Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah bersama Kementerian PPN/Bappenas menggelar diskusi bertajuk “Caregiver Lansia untuk Meningkatkan Kehidupan Lansia yang Bermartabat” pada Senin (8/6/2026) di Kantor PP Aisyiyah, Yogyakarta.
Kegiatan ini membahas penguatan layanan perawatan lansia, pemberdayaan lanjut usia, serta pengembangan ekonomi keperawatan (care economy) sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan lansia di Indonesia.
Diskusi tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, rumah sakit, hingga lembaga pelatihan caregiver.
Koordinator Program INKLUSI Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, menyampaikan bahwa isu lanjut usia menjadi perhatian penting karena jumlah lansia di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.
Menurutnya, Aisyiyah telah menunjukkan komitmen dalam penanganan isu lansia melalui berbagai program yang dikembangkan dari tingkat pusat hingga ranting.
Tri Hastuti menjelaskan bahwa salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah pengembangan program caregiver melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta. Selain itu, Aisyiyah juga mengembangkan modul pelatihan caregiver untuk meningkatkan kualitas layanan bagi lansia.
“Harapannya para lansia tidak hanya dapat menjalani masa tua dengan sehat dan sejahtera, tetapi juga tetap produktif serta memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas RI, Widaryatmo, mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan Aisyiyah dalam pemberdayaan lansia.
Menurutnya, program-program yang dikembangkan Aisyiyah sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi keperawatan.
“Pemikiran Aisyiyah tentang pemberdayaan lansia sangat luar biasa, inline dengan apa yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan care economy,” ungkapnya.
Widaryatmo menjelaskan bahwa hasil kajian pemerintah melalui National Transfer Accounts (NTA) menunjukkan kondisi yang berbeda dibandingkan sejumlah negara lain.
Di banyak negara, tingkat konsumsi masyarakat cenderung meningkat saat memasuki usia lanjut karena adanya sistem jaminan sosial yang kuat. Namun di Indonesia, konsumsi lansia justru mengalami penurunan seiring bertambahnya usia.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan karena lansia tidak memiliki kebutuhan, melainkan karena keterbatasan sumber daya ekonomi dan belum optimalnya sistem perlindungan hari tua.
Ia juga menyoroti pemanfaatan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang sering kali dicairkan saat terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga tidak lagi tersedia ketika seseorang memasuki masa lansia.
“Ia menambahkan bahwa beban untuk membiayai lansia bukan suatu yang murah, perlu biaya banyak yang perlu dipikirkan bersama terutama bagi lansia yang merupakan lansia tanpa jaminan pensiun,” ujarnya.
Karena itu, Widaryatmo menilai pemberdayaan lansia perlu terus didorong agar mereka tetap mandiri, aktif, dan produktif.
Pada kesempatan yang sama, Dwi Rahayuningsih, Perencana Ahli Muda Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) Kementerian PPN/Bappenas RI, menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi keperawatan berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan layanan yang lebih inklusif bagi kelompok rentan.
Kelompok tersebut meliputi perempuan, lansia, penyandang disabilitas, anak, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya.
Menurut Dwi, salah satu tantangan utama dalam sistem perawatan di Indonesia adalah masih dominannya beban perawatan yang dipikul oleh perempuan.
Berdasarkan data Indonesia Longitudinal Aging Survey (ILAS) 2023, sebanyak 11,6 persen lansia di Indonesia membutuhkan perawatan dan pendampingan. Namun, hanya sebagian kecil yang mampu mengakses layanan perawatan profesional.
“Sebagian besar perawatan masih diberikan oleh keluarga dan sebagian besar yang memberikan perawatan adalah perempuan. Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana perempuan bisa bekerja secara produktif dan memperoleh penghasilan,” jelasnya.
Dwi menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud menghilangkan peran unpaid care worker yang selama ini menjadi bagian dari budaya keluarga Indonesia.
Sebaliknya, pemerintah ingin memberikan pengakuan, perlindungan, peningkatan kesejahteraan, serta mendorong pembagian peran yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan dalam aktivitas perawatan.
Untuk mendukung pengembangan ekonomi keperawatan, pemerintah mendorong pengembangan berbagai layanan seperti daycare lansia dan layanan pendampingan profesional lainnya.
Melalui langkah tersebut, keluarga diharapkan memiliki akses yang lebih luas terhadap caregiver profesional sehingga kebutuhan perawatan lansia dapat terpenuhi secara optimal.
Dwi menegaskan bahwa pengembangan ekonomi keperawatan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata.
Karena itu, keterlibatan aktif organisasi masyarakat, rumah sakit, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan caregiver sangat diperlukan, mulai dari tahap perumusan kebijakan hingga implementasi program.
Melalui diskusi ini, PP Aisyiyah bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan berharap dapat memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan layanan perawatan lansia yang lebih inklusif, profesional, dan berkelanjutan.
Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan kehidupan lansia yang sehat, produktif, mandiri, dan bermartabat.
Diskusi turut dihadiri Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) PP Aisyiyah, RS PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta, UNISA Yogyakarta, YAKKUM, STIKES Bethesda, SIGAB Indonesia, serta Daycare Lansia Aisyiyah Condongcatur (SURI).
0 Tanggapan
Empty Comments