Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Sidoarjo menggelar aksi bertajuk Tata Ulang Indonesia dengan mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (18/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan yang berkaitan dengan sejumlah isu nasional dan daerah.
Massa aksi yang terdiri atas kader IMM dari berbagai komisariat di Sidoarjo memulai konsolidasi di halaman Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sidoarjo pada pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, mereka melakukan longmarch dari kawasan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menuju Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Aksi tersebut menjadi sarana penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah dan lembaga legislatif daerah. Setibanya di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, massa aksi diterima oleh jajaran komisi DPRD untuk menyampaikan tuntutan yang mereka bawa.
Koordinator lapangan aksi, Fiki, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan mahasiswa merupakan bagian dari upaya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan pemangku kebijakan.
“IMM Sidoarjo turun ke jalan karena melihat ada persoalan yang harus disuarakan secara terbuka. Kebijakan pemerintah harus berpihak kepada rakyat, bukan justru menambah beban masyarakat,” ujarnya.
Menurut Fiki, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
Ketua PC IMM Sidoarjo, Immawan Satria Buana, menyampaikan bahwa aksi tersebut dilaksanakan secara damai dan konstitusional. Ia mengatakan bahwa kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari tanggung jawab kebangsaan serta bentuk partisipasi dalam kehidupan demokrasi.
“Kami datang bukan untuk membuat kegaduhan, tetapi membawa aspirasi. DPRD harus membuka ruang dialog dan memastikan tuntutan ini tidak berhenti sebagai catatan seremonial,” katanya.
Dalam aksi tersebut, PC IMM Sidoarjo membawa enam tuntutan. Pertama, mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan perlindungan kepada buruh dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap sektor industri manufaktur lokal.
Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah melakukan operasi pasar secara berkala untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Keempat, mereka mendesak DPRD menghentikan Program KDMP Sidoarjo yang dinilai berpotensi menambah beban pemerintahan desa dan memengaruhi prioritas pembangunan pendidikan.
Kelima, massa aksi meminta DPRD Sidoarjo bersikap transparan mengenai hubungan kelembagaan dengan Polresta Sidoarjo. Menurut mahasiswa, transparansi diperlukan agar hubungan antarlembaga tetap berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Keenam, PC IMM Sidoarjo mendesak DPRD Kabupaten Sidoarjo menyatakan dukungan terhadap percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi.
Dalam dialog bersama massa aksi, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menyampaikan bahwa kritik dan aspirasi mahasiswa merupakan bagian dari proses demokrasi yang dapat menjadi masukan dalam perbaikan kebijakan publik.
“Teman-teman mahasiswa harus terus bergerak bersama rakyat. Kritik dan aspirasi seperti ini penting untuk perbaikan, selama disampaikan dengan cara yang baik dan tetap dalam koridor yang benar,” ujarnya.
Ia juga menanggapi sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan evaluasi program pemerintah, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah. Menurutnya, persoalan yang muncul perlu disikapi melalui langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing pihak, termasuk evaluasi terhadap program yang dinilai bermasalah.
Terkait stabilitas harga, Abdillah Nasih menyebut pemerintah daerah perlu melakukan operasi pasar dan pengawasan distribusi barang guna mencegah praktik yang dapat merugikan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa DPRD Kabupaten Sidoarjo akan mencermati berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, ketenagakerjaan, stabilitas harga, serta pelaksanaan program pemerintah daerah.
Sementara itu, perwakilan Koordinator Komisariat IMM Umsida sekaligus Presiden Mahasiswa Umsida, Immawan Bagus, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi kepada DPRD perlu diikuti dengan tindak lanjut sesuai kewenangan lembaga yang bersangkutan.
“Kami meminta DPRD Sidoarjo tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga meneruskannya sesuai kewenangan. Tuntutan ini menyangkut kepentingan rakyat, buruh, desa, pendidikan, stabilitas harga, dan pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Aksi Tata Ulang Indonesia berakhir setelah penyampaian aspirasi dan dialog antara mahasiswa dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan yang diharapkan dapat menjadi perhatian pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments