Setiap pagi, tanpa kita sadari, kantong plastik hitam dan sisa makanan menumpuk di depan pagar rumah. Jika terakumulasi secara nasional, aktivitas permukiman ini menghasilkan sekitar 91 ribu ton sampah setiap hari. Angka tersebut bukan sekadar statistik di atas kertas.
Angka itu mencerminkan besarnya beban lingkungan yang harus ditanggung negeri ini setiap hari.
Di tengah darurat persampahan, pemerintah menetapkan target ambisius. Pada 2028, Indonesia menargetkan pengelolaan sampah mencapai 100 persen secara bertahap.
Target ini patut diapresiasi sebagai wujud komitmen politik. Namun, kita perlu bersikap realistis. Pada 2025, capaian pengelolaan sampah masih berkisar 25% hingga 34,55% dari total timbulan sampah nasional.
Kita harus mengejar kesenjangan besar tersebut dalam waktu relatif singkat. Untuk mengatasi ketertinggalan, publik dan pemerintah kini menaruh perhatian pada inovasi teknologi. Inovasi itu bernama Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Antara Solusi Canggih dan Tantangan Lapangan
Tak dapat dimungkiri, kehadiran PSEL membawa angin segar. Gagasan mengubah tumpukan sampah menjadi listrik terdengar ideal bagi negara berkembang.
Sejumlah daerah pun mulai membangun proyek PSEL. Namun, di balik kecanggihan teknologi tersebut, muncul pertanyaan mendasar.
Apakah PSEL benar-benar menjadi satu-satunya jawaban untuk mengatasi darurat persampahan?
PSEL bukanlah tongkat sulap abrakadabra. Dalam praktiknya, teknologi ini memiliki kapasitas dan keterbatasan tertentu. Sebuah fasilitas PSEL umumnya dirancang mengolah 1.000 hingga 2.000 ton sampah setiap hari.
Angka tersebut memang terlihat signifikan pada tingkat daerah. Namun, timbulan sampah nasional mencapai 91 ribu ton per hari. Karena itu, PSEL hanya mampu menyerap sebagian kecil dari keseluruhan timbulan sampah.
Ketergantungan berlebihan pada pendekatan hilir seperti PSEL juga menyimpan risiko tersembunyi. Risiko tersebut berupa jebakan ketergantungan pasokan.
Operasional PSEL umumnya membutuhkan pasokan sampah dalam volume tertentu secara konstan. Tanpa sadar, skema ini berpotensi memicu paradoks.
Alih-alih menekan produksi sampah, sistem justru membutuhkan sampah agar mesin terus berputar. Akibatnya, pengurangan sampah sejak sumbernya berisiko terpinggirkan.
Masalah persampahan nasional sejatinya bukan sekadar ketersediaan teknologi di tahap akhir.
Persoalan utama justru terletak pada rantai pengelolaan di hulu. Selama rumah tangga terus menghasilkan lebih banyak sampah tanpa pemilahan yang jelas, masalah baru akan terus bermunculan.
Membangun Perilaku Ekonomi Sirkular
Fasilitas PSEL membutuhkan pasokan sampah dengan kriteria khusus agar beroperasi secara efisien. Dominasi sampah organik dan basah menjadi tantangan tersendiri bagi teknologi ini.
Pengelola perlu mengeringkan sampah atau menambahkan teknologi pendukung agar memenuhi standar. Tanpa pemilahan sampah organik dan anorganik sejak tingkat rumah tangga, fasilitas canggih ini berisiko bekerja tidak optimal.
Kondisi tersebut justru dapat meningkatkan biaya operasional.
Oleh karena itu, komitmen teknologi di hilir harus berjalan seiring dengan ketegasan regulasi di hulu. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan imbauan moral.
Pemerintah juga perlu menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif yang nyata.
Skema retribusi berkeadilan harus berjalan secara konsisten. Salah satu contohnya ialah pay-as-you-throw, yang membebankan biaya lebih tinggi kepada warga penghasil sampah tanpa pemilahan.
Tak kalah penting, pemerintah harus menegakkan Extended Producer Responsibility. Skema ini memastikan produsen bertanggung jawab atas kemasan yang mereka hasilkan.
Di tingkat hulu, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama yang tidak bisa ditawar. Pengurangan sampah harus dimulai dari dapur rumah tangga.
Masyarakat perlu membiasakan diri memilah sampah organik dan anorganik. Edukasi berkelanjutan juga perlu memperkuat kesadaran publik agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.
Pemilahan sampah dari rumah dapat mengurangi beban pengangkutan menuju TPA. Langkah ini sekaligus meningkatkan nilai ekonomi material daur ulang.
Pada tingkat menengah dan hilir, pemerintah daerah perlu membenahi manajemen pengangkutan sampah.
Pemerintah juga perlu menghadirkan PSEL untuk mengurangi beban TPA yang terus menggunung.
Pada saat yang sama, pemerintah dan masyarakat harus memperkuat Bank Sampah, TPS3R, serta pengomposan berbasis komunitas.
TPS3R merupakan tempat pengolahan sampah dengan prinsip Reuse, Reduce, Recycle. Pengelola juga perlu mengintegrasikan sektor informal ke dalam kerangka ekonomi sirkular.
Pemulung dan pelapak, misalnya, berperan penting dalam rantai daur ulang. Keterlibatan mereka dapat memperpanjang masa pemanfaatan material sebelum masuk ke fasilitas PSEL. Langkah ini juga memperkuat keadilan sosial dalam tata kelola sampah.
Mengatasi darurat sampah nasional jelas tidak bisa mengandalkan cara instan. PSEL hanyalah satu bagian dari keseluruhan solusi yang kita butuhkan.
Namun, teknologi ini tidak akan bekerja optimal tanpa partisipasi publik dari rumah. Target pengelolaan sampah 100 persen pada 2028 tidak cukup mengandalkan kecanggihan teknologi.
Keberhasilan target tersebut juga bergantung pada kebiasaan mengelola sampah sejak dari hulu.***
0 Tanggapan
Empty Comments