Karhutla Bagian dari Takdir, Kalimantan Tengah Butuh Pemimpin yang Berempati

Kasus bencana yang sedang terjadi di Kalimantan Tengah menjadi masalah utama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh warga Indonesia. Bencana yang sedang terjadi di Kalimantan Tengah yakni kebakaran hutan dan lahan yang dikenal sebagai Karhutla.

Akibat dari kebakaran tersebut menimbulkan asap yang mengganggu pemandangan dan aktivitas warga sekitar.  Asap yang masuk ke rumah, sekolah, dan jalan raya sehingga anak-anak sulit untuk beraktivitas di sekolah, pekerja kesulitan bekerja, dan banyak orang mulai batuk dan sesak napas.

Dalam situasi seperti ini, rakyat tidak hanya membutuhkan air untuk memadamkan api, tetapi mereka juga membutuhkan seorang pemimpin yang perhatian, jujur, dan cepat mengambil tindakan. Akan tetapi pernyataan seorang Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang menyebut kebakaran hutan atau (karhutla) sebagai “takdir” dan mengatakan “bercerai kawin lagi” yang dapat memicu konflik dan kritik.

Di satu sisi, banyak warga yang membutuhkan solusi dan pemerintah. Mereka hanya ingin bencana tersebut segera dituntaskan dan dapat beraktivitas kembali. Bahkan, Agustiar Sabrar menyebut karhutla sebagai takdir karena kondisi cuaca yang terik dan kemarau yang lama memungkinkan terjadinya kebakaran.

Namun, kebakaran hutan dan lahan biasanya dimulai oleh manusia, seperti membakar lahan untuk membuat kebun, membuang bara api secara sembarangan, atau mengelola lahan tanpa pengawasan. Bahkan Agustian Sabrar, mengatakan bahwa sekitar 97  % penyebab kebakaran hutan dan lahan berasal dari tindakan manusia.

Jika penyebabnya berasal dari manusia, maka solusinya juga harus menyangkut manusia, seperti mengawasi pembakaran lahan, menerapkan hukum dengan tegas, memberi bantuan kepada para petani, serta memperbaiki cara pengelolaan lahan. Karhutla tidak bisa diatasi hanya dengan memadamkan api saja.

Di Kalimantan Tengah, banyak lahan gambut. Lahan gambut yang kering sangat mudah terbakar dan bisa merambat di bawah tanah, sehingga sulit untuk dipadamkan.

Pemerintah Kalimantan Tengah mengumumkan status tanggap darurat karhutla mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026 karena area kebakaran semakin luas dan menyebar.

Status tanggap darurat sangat penting karena memungkinkan pemerintah mengaktifkan lebih banyak petugas, alat, dan dana. Namun, status tanggap darurat juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan sebelumnya masih tidak efektif.

Jika sejak awal pencegahan dilakukan dengan baik maka kebakaran tidak akan menyebar luas dan dampaknya tidak terlalu parah. Pencegahan karhutla sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang mudah namun sangat penting.

Pemerintah harus memantau titik panas setiap hari. Titik panas menunjukkan kemungkinan adanya api yang bisa dilihat dari satelit. Jika ditemukan titik panas, petugas harus segera mengecek lokasinya sebelum api semakin membesar.

Ketika masyarakat mengalami kesulitan bernapas, pemerintah harus memberi informasi tentang tempat-tempat yang menyediakan layanan kesehatan. Saat kondisi sekolah terganggu, pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah perlindungan yang akan diberikan kepada anak-anak.

Ketika seorang petani kehilangan lahan pertaniannya, pemerintah harus memastikan bahwa ia mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyampaikan bahwa pejabat publik perlu menunjukkan empati saat membicarakan soal bencana.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya juga meminta para pemimpin daerah di Kalimantan untuk berhenti membuat pernyataan yang terburu-buru dan lebih menitikberatkan pada mencari solusi. Pesan ini penting karena ucapan seorang pemimpin bisa membuat rakyat tenang, tetapi juga bisa membuat rakyat merasa kecewa.

BMKG memberi informasi tentang cuaca dan BPBD yang siap menangani situasi darurat. Tugas gubernur adalah memastikan semua lembaga bekerja sama, sumber daya tersedia, dan informasi sampai kepada masyarakat.

Lembaga lingkungan Walhi Kalteng mengkritik Pemerintah Kalimantan Tengah karena tidak mampu menangani karhutla dan meminta gubernur memohon maaf atas pernyataannya. Menurut mereka, yang dibutuhkan bukan hanya permintaan maaf, tetapi evaluasi yang menyeluruh terhadap kebijakan dalam menangani karhutla.

Pemerintah Kalimantan Tengah sedang mempersiapkan bantuan makanan lebih dari 450 ribu bagi warga yang terdampak, meliputi obat, multivitamin, dan masker.

Langkah ini patut diapresiasi. Namun, bantuan harus diberikan tepat waktu dan tepat sasaran. Jangan sampai bantuan datang setelah berita sudah banyak beredar di media sosial. Orang yang paling membutuhkan perlindungan adalah anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang menderita penyakit pernapasan.

Mereka paling rentan terkena dampak asap. Pemerintah harus memastikan bahwa masker, obat, dan layanan kesehatan tersedia di daerah yang paling terkena dampak. Seharusnya gubernur mempercepat proses pemadaman dengan bekerja sama antara BPBD, TNI, Polri, instansi terkait, serta masyarakat desa.

Menindaklanjuti pelaku atau perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan memperbaiki tanah gambut yang rusak serta daerah yang sering terbakar. Selain itu, melibatkan masyarakat adat, pemuda desa, petani, dan organisasi lingkungan.

Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar hadir dan tidak hanya membuat pernyataan yang bisa menciptakan masalah. Seorang pemimpin yang baik akan memilih berdiri di samping rakyat, mendengarkan keluhan mereka, dan menunjukkan hasil yang nyata.

Kalimantan Tengah membutuhkan seorang gubernur yang tidak hanya berbicara tentang api, tetapi juga benar-benar peduli dan berpihak kepada rakyat yang sedang kesulitan napas. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memikirkan penampilannya sendiri, tetapi juga peduli dengan kenyamanan, harga diri, dan kesejahteraan rakyatnya.

Seorang pemimpin yang baik akan berbicara dengan penuh empati dan tidak meremehkan penderitaan rakyat. Pemimpin yang beretika harus tetap konsisten saat masalah besar terjadi. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil kepada semua orang.

Jika hukum hanya ketat terhadap rakyat tapi lemah terhadap penguasa, maka rakyat tidak akan percaya lagi pada pemerintah. Empati tidak berarti lemah. Justru, empati menunjukkan bahwa seorang pemimpin mampu memahami situasi dan kondisi rakyatnya.(*)