Wacana pelarangan rokok elektrik atau vape oleh pemerintah memicu polemik di berbagai kalangan. Kebijakan yang diklaim sebagai langkah perlindungan kesehatan ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekonomi serius, terutama bagi pelaku usaha di sektor terkait.
Dosen Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang, Iqbal Robbie, menilai bahwa kebijakan pelarangan vape tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi yang luas.
“Kebijakan ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Ada konsekuensi besar yang mengintai, terutama bagi pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidupnya di sektor ini,” ujarnya kepada tim Humas UMM, 17 April.
Iqbal menjelaskan, pelaku usaha ritel menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Tanpa adanya masa transisi dan kejelasan regulasi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan kesulitan beradaptasi.
“Dampaknya bukan sekadar penurunan penjualan, tetapi bisa menghilangkan sumber penghidupan pelaku usaha kecil,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan yang tidak disertai peta jalan yang jelas justru berpotensi memicu krisis ekonomi di sektor informal.
Lebih jauh, ia menyoroti adanya efek domino yang akan terjadi jika pelarangan diberlakukan. Dampak tidak hanya dirasakan di sektor hilir, tetapi juga merambat hingga ke hulu industri.
Mulai dari peracik cairan (liquid), produsen perangkat (device), hingga distribusi, seluruh rantai pasok akan terdampak.
“Industri ini seperti sistem yang saling terhubung. Jika satu bagian berhenti, maka bagian lain juga akan terdampak,” jelasnya.
Iqbal juga menilai adanya ketimpangan informasi di masyarakat. Selama ini, menurutnya, publik lebih banyak menerima narasi negatif tanpa penjelasan yang utuh.
“Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang objektif, bukan hanya pelarangan sepihak, agar tidak terbentuk persepsi yang keliru,” ungkapnya.
Dari perspektif bisnis, pelarangan total justru berpotensi memunculkan pasar tidak resmi. Pelaku usaha dapat mencari celah dengan memodifikasi produk yang belum tersentuh regulasi.
Hal ini berisiko menciptakan pasar gelap yang justru lebih sulit diawasi.
Iqbal menegaskan bahwa kebijakan publik harus melibatkan berbagai pihak melalui dialog lintas sektor. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.
“Ruang dialog adalah kunci. Kebijakan tidak boleh diambil secara sepihak, tetapi harus mempertimbangkan semua aspek, baik kesehatan maupun ekonomi,” pungkasnya.
0 Tanggapan
Empty Comments