Sekretaris Jenderal Kemendikti saintek, Badri Munir Sukoco mengungkapkannya saat berbicara di Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, Kamis (23/4/2026), bahwa pada tahun 2028 sudah oversupply dokter.
Dalam pidatonya Badri membahas rencana dari Kemendikti saintek untuk menutup program studi (prodi) di universitas yang tak relevan dengan kebutuhan dunia dan pasar di masa mendatang.
Kurang dari setahun sebelumnya, Presiden Prabowo meminta Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk segera menambah Fakultas Kedokteran, Akademi Keperawatan, dan Program Pendidikan Dokter Spesialis.
“Target saya akan ada 30 fakultas kedokteran baru insya Allah untuk mengejar 70 ribu spesialis dan dokter umum kekurangannya adalah 140 ribu. Kalau tidak ya kita tunggu 35 tahun,” ungkap Presiden saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Mahar Mardjono, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Di sebuah negeri yang gemar menyusun regulasi setebal skripsi namun membaca realitas setipis abstrak, hiduplah sebuah paradoks yang begitu elegan: program studi bisa ditutup karena lulusannya tidak sesuai kebutuhan atau terlalu banyak, sementara pada saat yang tidak terlalu lama, pemerintah menyatakan kekurangan tenaga profesional, terutama dokter dan mendorong pembukaan program studi baru secara masif. Jika ini bukan ironi kebijakan, maka mungkin ini adalah seni kontemporer dalam bentuk regulasi.
Mari kita mulai dari premis normatif. Dalam kerangka kebijakan pendidikan tinggi Indonesia, pembukaan dan penutupan program studi diatur melalui berbagai regulasi seperti Permendikbud dan instrumen akreditasi BAN-PT.
Prinsipnya sederhana: supply lulusan harus selaras dengan demand pasar kerja. Jika tidak, maka program studi dianggap tidak relevan, tidak efisien, dan dengan bahasa yang lebih halus ‘perlu dievaluasi’, yang seringkali berujung pada penutupan.
Namun, realitas tidak sesederhana model ekonomi mikro dalam buku teks. Di sektor kesehatan, misalnya, kita mendengar langsung dari Menkes Budi Gunadi Sadikin bahwa Indonesia kekurangan dokter.
Rasio dokter terhadap penduduk masih jauh dari ideal WHO. Distribusi dokter timpang: menumpuk di kota besar, langka di daerah terpencil. Solusinya? Logis: tambah jumlah dokter.
Lalu, terjadilah fenomena yang bisa disebut sebagai “demokratisasi Fakultas Kedokteran (FK)”. Kampus yang dulunya fokus pada teknologi kini seolah naik kelas membuka FK.
Institut teknologi membuka FK, institut pertanian membuka FK, bahkan mungkin suatu hari politeknik kuliner akan membuka spesialisasi bedah rasa.
Nama-nama besar seperti ITS dan IPB kini ikut meramaikan ekosistem pendidikan kedokteran. Sebuah ekspansi yang, jika dilihat sepintas, tampak sebagai respons cepat terhadap kebutuhan nasional.
Namun di sinilah plot twist-nya: ketika jumlah lulusan meningkat, muncul kekhawatiran baru, overproduksi. Dan bim salabim, muncullah narasi klasik: lulusan tidak terserap, pasar jenuh, mutu tidak terjaga. Dan tiba-tiba, program studi, yang dulu dibuka dengan semangat memenuhi kebutuhan, kini dipertimbangkan untuk ditutup karena dianggap tidak sesuai kebutuhan.
Pertanyaannya sederhana, namun menggelitik: kebutuhan yang mana?
Jika kita menggunakan pendekatan health labor market analysis, masalah Indonesia bukan semata jumlah dokter, melainkan distribusi, sistem insentif, dan tata kelola penempatan. Data menunjukkan bahwa banyak daerah kekurangan dokter bukan karena tidak ada lulusan, tetapi karena tidak ada yang mau atau mampu bertahan di sana.
