Di tengah eskalasi konflik geopolitik global yang memicu fluktuasi harga minyak dunia, Indonesia dihadapkan pada ancaman serius berupa jebakan krisis energi. Tekanan inflasi serta pelemahan nilai tukar rupiah menempatkan pemerintah dalam posisi dilematis antara menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan stabilitas fiskal.
Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang, Fitri Rusdianasari, menyebut kondisi ini sebagai jebakan krisis energi—situasi di mana setiap kebijakan publik yang diambil memiliki risiko ekonomi yang sama besar.
“Dalam kebijakan publik, kita tidak bisa memaksimalkan dua tujuan sekaligus. Menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas fiskal sering kali menjadi trade-off,” ujarnya, Selasa (7/4).
Fitri menjelaskan bahwa krisis energi memicu efek domino yang luas. Kenaikan harga energi sebagai komponen utama produksi akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa, sehingga memicu inflasi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Untuk meredam gejolak tersebut, pemerintah umumnya mengandalkan subsidi energi. Namun, kebijakan ini dinilai hanya efektif dalam jangka pendek.
“Subsidi memang bisa menjadi tameng sementara. Tetapi jika tidak dikelola dengan presisi, subsidi dalam skala besar bisa menjadi beban fiskal serius bahkan memicu lonjakan utang,” jelasnya.
Menurut Fitri, pencabutan subsidi secara drastis bukanlah solusi, karena berpotensi menimbulkan guncangan ekonomi di tingkat masyarakat bawah. Jalan tengah yang paling rasional adalah melakukan transformasi kebijakan subsidi.
Subsidi berbasis komoditas perlu dialihkan menjadi subsidi langsung yang lebih tepat sasaran, sehingga perlindungan sosial tetap berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lebih lanjut, Fitri menilai Indonesia sebenarnya sudah berada dalam fase awal jebakan krisis energi. Meski saat ini masih ditopang oleh bantalan fiskal (fiscal buffer), kondisi tersebut tidak bisa diandalkan dalam jangka panjang.
“Kita masih punya buffer, tetapi ada batasnya. Diperlukan langkah strategis, termasuk percepatan transisi menuju energi baru terbarukan agar tidak terus bergantung pada energi fosil,” ungkapnya.
Selain aspek kebijakan ekonomi, Fitri juga menyoroti pentingnya komunikasi publik pemerintah dalam menghadapi krisis. Ia menilai informasi yang tidak jelas dapat memicu kepanikan di masyarakat.
“Komunikasi publik yang transparan dan satu pintu sangat penting. Jika masyarakat memahami kebijakan pemerintah, maka panic buying dan kelangkaan semu bisa dicegah,” pungkasnya.
0 Tanggapan
Empty Comments