Berdasarkan laporan Pew Research Center based on 2025 (Februari 2026), Indonesia kembali menempatkan diri sebagai negara yang paling jago dalam berdoa dan beribadah mahdhah se-dunia.
Data menunjukkan bahwa 95 persen masyarakat Indonesia yang terlihat sangat religius.
Dalam banyak hal yang hendak diselesaikan, doa menjadi elemen yang tak terpisahkan.
Bahkan, tidak afdal, jika ada kegiatan seremonial yang tanpa disertai dengan doa-doa dan ritual-ritual lain.
Tapi ada yang paradoks di balik kekhusyukan tersebut.
Disiplin dan ketertiban sosial masyarakat Indonesia di ruang publik justru menampilkan ketimpangan yang sangat jomplang.
Kita dengan mudah “memperkosa” hukum dengan cara yang sangat kasual.
Dengan mudah tidak tertib di jalan raya, melanggar lampu merah (traffic light), menyerobot trotoar jalan, hingga tidak mau antri.
Apalagi jika pelanggar ini dilakukan oleh pemilik duit tambun dan atau jabatan politik yang menterang.
Pejabat-pejabat publik yang biasa mencitrakan diri sebagai sosok religius dan ahli berdoa, justru acapkali bermasalah, memacetkan jalan raya karena merasa mendapat kawalan patwal sekampung dan berlapis.
Mereka, pejabat publik dan kuasa modal, seolah dengan congkaknya merasa memiliki ruang publik, memiliki privilege, merasa memiliki kasta tertinggi.
Sedangkan mereka yang tidak punya kuasa, seperti hanya numpang di Republik Indonesia ini.
Di tengah “seakan-seakan religius”, tingkat korupsi konsisten surplus.
“Religiusitas” tidak berbanding lurus dengan penurunan tingkat korupsi.
Maling alias koruptor berurat berakar, karena pejabat publik dan pemilik modal yang memberi contoh. Terus terang, saya sulit menemukan keteladan di ruang publik.
Demikian pula dengan religiusitas, merujuk lagi pada riset Pew Research Center, juga tidak memantik budaya membaca, belajar, dan berlogika yang unggul.
Tidak heran — mengonfirmasi laporan UNESCO (2019)— Indonesia menempati urutan kedua terbawah soal literasi dan budaya baca.
Skornya hanya 0,001 —yang berarti dari 1.000 orang Inndonesia yang rajin membaca hanya 1 orang.
Mereka merasa berdoa dan dengan ritual-ritual, sudah merasa cukup untuk mendapatkan nilai baik dari Tuhan.
Dengan kata lain, merasa sudah menjadi orang pilihan dari Sang Maha Kuasa.
Apalagi jika mereka intens di tempat-tempat ibadah.
Dampaknya, adab dan etika publik kita jauh bagai panggang dari api.
Bahkan Indonesia telah menjadi negara yang kurang beretika dalam media sosial.
Cirinya, selalu mudah terpancing dengan informasi hoaks dan provokasi.
Merujuk laporan riset Microsoft (2022), etika netizen atau warganet Indonesia terhadap Medsos menempati peringkat terbawah se-Asia Tenggara.
Penyebab utamanya, karena rendahnya etika dan anonimitas sehingga menyeruak maraknya cyberbullying dan pelanggaran privasi.
Mungkin inilah alasan mengapa negara-negara Barat yang sering dikatakan sekuler, justru dianggap lebih “islami” di aras publik.
Inilah yang telah diungkap dalam riset Hossein Askari dan S. Rehman —15 tahun silam— dengan judul “How Islamic Are Islamic Countries: di George Washington University, USA.
Saya menjadi teringat pada Gunnar Myrdal, sosiolog dan ekonom kenamaan Swedia yang dlm masterpiece-nya “Asian Drama” (1968), memosisikan Indonesia sebagai negara soft state (negara lunak).
Indonesia disebut negara yang lunak, yang dicirikan oleh tidak satunya kata dan perbuatan.
Kata Gus Dur, lain yang diminta, lain yang dikerjakan
Negara lunak adalah negara yang sudah ditakdirkan tidak bisa maju hingga kiamat.
Negara ini hanya bisa bangkit jika berani mengubah mindset dan menyajikan nutrisi revolusi kebudayaan ala Restorasi Meiji di Jepang yang dimulai 1868.
Atau lebih ekstrem, ala Mao Zedong dengan Red Guards di Tiongkok pada 1966 – 1977.
Dalam dunia Islam, dikenal dengan “revolusi kebudayaan berbasis intelektual” dengan mendirikan “House of Wisdom” atau “Bayt al-Hikmah” di Irak.
Ataukah Revolusi Sains dan Matematika seperti oleh al-Khawarizmi dan Ibnu Sina.***
(Madinah, 9 Mei 2026)
0 Tanggapan
Empty Comments