Sinar matahari siang itu mulai bergeser ke arah barat. Tamun hawa panas khas Surabaya masih terasa menggigit kulit saat jarum jam menunjukkan pukul 13.00 WIB. Di sebuah warung kopi (warkop) sederhana di kawasan Wonokromo, suasana riuh rendah suara kendaraan yang melintas menjadi latar belakang pertemuan yang telah dijadwalkan jauh hari.
Tak berselang lama, deru mesin motor trail berhenti tepat di depan warkop. Sang pengendara, seorang pria berperawakan tinggi besar dengan gaya berpakaian sederhana-kekinian, turun dan menyapa dengan ramah.
Dia adalah Anang Saifudin Junaidi, S.E., S.H., MSA, CPA, CPI, BKP., sosok yang dikenal sebagai akademisi perpajakan di Semolowaru, Surabaya. Ketua Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan (LPPK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya, sekaligus akuntan publik senior yang malang-melintang dalam dunia perauditan.
Pertemuan santai di hari Kamis (30/4/2026) ini bukan tanpa alasan. Menjelang peringatan Hari Buruh Nasional pada 1 Mei, isu mengenai hak-hak pekerja seringkali hanya berakhir pada narasi tuntutan di jalanan. Di sela-sela seruputan kopi susunya, Anang mengajak untuk melihat nasib buruh dari sudut pandang yang lebih presisi dan teknis. Kacamata akuntansi.
Bukan Beban,Tapi Kewajiban yang Dicadangkan
Selama ini, banyak perusahaan melihat gaji buruh sebagai variabel pengurang keuntungan semata. Namun, Anang membedah bahwa standar akuntansi di Indonesia: PSAK 24. Standar akuntansi menempatkan buruh pada posisi yang sangat terhormat dan terlindungi.
“PSAK itu mengatur secara khusus karena menganggap tenaga kerja adalah elemen vital. Perusahaan diwajibkan mencadangkan kewajiban imbalan kerja. Mulai dari biaya gaji hingga dana pensiun, baik jangka pendek maupun panjang,” urai Anang tegas.
Artinya, secara akuntansi, perusahaan tidak boleh memberikan alasan “tidak ada uang” saat masa pensiun tiba. Dana tersebut harus sudah “dicicil” dan tercatat dalam pembukuan jauh-jauh hari.
Anang juga mematahkan mitos bahwa kenaikan upah buruh akan langsung membuat margin perusahaan menipis atau tidak efisien. Fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Perusahaan-perusahaan besar yang taat pada aturan UMR dan memberikan upah layak justru cenderung lebih maju dan kompetitif.
“Upah yang layak menarik tenaga kerja berkualitas unggul. Dalam akuntansi modern, mereka bukan lagi sekadar biaya, melainkan aset strategis. Karyawan yang sejahtera akan lebih loyal, sehingga perusahaan hemat biaya rekrutmen dan pelatihan ulang yang seringkali jauh lebih mahal,” jelasnya.
Bayang-bayang AI di Masa Depan
Perbincangan sore itu kian mendalam saat menyinggung fenomena Artificial Intelligence (AI). Dari sisi efisiensi akuntansi, penggunaan AI memang sangat menggiurkan bagi perusahaan. Sebab, biaya langganannya jauh lebih murah dibandingkan menggaji tim ahli dalam jumlah banyak.
Namun, Anang memberikan catatan merah bagi masa depan ketenagakerjaan.
“Secara jangka pendek memang efisien, satu orang operator AI bisa menggantikan kinerja sepuluh orang analis. Namun, risiko jangka panjangnya adalah kesenjangan tenaga kerja. Jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan pencari kerja.”
Pertemuan di warkop Wonokromo itu berakhir saat kopi susu di gelas mulai mendingin. Tapi pemikiran yang ditinggalkan Anang memberikan hangat yang berbeda. Hari Buruh bukan sekadar seremoni demonstrasi, melainkan pengingat bagi setiap entitas bisnis untuk kembali menengok catatan akuntansinya.
Sudahkah hak buruh dicadangkan? Sudahkah mereka dihargai sebagai aset, bukan sekadar beban usaha?
0 Tanggapan
Empty Comments