Sejarah tidak hanya berisi tanggal, nama tokoh, dan pergantian kekuasaan. Di dalamnya tersimpan pelajaran tentang bagaimana sebuah bangsa bisa tumbuh, tetapi juga bagaimana persatuan dapat retak ketika perbedaan politik berubah menjadi permusuhan.
Karena itu, sejarah perjuangan bangsa perlu dibaca dengan kesadaran. Bukan untuk mewariskan kebencian, melainkan untuk memahami apa yang pernah terjadi dan mencegah tragedi serupa berulang.
Bulan September dan Oktober mengingatkan kita pada salah satu episode paling kelam dalam perjalanan Indonesia: pergolakan politik 1965 yang kemudian dikenal luas sebagai Gerakan 30 September atau G30S/PKI.
Peristiwa itu tidak berdiri sendiri. Ia berada di tengah pertarungan politik dan ideologi yang telah berlangsung jauh sebelumnya. Karena itu, memahami 1965 membutuhkan keberanian untuk melihat rangkaian peristiwa secara utuh.
Jejak Panjang Pergolakan
Pergolakan yang melibatkan PKI memiliki sejarah panjang. Pada 1926–1927, PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Gerakan tersebut bermula di Jawa pada November 1926 dan kemudian meluas ke Sumatra pada 1927.
Pemberontakan itu gagal dan diikuti penangkapan serta pembuangan sejumlah tokohnya oleh pemerintah kolonial.
Dua puluh tahun kemudian, konflik politik kembali pecah dalam Peristiwa Madiun 1948. Pada 18 September 1948, kekuatan yang dipimpin Musso dan kelompok yang berafiliasi dengan PKI memproklamasikan Republik Soviet Indonesia di Madiun. Pemerintah Republik kemudian melakukan operasi penumpasan.
Peristiwa Madiun meninggalkan luka mendalam. Kekerasan terjadi di tengah situasi Indonesia yang saat itu masih menghadapi ancaman Belanda. Banyak tokoh dan rakyat menjadi korban.
Salah satu korban yang dikenang adalah R.M. Soerjo, mantan Gubernur Jawa Timur. Ia tewas bersama dua anggota kepolisian, Komisaris Besar M. Duriat dan Komisaris Sunarko, pada November 1948.
Namun, sejarah tidak berhenti di Madiun. PKI kemudian kembali menjadi kekuatan politik penting. Dalam Pemilu 1955, PKI termasuk empat partai dengan perolehan suara terbesar bersama PNI, Masyumi, dan NU.
Posisi tersebut menunjukkan bahwa komunisme pada masa itu bukan kekuatan kecil dalam percaturan politik nasional. Ketegangan politik pun semakin tajam menjelang 1965.
Ketegangan yang Makin Tajam
Pada masa Demokrasi Terpimpin, pertarungan kepentingan antara berbagai kekuatan politik semakin keras. PKI berkembang menjadi salah satu kekuatan penting, sementara hubungan dengan kelompok-kelompok Islam dan Angkatan Darat mengalami ketegangan.
Berbagai konflik sosial dan politik terjadi di sejumlah daerah. Aksi sepihak dalam persoalan agraria, misalnya, menimbulkan benturan dengan kelompok masyarakat yang berbeda kepentingan.
Di Banyuwangi, penelitian mengenai sejarah lokal juga mencatat terjadinya aksi sepihak pada awal 1965 di sejumlah wilayah, termasuk Cluring dan sekitarnya.
Di tengah suasana seperti itu, peristiwa Kanigoro di Kediri pada Januari 1965 menjadi salah satu kejadian yang dikenang dalam sejarah ketegangan antara kelompok Islam dan kelompok kiri.
Persatuan Pelajar Islam (PII) ketika itu sedang mengadakan pelatihan di sebuah masjid ketika terjadi penyerbuan.
Bagi masyarakat Muslim, peristiwa tersebut meninggalkan luka yang dalam karena berkaitan dengan tempat ibadah dan simbol-simbol keagamaan. Beberapa bulan kemudian, Indonesia memasuki September 1965.
