi melalui firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu sesali perbuatanmu itu.”
Ayat tersebut menegaskan pentingnya tabayyun, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Prinsip ini semakin relevan ketika AI mampu menghasilkan jawaban dengan bahasa yang lancar, sistematis, dan meyakinkan, tetapi belum tentu benar.
AI dapat keliru mengutip hadis, mencantumkan referensi yang tidak sesuai, mencampurkan fakta dengan dugaan, atau menghasilkan gambar dan video yang seolah-olah menggambarkan peristiwa nyata. Oleh karena itu, kerapian bahasa dan kecanggihan teknologi tidak boleh dijadikan ukuran tunggal kebenaran.
Dalam dakwah, misalnya, seseorang tidak cukup meminta AI menuliskan dalil, lalu langsung menyampaikannya kepada masyarakat. Redaksi ayat, sumber hadis, kualitas hadis, dan penjelasan ulama tetap harus diperiksa. Dalam jurnalistik, informasi yang dihasilkan AI perlu dibandingkan dengan sumber primer dan dikonfirmasi kepada pihak terkait.
Prinsip tersebut diperkuat oleh QS. Al-Isra ayat 36 yang melarang manusia mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan yang memadai. Ayat ini mengingatkan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya, seseorang tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawab atas informasi yang disebarkannya dengan alasan bahwa informasi tersebut berasal dari mesin.
AI boleh membantu mengolah informasi, tetapi manusia tetap berkewajiban memastikan kebenarannya. Di sinilah tabayyun menjadi fondasi literasi digital sekaligus etika penggunaan kecerdasan artifisial.
Kejujuran, Amanah, dan Ihsan dalam Penggunaan AI
Rasulullah saw. bersabda:
مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا
“Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami.” (HR. Muslim, no. 101).
Hadis ini menegaskan larangan penipuan. Dalam konteks AI, prinsip tersebut relevan dengan penggunaan teknologi untuk memalsukan dokumen, mengarang data penelitian, membuat informasi menyesatkan, atau mengklaim karya orang lain sebagai hasil pekerjaan sendiri.
Penggunaan AI untuk membantu menyusun tulisan tidak otomatis merupakan tindakan tercela. Persoalan muncul ketika teknologi digunakan untuk menipu, melanggar ketentuan yang berlaku, atau menyembunyikan bantuan AI dalam situasi yang mewajibkan pengungkapannya.
Dalam pendidikan, peserta didik dapat memanfaatkan AI untuk memahami konsep yang sulit, mencari penjelasan tambahan, dan berlatih menyelesaikan soal. Namun, menyerahkan keluaran AI sebagai bukti kemampuan pribadi ketika tugas tersebut secara tegas menuntut pekerjaan mandiri dapat bertentangan dengan amanah akademik.
Prinsip kejujuran juga harus diterapkan dalam penelitian dan jurnalistik. AI tidak boleh dijadikan alasan untuk menciptakan narasumber fiktif, mengarang hasil wawancara, atau menghasilkan referensi yang tidak pernah diperiksa.
Selain kejujuran, Rasulullah saw. bersabda:
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
“Sesungguhnya Allah menetapkan ihsan atas segala sesuatu.” (HR. Muslim, no. 1955).
Ihsan mengajarkan bahwa pekerjaan harus dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Dalam penggunaan AI, keberhasilan tidak cukup diukur dari kecepatan menghasilkan tulisan atau banyaknya pekerjaan yang diselesaikan. Akurasi, manfaat, keamanan, dan dampaknya terhadap orang lain juga harus diperhatikan.
Seorang pendakwah yang menggunakan AI tetap harus memastikan kebenaran dalil. Seorang guru tetap harus memahami materi yang diajarkan. Seorang jurnalis tetap bertanggung jawab terhadap fakta yang dipublikasikan. Dengan demikian, AI menjadi alat untuk meningkatkan kualitas kerja, bukan jalan pintas untuk menghindari tanggung jawab.
Perspektif Fikih dan Usul Fikih
Salah satu kaidah yang dikenal dalam fikih muamalah adalah:
الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا
“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya.”
Kaidah ini dapat menjadi salah satu pijakan untuk memahami penggunaan AI. Pada dasarnya, pemanfaatan teknologi dalam kegiatan yang dibenarkan dapat diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang atau menimbulkan kerugian yang bertentangan dengan syariat.
Namun, kebolehan dasar tersebut tidak berarti seluruh penggunaan AI otomatis halal. Hukum penggunaannya perlu mempertimbangkan tujuan, cara, data yang digunakan, hak pihak lain, serta akibat yang ditimbulkan.
AI yang digunakan untuk membantu penyandang disabilitas mengakses informasi tentu berbeda dari AI yang digunakan untuk menipu masyarakat. Teknologi yang membantu guru menyusun bahan ajar juga berbeda dari teknologi yang dipakai untuk memalsukan hasil penelitian. Perbedaan tujuan dan dampak tersebut berpengaruh terhadap penilaian hukumnya.
Dalam usul fikih, setidaknya terdapat tiga pendekatan penting untuk mengkaji persoalan ini, yaitu maqashid al-syariah, maslahah mursalah, dan sadd al-dzari’ah.
Pertama, maqashid al-syariah menempatkan perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan atau keluarga (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal) sebagai tujuan penting syariat.
Dalam perlindungan agama, AI dapat membantu menelusuri Al-Qur’an, hadis, dan literatur Islam, tetapi hasilnya harus diverifikasi. Dalam perlindungan jiwa, AI dapat mendukung analisis kesehatan, tetapi keputusan medis penting tetap memerlukan tenaga profesional. Dalam perlindungan akal, AI dapat memperluas kesempatan belajar, tetapi penggunaannya tidak boleh mematikan kemampuan berpikir kritis. Dalam perlindungan keluarga, teknologi harus digunakan dengan menjaga kehormatan, identitas, dan privasi. Sementara itu, perlindungan harta menuntut pencegahan penipuan, pencurian data, serta pelanggaran hak ekonomi.
Kedua, maslahah mursalah memberikan ruang pertimbangan terhadap kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara khusus oleh dalil tertentu, tetapi tetap sejalan dengan prinsip syariat. Penggunaan AI untuk mempercepat pelayanan administrasi, membantu pembelajaran, dan memperluas akses informasi dapat dipertimbangkan berdasarkan manfaat nyata yang dihasilkan. Namun, manfaat tersebut harus ditimbang bersama risiko dan pihak-pihak yang terdampak.
Ketiga, sadd al-dzari’ah mengajarkan pentingnya mencegah sarana yang berpotensi mengantarkan kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Prinsip ini relevan untuk membatasi penggunaan AI dalam penipuan, manipulasi identitas, penyebaran fitnah, dan penyalahgunaan data. Pencegahan harus dilakukan secara proporsional, bukan dengan menolak seluruh teknologi hanya karena sebagian pengguna menyalahgunakannya.
Ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penilaian fikih terhadap AI membutuhkan pemahaman terhadap dalil sekaligus pengetahuan mengenai cara kerja dan dampak teknologi.
AI Bukan Pengganti Otoritas Keagamaan
Salah satu tantangan penting dalam fiqih kecerdasan artifisial adalah penggunaan AI untuk menjawab persoalan agama. Teknologi ini dapat membantu menelusuri kitab, membandingkan pendapat ulama, dan menyusun ringkasan suatu masalah. Namun, kemampuan menghasilkan jawaban tidak otomatis menjadikan AI sebagai mufti yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa.
Fatwa membutuhkan pemahaman mendalam terhadap dalil, metode istinbat, konteks persoalan, keadaan pemohon, serta pertimbangan kemaslahatan dan kemudaratan. Penetapan hukum juga memerlukan kompetensi keilmuan dan tanggung jawab yang tidak dapat digantikan hanya dengan keluaran sistem komputer.
