Rencana penguatan kajian sejarah di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) menjadi salah satu pembahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) Akademi Sejarah Muhammadiyah Batch II yang digelar Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Dafam Pacific Caesar Hotel, Surabaya, Jumat (7/8/2026).
FGD tersebut membahas dua agenda penting, yakni rencana pembentukan Program Studi (Prodi) Ilmu Sejarah di PTMA serta pembentukan asosiasi program studi sejarah di lingkungan Muhammadiyah. Diskusi menghadirkan berbagai masukan dari unsur Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, akademisi, hingga pimpinan perguruan tinggi.
Anggota Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah, Dr. Drs. Immawan Wahyudi, M.Hum., menilai pengembangan kajian sejarah perlu disiapkan melalui beberapa skenario agar lebih realistis dan berkelanjutan.
“Harus ada plan A, plan B, dan plan C,” ujarnya saat diwawancarai usai FGD.
Menurut Immawan, plan A adalah mendorong pembentukan Program Studi Ilmu Sejarah di PTMA. Namun, ia menyadari langkah tersebut membutuhkan proses panjang karena berkaitan dengan pemenuhan berbagai persyaratan kelembagaan.
Sebagai alternatif, plan B adalah membangun pusat-pusat studi sejarah, termasuk melalui pengembangan Muhammadiyah Corner di berbagai perguruan tinggi. Sementara plan C ialah memperkuat lima Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah dimiliki PTMA, yakni di Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Metro, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka), dan Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMat).
“Kajian tentang sejarah ini tetap harus berjalan,” tegasnya.
Immawan menilai pembentukan pusat studi menjadi pilihan yang paling memungkinkan untuk direalisasikan dalam waktu dekat karena lebih berorientasi pada kebutuhan substantif dibandingkan pembentukan program studi baru yang menuntut persyaratan administratif dan kelembagaan.
“Kalau untuk pusat studi itu lebih berorientasi pada kebutuhan substantif. Sedangkan kalau prodi itu kebutuhan kelembagaan yang formal. Jadi yang paling memungkinkan adalah plan B,” jelasnya.
Ia berharap rekomendasi hasil FGD nantinya dapat disampaikan oleh MPI PP Muhammadiyah kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang agar terus dikomunikasikan sebagai kebutuhan strategis Persyarikatan.
“Kalau sering dikomunikasikan, gagasan itu akan bertransformasi menjadi kebutuhan,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Dr. Radius Setiyawan, M.A. Menurutnya, pembentukan Muhammadiyah Corner di perpustakaan PTMA merupakan langkah yang paling realistis untuk segera diwujudkan.
Ia menjelaskan, keberadaan Muhammadiyah Corner dapat menjadi pusat literasi yang menghimpun berbagai koleksi buku, arsip, hasil penelitian, serta dokumentasi sejarah Muhammadiyah. Kehadirannya juga diharapkan mampu menumbuhkan minat mahasiswa terhadap kajian sejarah Persyarikatan sembari menunggu terwujudnya pembentukan Program Studi Ilmu Sejarah di lebih banyak PTMA.
Melalui FGD ini, peserta berharap lahir peta jalan pengembangan kajian sejarah Muhammadiyah yang tidak hanya berorientasi pada pembentukan kelembagaan baru, tetapi juga memperkuat budaya riset, dokumentasi, dan literasi sejarah di seluruh PTMA secara bertahap dan berkesinambungan. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments