Tepat 98 tahun lalu, pemuda-pemudi Nusantara meruntuhkan sekat primordialisme untuk memancangkan satu identitas: Indonesia. Hari ini, 28 Oktober 2026, janji suci itu kembali ditagih oleh Ibu Pertiwi yang sedang berada dalam kondisi kritis.
Generasi muda Indonesia kini berdiri di persimpangan sejarah yang krusial: memilih diam dan membiarkan bangsa ini tenggelam dalam kebobrokan, atau bangkit menopang kehidupan negara-bangsa demi memutus rantai ketidakadilan yang kian nyata.
Kita tidak sedang baik-baik saja. Narasi “Indonesia Emas 2045” berisiko menjadi ilusi statistik jika kita menutup mata terhadap realitas akademis dan empiris hari ini. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 53 persen populasi Indonesia saat ini didominasi oleh Generasi Z dan milenial. Kita adalah mayoritas, tetapi masa depan kita sedang dirampas oleh segelintir elite.
Laporan Transparency International menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus mengalami stagnasi kritis. Hal ini menandakan bahwa gurita korupsi politik dan hukum tak kunjung surut.
Di sektor ekonomi, ketimpangan masih nyata. Merujuk pada laporan lembaga riset global, 10 persen kelompok terkaya masih menguasai lebih dari 60 persen kekayaan nasional.
Di saat yang sama, tanah air kita dijarah. Jutaan hektare hutan, ruang hidup masyarakat adat, dan sumber daya alam dieksploitasi atas nama investasi yang sering kali hanya memperkaya oligarki. Akibatnya, bencana ekologis dan kemiskinan struktural diwariskan kepada rakyat kecil.
Sudah lebih dari satu bulan, bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menyengsarakan sebagian warga bangsa, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Hingga saat ini, penanganannya dinilai belum maksimal.
Merespons krisis multidimensi ini, Muhammad Abdullah Darraz, Direktur CIVIC FAI Uhamka dan Co-Founder Welfare Institution, memberikan penegasan.
“Sumpah Pemuda hari ini bukan sekadar romantisme sejarah, melainkan panggilan profetik bagi generasi muda untuk memutus mata rantai oligarki dan kebobrokan sistemik. Pemuda harus menjadi jangkar moral dan motor penggerak keadilan sosial yang inklusif, merangkul setiap elemen bangsa yang terpinggirkan—mulai dari masyarakat adat hingga kaum miskin kota—demi menyelamatkan masa depan Indonesia dari jurang ketimpangan dan eksploitasi nir-nurani,” tegas Darraz.
Kebangkitan ini menuntut dua pilar mutlak, yakni sikap kritis dan inklusivitas.
Pertama, pemuda harus menghidupkan nalar kritis, menolak dibungkam, berani mengawal kebijakan publik berbasis data, serta tidak mudah terbuai oleh janji politik kosong maupun hegemoni kekuasaan.
Kedua, gerakan ini tidak boleh elitis. Inklusivitas berarti membuktikan bahwa kepedulian sosial bukan sekadar komoditas politik, melainkan aksi nyata yang memanusiakan manusia dan mendistribusikan kesejahteraan (welfare) secara berkeadilan.
Sumpah Pemuda 1928 menyatukan bahasa dan tanah air. Sumpah Pemuda 2026 harus menyatukan nalar kritis dan kekuatan inklusif untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi-politik serta menjaga kelestarian alam demi generasi yang belum lahir.
Bangkitlah, generasi muda! Tidak ada yang bisa menyelamatkan bangsa ini kecuali tangan-tangan kita sendiri yang saling bergenggaman, lintas suku, lintas agama, dan lintas golongan.
0 Tanggapan
Empty Comments