Penelitian Nur Ahmadi Akmal dan rekan-rekan dalam Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah tahun 2026 membahas pemanfaatan AI dalam praktik fatwa melalui perspektif hadis dan maqashid al-syariah (Akmal, dkk 2026) . Kajian tersebut dapat menjadi salah satu rujukan untuk memahami posisi AI sebagai instrumen pendukung dalam pencarian dalil dan pengolahan informasi.
Karena itu, AI sebaiknya ditempatkan sebagai alat bantu bagi ulama, peneliti, dan masyarakat. Untuk persoalan sederhana, teknologi dapat membantu memberikan gambaran awal beserta referensi yang perlu diperiksa. Namun, persoalan yang kompleks, sensitif, atau berdampak besar terhadap kehidupan seseorang harus dikonsultasikan kepada ulama atau lembaga fatwa yang kompeten.
Sikap ini bukan bentuk penolakan terhadap kemajuan teknologi. Justru, pembatasan kewenangan yang jelas memungkinkan AI dimanfaatkan secara optimal tanpa mengaburkan otoritas keilmuan dan tanggung jawab manusia.
Dialog Fikih, Sains, dan Ilmu Sosial
Kajian AI tidak cukup dilakukan hanya dari sudut pandang normatif. Pemahaman tentang cara kerja teknologi juga diperlukan agar penilaian hukum tidak dibangun di atas asumsi yang keliru. Sistem AI bekerja melalui model, algoritma, data, dan proses komputasi. Model bahasa generatif dapat menghasilkan kalimat yang tampak logis berdasarkan pola yang dipelajarinya, tetapi keluarannya tidak selalu merupakan fakta yang telah diverifikasi. Selain itu, data yang digunakan dapat mengandung bias dan ketimpangan representasi, sehingga hasilnya berpotensi merugikan kelompok tertentu.
Dari perspektif sosial-budaya, AI turut memengaruhi cara masyarakat memperoleh pengetahuan dan membangun kepercayaan. Informasi yang disampaikan dengan bahasa meyakinkan atau gambar menyerupai kenyataan dapat diterima tanpa pemeriksaan yang memadai. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi masyarakat yang belum memiliki literasi digital kuat.
UNESCO melalui Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence tahun 2021 menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, transparansi, perlindungan privasi, pengawasan manusia, dan pertanggungjawaban. Prinsip tersebut dapat menjadi mitra dialog dalam mengembangkan etika AI yang selaras dengan nilai-nilai Islam.
Ulama memerlukan pemahaman teknis untuk menilai kemampuan dan keterbatasan AI. Sebaliknya, pengembang teknologi perlu memahami etika agar inovasi tidak mengabaikan hak dan martabat manusia. Kolaborasi keduanya penting untuk menghasilkan keputusan yang tepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Merumuskan Solusi Fiqih Kecerdasan Artifisial
Pengembangan fiqih AI harus menghasilkan pedoman yang dapat diterapkan, bukan berhenti pada perdebatan halal dan haram. Setidaknya terdapat lima langkah strategis.
Pertama, memperkuat ijtihad jama’i, yaitu pengkajian kolektif yang melibatkan ulama, ahli teknologi, akademisi, ahli hukum, dan ilmuwan sosial. Masalah AI dalam pendidikan berbeda dari penggunaannya dalam kesehatan, ekonomi, atau pelayanan keagamaan. Karena itu, keputusan hukum perlu didukung pemahaman teknis dan analisis dampak yang memadai.
Perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi teknologi, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, serta lembaga terkait dapat mengembangkan forum kajian bersama. Hasilnya dapat berupa panduan etika penggunaan AI dalam pendidikan, penelitian, dakwah, dan pelayanan masyarakat.
Kedua, menjadikan tabayyun sebagai standar verifikasi. Setiap informasi yang dihasilkan AI perlu diperiksa melalui sumber tepercaya. Kutipan ayat, hadis, data statistik, dan referensi ilmiah harus ditelusuri kembali. Jika ditemukan kesalahan, informasi harus diperbaiki atau ditarik agar tidak menimbulkan kerugian.
Ketiga, menerapkan pengawasan sesuai tingkat risiko. Penggunaan AI untuk memperbaiki tata bahasa relatif sederhana, sedangkan pemrosesan data sensitif atau keputusan yang berdampak besar terhadap hak seseorang membutuhkan pemeriksaan lebih ketat. Semakin besar potensi dampaknya, semakin kuat pula kebutuhan akan pengawasan manusia, perlindungan hukum, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Keempat, memperkuat integritas akademik dan profesional. Sekolah dan perguruan tinggi perlu menetapkan aturan yang jelas mengenai penggunaan AI. Peserta didik harus memahami perbedaan antara menggunakan AI untuk belajar dan menggunakannya untuk menggantikan kemampuan yang sedang dinilai. Peneliti tidak boleh mengarang data atau referensi, sedangkan jurnalis tetap wajib melakukan verifikasi fakta dan konfirmasi kepada narasumber.
Kelima, melindungi privasi dan membangun literasi AI. Pengguna tidak boleh sembarangan mengunggah dokumen rahasia atau data pribadi tanpa kewenangan yang sah. Lembaga yang menggunakan AI perlu menetapkan kebijakan pengelolaan data, membatasi akses, serta menyediakan mekanisme pengaduan ketika terjadi penyalahgunaan.
Literasi AI juga harus mencakup kemampuan teknis, berpikir kritis, dan pemahaman etika. Pesantren, masjid, sekolah Muhammadiyah, perguruan tinggi, serta organisasi kepemudaan dapat menjadi ruang pendidikan literasi tersebut. Santri, misalnya, dapat dilatih menggunakan AI untuk membantu mencari referensi, menyusun kerangka tulisan, dan mempelajari bahasa Arab, sekaligus memeriksa kebenaran setiap hasilnya.
Dalam lingkungan Muhammadiyah, upaya tersebut sejalan dengan semangat tajdid yang mempertemukan pemahaman keislaman dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi perlu disambut melalui kajian dan inovasi, tetapi tetap disertai sikap kritis, tanggung jawab, dan orientasi pada kemaslahatan.
Kesimpulan
Fiqih kecerdasan artifisial merupakan kebutuhan penting bagi umat Islam dalam menghadapi perubahan zaman. AI membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dakwah, penelitian, kesehatan, dan pelayanan sosial. Namun, teknologi ini juga membawa risiko berupa penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, ketidakjujuran akademik, manipulasi identitas, dan kaburnya batas kewenangan keagamaan.
Al-Qur’an mengajarkan tabayyun dan tanggung jawab atas pengetahuan. Hadis menegaskan kejujuran dan ihsan. Fikih memberikan kerangka penilaian hukum berdasarkan tujuan, cara, manfaat, dan dampak penggunaan. Usul fikih melalui maqashid al-syariah, maslahah mursalah, dan sadd al-dzari’ah membantu merumuskan respons terhadap persoalan baru. Sementara itu, sains dan ilmu sosial memberikan pemahaman tentang kemampuan, keterbatasan, serta pengaruh AI terhadap masyarakat.
Jadi, ukuran keberhasilan AI bukan semata-mata kecanggihan mesin atau kecepatan menghasilkan pekerjaan, melainkan sejauh mana teknologi tersebut membantu manusia menjalankan amanah dan menghadirkan kemaslahatan. AI harus menjadi alat yang memperkuat ilmu, bukan menggantikan akal kritis; membantu dakwah, bukan mengaburkan kebenaran; serta meningkatkan produktivitas, bukan menjadi sarana penipuan.
Teknologi boleh semakin cerdas, tetapi manusia tidak boleh kehilangan kebijaksanaan. Di sinilah fiqih kecerdasan artifisial menemukan relevansinya: mengarahkan kemajuan agar tetap berpijak pada kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Islam. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments