Pengumuman Uang Kuliah Tunggal (UKT) jalur SNBP tahun ini kembali menyisakan riuh di ruang publik. Media sosial dipenuhi keluhan, mulai dari skema penetapan yang dianggap tidak transparan hingga besaran nominal yang mencekik.
Salah satu narasi yang paling santer terdengar adalah keluhan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak yang beranggapan bahwa status PNS otomatis menempatkan seorang mahasiswa pada golongan UKT tertinggi. Namun, jika ditelaah lebih dalam, persoalan UKT bukan sekadar masalah satu profesi, melainkan cermin dari sistem pendataan kesejahteraan yang masih kaku dan kerap tidak selaras dengan realitas ekonomi di lapangan.
Sebagai mahasiswa yang bergelut dengan logika matematika, penulis melihat adanya paradoks dalam variabel “kemampuan ekonomi” yang digunakan perguruan tinggi. Dalam matematika, variabel bersifat pasti. Namun dalam kehidupan sosial, variabel “mampu” justru fluktuatif dan subjektif.
Stigma bahwa keluarga dengan latar belakang PNS, pegawai tetap, atau wiraswasta adalah golongan “aman” masih kuat. Padahal, pendapatan bulanan sering kali tidak sejalan dengan pengeluaran riil. Cicilan rumah, biaya kesehatan, hingga tanggungan pendidikan anak lain kerap luput dari perhitungan sistem.
Masalah semakin kompleks ketika mahasiswa ingin mengajukan banding UKT. Mereka sering terbentur pada syarat administratif seperti kepemilikan data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau surat keterangan dari Dinas Sosial.
Di titik ini, muncul dilema moral. Banyak keluarga yang sebenarnya kesulitan, tetapi enggan melabeli diri sebagai “miskin” demi memenuhi persyaratan administratif. Mereka berada di wilayah abu-abu: tidak cukup miskin untuk mendapat bantuan, tetapi tidak cukup mampu untuk membayar biaya pendidikan yang tinggi.
Perlu dipertanyakan kembali, apa sebenarnya definisi “mampu”? Banyak mahasiswa membayar UKT bukan karena memiliki kelebihan finansial, tetapi karena menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama.
Tidak sedikit yang harus menghemat kebutuhan pokok, menunda perbaikan rumah, bahkan berutang demi melanjutkan studi. Ironisnya, ketepatan membayar UKT justru sering dianggap sebagai indikator bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan.
Di sisi lain, terdapat anomali sosial. Sebagian penerima bantuan justru menunjukkan gaya hidup konsumtif. Fenomena ini memperlihatkan bahwa angka tidak selalu merepresentasikan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Sebagai bagian dari komunitas mahasiswa dan insan pers kampus, penulis menilai perlunya perbaikan sistem kebijakan UKT yang lebih humanis dan adaptif.
1. Revisi Indikator “Mampu”
Penilaian tidak hanya berbasis pendapatan, tetapi juga rasio pengeluaran riil dan jumlah tanggungan keluarga.
2. Kemudahan Banding Tanpa Stigma
Mahasiswa yang mengalami penurunan ekonomi mendadak harus tetap bisa mengajukan keringanan tanpa harus dilabeli sebagai “miskin”.
3. Pemerataan Akses Beasiswa
Beasiswa harus membuka ruang bagi mahasiswa berprestasi dengan beban ekonomi nyata, meskipun berada di golongan UKT tinggi.
Pendidikan adalah hak dasar, bukan sekadar komoditas. Jika sistem terus mengandalkan angka tanpa memahami realitas manusia, maka akses pendidikan berpotensi hanya dinikmati oleh mereka yang “lolos” secara administratif.
Sudah saatnya pendidikan dikembalikan pada esensinya: memberi ruang bagi siapa pun yang ingin belajar dan berjuang, tanpa terhalang oleh angka-angka yang tidak sepenuhnya merepresentasikan kenyataan hidup.
0 Tanggapan
Empty Comments