Dampak lingkungan juga menjadi sorotan utama dalam dokumenter tersebut. Pembukaan lahan secara besar-besaran menyebabkan hutan hilang, sungai tercemar, dan ekosistem berubah. Padahal, bagi masyarakat Papua, alam bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan budaya. Ketika hutan rusak, tradisi berburu, ritual adat, dan pola hidup masyarakat ikut terancam hilang.
Di kalangan mahasiswa, film ini viral karena dianggap membuka perspektif baru tentang Papua. Selama ini, banyak pemberitaan nasional lebih berfokus pada isu keamanan dan politik, sementara suara masyarakat adat jarang terdengar. Dokumenter ini justru menghadirkan pengalaman langsung warga yang hidup di tengah konflik pembangunan. Karena itu, banyak diskusi kampus menjadikan film tersebut sebagai bahan refleksi mengenai keadilan sosial dan hak masyarakat adat.
Fenomena viralnya film itu juga memperlihatkan meningkatnya perhatian generasi muda terhadap isu lingkungan dan hak asasi manusia. Mahasiswa melihat bahwa persoalan Papua bukan hanya masalah daerah tertentu, melainkan cerminan hubungan negara dengan masyarakat kecil. Ketika pembangunan tidak melibatkan masyarakat lokal secara adil, ketimpangan berpotensi terus melahirkan konflik baru.
Secara konstitusi, perlindungan masyarakat adat sebenarnya dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.
Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya implementasi pasal tersebut masih sering diperdebatkan karena masyarakat adat merasa belum memperoleh keadilan yang nyata.
Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita akhirnya menjadi lebih dari sekadar tontonan. Dokumenter ini berubah menjadi ruang kritik sosial terhadap arah pembangunan di Indonesia. Film tersebut mengajak publik mempertanyakan: pembangunan sebenarnya untuk siapa? Apakah kemajuan ekonomi harus dibayar dengan hilangnya hutan dan identitas masyarakat adat? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat film ini terus dibahas di ruang akademik maupun media sosial.
Pada akhirnya, konflik Papua bukan hanya tentang tanah, tetapi juga tentang pengakuan terhadap martabat manusia. Ketika masyarakat adat merasa suara mereka didengar, peluang terciptanya perdamaian dan pembangunan yang adil akan semakin terbuka.
Namun, jika eksploitasi terus berjalan tanpa dialog yang setara, luka sosial akan semakin dalam. Film ini menjadi pengingat bahwa di balik besarnya proyek pembangunan, ada masyarakat yang sedang berjuang mempertahankan rumah dan sejarah mereka sendiri. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments