Indonesia sedang menghadapi paradoks digital: semakin mudah masyarakat memperoleh informasi, semakin besar pula risiko mereka tersesat di dalamnya. Persoalannya bukan lagi apakah kita terhubung dengan internet, melainkan apakah kita mampu membedakan informasi yang menyelamatkan dari informasi yang justru membahayakan.
Pada 17 September 2026, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa hoaks kesehatan tidak lagi sekadar gangguan kecil di media sosial. Sepanjang Agustus 2018 hingga September 2026, Komdigi mencatat 2.622 hoaks kesehatan beredar di berbagai platform digital.
Kemenkes bahkan mencatat cakupan imunisasi nasional turun dari 95 persen pada 2023 menjadi 87 persen pada 2024 dan 80 persen pada 2025.
Pada periode 2025–2026, wabah atau kejadian luar biasa campak di sejumlah daerah dilaporkan menyebabkan 72 anak meninggal dunia.
Data tersebut menunjukkan bahwa informasi kesehatan tidak berhenti pada layar gawai, tetapi dapat memengaruhi keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan.
Di titik ini, kita perlu berhenti melihat hoaks sebagai sekadar persoalan “berita palsu”. Hoaks kesehatan menyentuh persoalan yang jauh lebih luas: literasi, kepercayaan, budaya, hingga cara masyarakat mengambil keputusan.
Ketika informasi keliru masuk ke ruang kesehatan, dampaknya dapat merembet dari pilihan pribadi menjadi persoalan sosial.
Kesenjangan Konektivitas dan Nalar
Paradoks tersebut semakin jelas ketika melihat perkembangan konektivitas Indonesia. Penetrasi internet pada 2026 telah mencapai 81,72 persen. Namun, konektivitas tidak otomatis menghasilkan kecakapan.
Laporan Komdigi menunjukkan indeks literasi digital nasional 2023 berada pada skor 3,65 dari skala 5 dan masih berkategori sedang.
Artinya, persoalan Indonesia bukan semata kesenjangan digital access, tetapi juga kesenjangan kemampuan dalam menggunakan akses tersebut secara kritis.
Masyarakat memang semakin mudah menemukan informasi, tetapi kemudahan itu belum selalu diikuti kemampuan untuk memeriksa sumber, memahami konteks, menguji bukti, dan mempertimbangkan konsekuensi sebelum mengambil keputusan.
Inilah yang dapat kita sebut sebagai kesenjangan antara konektivitas dan nalar. Kecepatan internet memungkinkan informasi menyebar dalam hitungan detik, sementara proses memeriksa kebenarannya membutuhkan waktu dan ketelitian.
Ketika kecepatan penyebaran jauh melampaui kecepatan verifikasi, ruang digital menjadi sangat rentan terhadap informasi yang keliru.
Dalam perspektif information disorder, masyarakat digital tidak hanya berhadapan dengan informasi benar dan salah. Mereka juga menghadapi misinformasi, disinformasi, serta informasi yang sengaja dengan kemasan untuk memengaruhi perilaku.
Hoaks kesehatan menjadi sangat berbahaya karena menyentuh wilayah paling dekat dengan manusia: rasa takut terhadap penyakit, keselamatan anak, pengalaman keluarga, bahkan keyakinan keagamaan.
Informasi yang paling terpercaya sering kali bukan informasi yang paling benar, melainkan informasi yang paling dekat secara emosional dan sosial.
Pesan WhatsApp dari keluarga, video tokoh yang dianggap kredibel, atau testimoni seseorang yang “sembuh setelah mencoba” dapat terasa lebih meyakinkan daripada penjelasan ilmiah yang panjang dan rumit.
Ketika Emosi Mengalahkan Verifikasi
Di sinilah confirmation bias bekerja. Seseorang cenderung menerima informasi yang menguatkan keyakinan yang sudah dimilikinya dan mengabaikan informasi yang bertentangan.
Akibatnya, ruang digital dapat berubah menjadi ruang yang memperkuat keyakinan, bukan ruang untuk menguji kebenaran.
Karena itu, perang melawan hoaks tidak cukup hanya dengan take down, klarifikasi, dan patroli siber. Pemerintah sendiri mulai menggeser pendekatan literasi digital ke penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi misinformasi, disinformasi, dan hoaks.
Komdigi juga mendorong keterlibatan platform digital sejak dari hulu agar masyarakat dapat mengetahui kredibilitas sumber informasi kesehatan.
Namun, ada satu pekerjaan rumah yang lebih besar: membangun budaya skeptisisme sehat. Masyarakat membutuhkan kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum percaya, membagikan, atau mengambil keputusan berdasarkan sebuah informasi.
Skeptisisme bukan berarti mencurigai semua dokter, vaksin, pemerintah, atau ilmu pengetahuan. Skeptisisme berarti berani bertanya: siapa sumbernya, apa buktinya, apakah klaim tersebut dapat diverifikasi, dan apakah ada kepentingan di balik penyebarannya?
Membangun Ketahanan Literasi Kesehatan
Literasi kesehatan digital karena itu harus menjadi bagian dari ketahanan sosial. Sekolah, pesantren, perguruan tinggi, masjid, posyandu, organisasi masyarakat, hingga keluarga perlu menjadi ruang latihan untuk memeriksa informasi, bukan sekadar ruang menerima informasi.
Kemampuan tersebut semakin penting karena masyarakat tidak mungkin menghindari arus informasi digital. Yang perlu dibangun bukan sekadar kemampuan untuk menemukan informasi, tetapi kecakapan untuk memilah, memahami, menguji, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab.
Sebab, pada akhirnya, virus dapat dilawan dengan vaksin dan obat, tetapi infodemik hanya dapat dilawan dengan pengetahuan, kepercayaan, dan nalar publik yang sehat.
Teknologi dapat mempercepat penyebaran informasi, tetapi manusia tetap menentukan apakah informasi tersebut menjadi pengetahuan yang bermanfaat atau justru menjadi sumber kepanikan.
Indonesia tidak sedang kekurangan informasi. Indonesia membutuhkan lebih banyak manusia yang mampu berkata, “Saya belum tahu. Mari kita periksa dulu sebelum percaya dan membagikannya.”
Kalimat sederhana itu mungkin tampak kecil. Namun, di tengah badai hoaks kesehatan, kemampuan untuk menunda percaya dapat menjadi salah satu bentuk paling penting dalam menjaga kehidupan.
0 Tanggapan
Empty Comments