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober, terjadi gerakan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat.
Enam jenderal dan seorang perwira pertama menjadi korban. Jenazah sebagian korban kemudian ditemukan di kawasan Lubang Buaya.
Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat bahwa peristiwa tersebut kemudian diikuti perubahan besar dalam politik Indonesia, termasuk perpindahan kekuasaan dari Soekarno menuju Soeharto dan pembersihan besar-besaran terhadap mereka yang dituduh terlibat atau terkait dengan G30S.
Dalam historiografi Indonesia, peristiwa itu lama dikenal dengan istilah G30S/PKI. Namun, arsip yang kini semakin banyak dibuka menunjukkan bahwa persoalan 1965 jauh lebih kompleks.
ANRI sendiri mencatat bahwa G30S tidak semata-mata dapat dilihat sebagai persoalan PKI karena sumber arsip mengenai peristiwa tersebut berasal dari berbagai pihak dan konteks.
Kompleksitas sejarah itu justru mengajarkan satu hal penting: tragedi sebesar 1965 tidak cukup dipahami hanya dengan satu sudut pandang.
Jangan Wariskan Kekerasan
Sesudah G30S, Indonesia memasuki periode kekerasan politik yang sangat luas. Penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI dan organisasi terkaitnya terjadi di berbagai daerah.
Arsip Perpustakaan ANRI juga mencatat karya-karya sejarah mengenai pembunuhan dan penahanan massal pasca-G30S sebagai salah satu bab kelam perjalanan bangsa. Di sinilah kita perlu berhenti sejenak.
Mengingat sejarah bukan berarti menghidupkan kembali kebencian. Mengutuk pembunuhan dan kekerasan juga tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap kekerasan lain yang terjadi sesudahnya.
Bangsa yang dewasa tidak memilih-milih korban berdasarkan kelompoknya. Semua nyawa manusia memiliki kehormatan.
Karena itu, tragedi 1965 semestinya menjadi pelajaran tentang betapa mahal harga sebuah konflik politik ketika perbedaan ideologi berubah menjadi kekerasan.
Kita tentu tidak ingin Indonesia kembali mengalami pertikaian serupa. Persatuan bukan berarti semua orang harus berpikir sama. Persatuan justru berarti perbedaan dapat dikelola tanpa saling menghabisi.
Pancasila menjadi salah satu fondasi kehidupan berbangsa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Karena itu, persatuan harus berjalan bersama keadilan.
Ketidakadilan mudah melahirkan kekecewaan. Kekecewaan yang tidak menemukan jalan keluar dapat dimanfaatkan oleh siapa pun yang ingin mempertajam perpecahan.
Maka tugas kita bukan hanya mengingat siapa yang pernah berbuat salah pada masa lalu. Tugas kita adalah memastikan kesalahan itu tidak terulang dalam bentuk yang baru.
Jangan biarkan perbedaan agama, pilihan politik, organisasi, kelas sosial, ataupun pandangan ideologi menjadi alasan untuk saling merendahkan dan melakukan kekerasan.
Sejarah 1965 mengingatkan kita bahwa ketika kebencian dibiarkan tumbuh, korban akhirnya bukan hanya mereka yang berada di pusat kekuasaan. Rakyat biasa pun dapat terseret.
Karena itu, membaca sejarah harus membuat kita lebih hati-hati dalam berbicara, lebih jernih dalam menilai, dan lebih kuat menjaga persaudaraan.
Kita boleh berbeda pandangan. Kita boleh berbeda pilihan. Tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita kehilangan kemanusiaan.
Tragedi 1965 sudah menjadi bagian dari sejarah bangsa. Tugas generasi sekarang bukan mengulang luka itu, melainkan mengambil pelajarannya.
Persatuan harus dirawat. Keadilan harus diperjuangkan. Dan kekerasan, dalam bentuk apa pun, jangan pernah menjadi jalan untuk menyelesaikan perbedaan. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments