Refleksi Watak Kekuasaan dan Pembungkaman

“Semuanya stop! Matikan proyektor! Saya minta tempat ini dikosongkan!” perintah Babinsa.

“Siap, Pak. Ada apa, ya? Kami kan cuma nonton film dokumenter,” sergah seseorang di arah pojok.

“Film ini film terlarang! Isinya menyudutkan pemerintah dan aparat di Papua. Kalian mau bikin rusuh di sini?”

“Maaf, Pak. Film ini didistribusikan secara terbuka oleh WatchDoc. Di mana terlarangnya? Ini suara masyarakat adat, Pak.”

“Saya tidak peduli! Pokoknya kegiatan ini ilegal. Kalau kalian keras kepala, semua penyelenggara kami bawa ke Kodim atau Polres untuk diperiksa!”

“Pak, pelarangan tanpa putusan pengadilan itu salah. Kami punya hak berekspresi dan mendapatkan informasi,” potong panitia pelaksana.

“Jangan ajari saya hukum! Bubar atau kami sita alat-alat ini!”

***

Dialog di atas mewakili atmosfer mencekam saat pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Babi (2026) karya Dandhy Dwi Laksono di sejumlah wilayah. Film ini memotret secara jernih perjuangan masyarakat adat Papua Selatan yang tengah bertahan melawan masifnya ekspansi industri dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kata “babi” dalam konteks koersi kekuasaan ini mengingatkan saya pada sebuah novel berjudul “Animal Farm” karya George Orwell. Secara historis dan plot, memang tidak ada hubungan langsung antara dokumenter Pesta Babi dengan Animal Farm.

Akan tetapi, analogi dan alegori tokoh-tokoh binatang dalam novel tersebut menyajikan cermin reflektif yang sangat tajam untuk mengamati perilaku suatu negara.

Novel yang terbit pertama kali pada tahun 1945 ini telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 60 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Di permukaannya, Orwell hanya berkisah tentang dinamika fabel sekumpulan hewan di sebuah peternakan.

Tapi di balik narasi sederhana itu, ia sebenarnya sedang membedah watak purba kekuasaan manusia; tentang bagaimana sebuah revolusi yang awalnya menjanjikan keadilan, perlahan membusuk dan bertransformasi menjadi alat penindasan baru.

Kisah singkat dalam buku tersebut bermula ketika para hewan memutuskan untuk memberontak melawan sang pemilik peternakan, Mr. Jones. Mereka muak terus diperas, dieksploitasi, dan diperlakukan tidak adil.

Di bawah komando dua ekor babi cerdas bernama Snowball dan Napoleon, para hewan berhasil merebut kendali peternakan. Mereka kemudian membangun tatanan baru dengan ikatan semangat kesetaraan: semua hewan adalah sama, dan semua keringat dari yang bekerja adalah untuk kepentingan bersama.

Pada awal revolusi, segalanya tampak begitu ideal. Para hewan hidup dalam utopia bahwa mereka sedang merajut peradaban yang jauh lebih baik. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, poros kekuasaan mulai terkonsentrasi secara absolut di tangan klan babi.

Napoleon perlahan menyingkirkan rivalnya dan menjelma sebagai diktator tunggal. Sejak saat itu, kritik mengalami pembungkaman dengan tuduhan makar, terjadinya manipulas informasi secara sistematis, bahkan sampai mengubah narasi sejarah secara total demi melegitimasi kepentingan penguasa.

Realitas pahit ini melahirkan salah satu kutipan paling monumental dalam sejarah sastra dunia: “All animals are equal, but some animals are more equal than others (Semua hewan setara, tetapi beberapa hewan lebih setara daripada yang lain).”

Sebuah kalimat sederhana yang ironisnya terasa amat presisi jika diletakkan di atas lanskap politik hari ini—di mana hukum kerap tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Melalui Animal Farm, Orwell juga mempertontonkan bagaimana mesin propaganda bekerja mengaburkan kewarasan publik. Sosok Squealer, babi yang menjadi tangan kanan sekaligus corong doktrin Napoleon, secara lihai terus meyakinkan hewan-hewan lain bahwa setiap kebijakan penguasa dilakukan demi kebaikan bersama.

Bahkan ketika ruang hidup makin sempit dan kondisi peternakan memburuk, rakyat jelata tetap dipaksa percaya bahwa mereka sedang menuju gerbang kesejahteraan. Ketika propaganda mulai goyah oleh logika, ketakutan pun diproduksi sebagai senjata pamungkas.

Peternakan itu Bernama Negara

Apa yang ditulis oleh George Orwell dalam Animal Farm terbukti bukan sekadar fiksi tentang hewan di peternakan. Ia adalah cetak biru sosiopolitik yang polanya masih berulang di panggung dunia hingga hari ini. Banyak bangsa modern lahir dengan semangat perubahan, mengusung panji demokrasi, dan janji kesejahteraan kolektif.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, panggung politik kerap berubah menjadi arena perebutan kekuasaan kelompok elite. Intrik saling sikut terjadi, mesin propaganda dikerahkan untuk mempengaruhi rakyat, dan hukum terkadang dikooptasi menjadi instrumen untuk memukul lawan politik.

Gejala pembusukan demokrasi ini dapat diindera di berbagai belahan dunia. Di Venezuela, misalnya, krisis politik memecah-belah masyarakat secara tajam. Saat pemerintah dan oposisi terjebak dalam perang proksi kekuasaan, roda ekonomi justru hancur dan rakyat pun menjadi korban utama.

Di Rusia, ruang bagi kritik dibatasi secara represif. Media independen yang vokal harus berhadapan dengan tembok hukum penguasa. Bahkan di Amerika Serikat—yang kerap mendewakan dirinya sebagai kiblat demokrasi—polarisasi politik justru kian meruncing.

Kebencian antar kubu bermanifestasi menjadi konflik horizontal, bahkan sengketa pemilu mampu memicu kerusuhan seperti penyerbuan Capitol Hill pada tahun 2021.

Laporan lembaga riset Freedom House [2025], mencatat adanya tren penurunan kebebasan sipil dan hak-hak politik di tingkat global. Banyak negara yang semula mapan secara demokratis, perlahan merosot ke arah otoritarianisme baru.

Pemilu memang tetap digelar sebagai formalitas prosedural, namun substansi demokrasi seperti ruang kritik justru dikerdilkan, kebebasan pers dibelenggu, dan suara oposisi dibungkam secara sistematis. Fenomena global ini bagaikan dejavu dari babak akhir Animal Farm, yakni ketika klan babi mulai memonopoli seluruh kebenaran dan arus informasi di peternakan.

Hal lain yang sangat presisi dengan cerita Orwell adalah patologi korupsi kekuasaan. Ketika segelintir elite menggenggam kekuasaan terlalu lama tanpa kontrol check and balances yang sehat, godaan untuk menyalahgunakan jabatan menjadi tidak terbendung. Mayoritas negara masih terjebak dalam lingkaran setan suap, kongkalikong, dan penyalahgunaan wewenang.

Pada akhirnya, panggung realitas hari ini menampilkan ironi yang sama dengan konklusi cerita Orwell: klan babi hidup makin makmur dan bermewah-mewah di atas menara gading, sementara hewan-hewan lain dipaksa terus memeras keringat tanpa pernah mengecap manisnya hasil jerih payah mereka.

Ketimpangan ekonomi global yang makin menganga menegaskan adanya perselingkuhan oligarkis antara elite politik dan pengusaha besar. Sementara di akar rumput, rakyat biasa harus terus bertahan hidup di tengah himpitan inflasi, meroketnya harga kebutuhan pokok, dan menyusutnya lapangan pekerjaan.

Dalam Bayangan Animal Farm

Indonesia tentu tidak bisa serta-merta identik dengan peternakan distopia dalam novel Orwell. Namun, riak sosiopolitik yang tergambar dalam Animal Farm tetap memancarkan relevansi yang pekat. Lanskap politik nasional hari ini masih penuh sesak kompromi pragmatis, benturan pengaruh, dan pembagian panggung kepentingan para elite.

Kita dapat menyaksikan bagaimana media sosial kini menjadi medan tempur perang opini. Narasi politik sengaja diproduksi oleh pasukan buzzer melalui asimetri informasi dan potongan fakta yang manipulatif.

Akibatnya, masyarakat dengan mudah terpolarisasi ke dalam kubu-kubu politik. Informasi tidak lagi diartikulasikan untuk mencerdaskan publik, melainkan dikooptasi sebagai instrumen penggiring emosi dan pembentuk persepsi semu khalayak.

Di sisi lain, patologi korupsi masih menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Kasus rasuah berskala megaproyek muncul silih berganti, mulai dari bancakan infrastruktur, penyelewengan bantuan sosial, hingga penjarahan tata kelola sumber daya alam.

Rapor merah Indeks Persepsi Korupsi tahun 2024 yang stagnan menempatkan Indonesia di skor 37 dari 100 menjadi bukti empiris bahwa krisis integritas dan penyalahgunaan wewenang masih menjadi penyakit akut.

Dalam banyak momentum, pola Animal Farm juga terlihat ketika oligarki ekonomi berhasil menyandera kebijakan publik. Hubungan simbiotik antara elite politik dan pemilik modal melahirkan regulasi yang bias; lebih berpihak pada akumulasi kapital kelompok tertentu daripada proteksi hak masyarakat luas. Pada akhirnya, rakyat biasa hanya menjadi penonton pasif yang menyaksikan sirkus pertarungan para elit dari bawah panggung.

Kondisi ini kian parah oleh kuatnya kultur patronase, di mana para pemangku kebijakan lebih sibuk merawat loyalitas kelompok ketimbang memperkuat institusi demokrasi. Di bawah nalar kekuasaan yang defensif ini, kritik kerap dicap sebagai ancaman stabilitas dan perbedaan pendapat dipandang sebagai serangan makar.

Padahal, demokrasi yang sehat justru membutuhkan kritik agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kendali.

Meskipun Indonesia masih merawat harapan, alarm peringatan dini kini mulai berbunyi nyaring. Ruang publik mulai diintervensi, arus kritik perlahan dikooptasi, dan simpul-simpul gerakan yang berbeda haluan mulai didegradasi. Bukankah insiden pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Babi (2026) merupakan indikasi nyata ke arah itu?

Dalam novel Animal Farm, hewan-hewan (sebagai analogi warga negara) pada akhirnya kehilangan daya kritis dan kemampuan melawan karena seluruh rantai informasi telah dimonopoli oleh elite penguasa.

Benang merah inilah yang berkelindan dengan dokumenter Pesta Babi; sebuah potret getir di mana warga sipil di akar rumput perlahan mengalami kelumpuhan ruang hidup akibat tindakan represi aparat negara yang bersekutu dengan kepentingan pemilik modal.

Pada skala yang lebih makro, potret Indonesia memiliki kemiripan dengan karya Orwell tersebut. Novel ini menjadi cermin mengenai bagaimana genetika kekuasaan bekerja—tentang bagaimana manifesto perubahan dan janji kesejahteraan rakyat dapat dengan mudah berbalik arah menjadi alat untuk melanggengkan status quo.

Sejarah dunia modern telah mengajarkan bahwa manipulasi informasi, korupsi sistemik, dan perselingkuhan oligarkis dapat menjangkiti bangsa mana saja, tidak terkecuali Indonesia. Maka, satu-satunya jalan untuk memutus kutukan peternakan Orwell adalah dengan menolak berhenti mengawasi jalannya pemerintahan.

Sebab, tanpa fungsi kontrol warga sipil yang kokoh, siapa pun yang duduk di kursi kekuasaan berpotensi besar bermutasi menjadi sesosok “babi” baru di dalam peternakan bernama Indonesia.***