Infrastruktur terbatas, insentif kurang menarik, dan jenjang karier tidak jelas. Dalam bahasa yang lebih jujur: masalahnya bukan produksi, tapi distribusi dan retensi.
Namun, alih-alih membenahi sistem distribusi, kita justru sibuk mengatur keran produksi, kadang dibuka lebar, kadang ditutup rapat. Ini seperti mengatasi banjir dengan memperdebatkan ukuran kran, sementara saluran drainase tetap mampet. Lebih menarik lagi, logika “penutupan prodi karena kelebihan lulusan” seringkali tidak mempertimbangkan dinamika jangka panjang.
Pendidikan kedokteran bukan proses instan seperti membuat mie instan. Dari masuk FK hingga menjadi dokter spesialis bisa memakan waktu lebih dari satu dekade. Kebijakan hari ini akan berdampak 10-15 tahun ke depan.
Maka, jika hari ini kita menutup prodi karena “kelebihan”, jangan kaget jika satu dekade kemudian kita kembali kekurangan, dan siklus ini berulang seperti sinetron tanpa episode terakhir.
Dalam perspektif kebijakan publik, ini mencerminkan apa yang disebut sebagai policy inconsistency atau bahkan policy myopia, kecenderungan melihat masalah secara jangka pendek tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.
Lebih ekstrem lagi, ini bisa disebut sebagai regulatory schizophrenia: satu kebijakan mendorong ekspansi, sementara kebijakan lain menekan kontraksi, tanpa koordinasi yang memadai.
Tentu, kita tidak bisa menafikan isu mutu. Pembukaan FK secara masif berpotensi menurunkan kualitas jika tidak diimbangi dengan sumber daya dosen, rumah sakit pendidikan, dan fasilitas yang memadai.
Namun, solusi terhadap masalah mutu seharusnya adalah penguatan sistem akreditasi dan pembinaan, bukan sekadar penutupan. Menutup prodi ibarat mematikan lampu karena takut boros Listrik, efektif, tapi tidak menyelesaikan masalah kegelapan.
Di sisi lain, narasi lulusan tidak terserap juga perlu dikritisi. Dalam banyak kasus, yang terjadi bukanlah kelebihan tenaga, melainkan mismatch antara kompetensi dan kebutuhan sistem.
Misalnya, dokter umum yang kesulitan mendapatkan tempat praktik di kota besar, sementara puskesmas di daerah terpencil kekurangan tenaga. Ini bukan masalah jumlah, melainkan desain sistem kesehatan.
Maka, paradoks ini pada akhirnya mengajarkan kita satu hal: kebijakan pendidikan dan kesehatan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Membuka FK tanpa memperbaiki sistem kesehatan adalah seperti menambah jumlah sopir tanpa memperbaiki jalan.
Menutup prodi tanpa memahami kebutuhan jangka panjang adalah seperti menjual payung karena hari ini tidak hujan.
Solusi? Mungkin bukan sesuatu yang spektakuler, tapi justru yang paling membosankan: koordinasi lintas sektor, perencanaan berbasis data jangka panjang, dan keberanian untuk konsisten.
Ya, konsisten, kata yang tampaknya sederhana, namun dalam praktik kebijakan publik seringkali lebih langka daripada dokter di daerah 3T.
Dan sampai itu terwujud, kita akan terus hidup dalam paradoks yang indah ini: membuka karena kurang, menutup karena lebih, dan bingung di tengah-tengahnya.
Sebuah simfoni kebijakan yang, jika didengar dengan saksama, terdengar seperti orkestra, yang masing-masing pemainnya membawa partitur berbeda.
Solusi selanjutnya adalah perbaikan distribusi dokter (insentif, regulasi penempatan), perencanaan berbasis data jangka Panjang.
Masalahnya bukan berapa banyak dokter yang kita punya, tapi apakah dokter itu berada di tempat yang tepat, dengan sistem yang tepat. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments