RSIA Muhammadiyah Kota Probolinggo Jalin Kerja Sama Layanan Kesehatan dengan Kemenag

RSIA Muhammadiyah Kota Probolinggo menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Probolinggo untuk memperkuat layanan kesehatan bagi aparatur sipil negara (ASN), petugas, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada (21/7/2026).

Perjanjian kerja sama ditandatangani langsung oleh Direktur RSIA Muhammadiyah Kota Probolinggo, dr. Kemal Fikar Muhammad, M.H.Kes., bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, Didik Kurniawan, S.Ag., M.A. Penyerahan simbolis PKS kemudian dilaksanakan pada (22/7/2026) dalam rangkaian Deklarasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kerja sama tersebut mencakup penyelenggaraan medical check up (MCU), edukasi dan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan rutin, pendampingan Pos Kesehatan, serta pengembangan layanan kesehatan berbasis digital yang terintegrasi dengan RSIA Muhammadiyah Kota Probolinggo.

Tinjau Pos Kesehatan

Sebelum penandatanganan PKS, kedua belah pihak meninjau Pos Kesehatan Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan diskusi mengenai kelengkapan sarana, prasarana, dan pengembangan sistem pelayanan kesehatan bagi ASN.

Dalam kesempatan itu, Direktur RSIA Muhammadiyah Kota Probolinggo, dr. Kemal Fikar Muhammad, M.H.Kes., menilai fasilitas Pos Kesehatan telah cukup memadai, meski masih diperlukan beberapa penguatan, terutama pada aspek digitalisasi layanan.

“Secara umum sarana dan prasarana Pos Kesehatan sudah cukup memadai. Namun akan lebih optimal apabila dilengkapi beberapa alat kesehatan penunjang serta perangkat digital sehingga memungkinkan pelaksanaan layanan telemedicine bersama dokter RSIA Muhammadiyah Kota Probolinggo,” ujarnya.

Menurutnya, penerapan layanan telemedicine akan mempermudah ASN memperoleh konsultasi medis secara cepat tanpa harus meninggalkan aktivitas kerja, sekaligus meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih efektif.

Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, Didik Kurniawan. Ia menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tidak hanya berkaitan dengan tata kelola birokrasi, tetapi juga didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk kesehatan pegawai.

“Kami berharap melalui kerja sama ini kesehatan ASN dapat dipantau secara berkelanjutan. Selain pelayanan kesehatan, kami juga berharap edukasi dari dokter dan tenaga kesehatan RSIA Muhammadiyah dapat meningkatkan kesadaran hidup sehat sehingga kualitas kesehatan pegawai terus terjaga,” ungkapnya.

Diserahkan pada Deklarasi Zona Integritas

Sebagai tindak lanjut kerja sama, penyerahan simbolis PKS dilaksanakan dalam acara Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo pada 22 Juli 2026.

Prosesi tersebut disaksikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Wali Kota Probolinggo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan mitra kerja.

Momentum tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui layanan kesehatan yang berkelanjutan.

Wujud Dakwah Pelayanan Muhammadiyah

Kerja sama ini merupakan implementasi visi RSIA Muhammadiyah Kota Probolinggo untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, Islami, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi tersebut, rumah sakit tidak hanya memberikan layanan kuratif, tetapi juga memperkuat upaya promotif dan preventif melalui edukasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan berkala, pendampingan Pos Kesehatan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan medis.

Sinergi antara RSIA Muhammadiyah Kota Probolinggo dan Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo diharapkan mampu menjadi model kolaborasi antara institusi pelayanan kesehatan dan instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Kerja sama ini sekaligus memperkuat komitmen kedua lembaga untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, berkelanjutan, dan berdampak bagi ASN maupun masyarakat luas. (*)