Ketua Pusat Studi Sustainable Development Goals (SDGs) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) Dr Nuning Rodiyah MPdI menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan yang tidak hanya berhenti pada pemenuhan kuota dalam politik.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam podcast Warung Demokrasi yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo, Selasa (11/8/2026).
Podcast bertema “Kuota Keterwakilan Perempuan di Daerah Pemilihan: Perspektif Pengalaman dan Kebijakan” tersebut membahas kebijakan afirmasi atau yang juga dikenal sebagai affirmative action.
Selain itu, podcast turut membahas tantangan perempuan dalam kontestasi politik, hingga pentingnya penguatan kapasitas perempuan untuk memasuki ruang kepemimpinan.
Nuning mengatakan, kebijakan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan menjadi salah satu pintu penting untuk memperluas akses perempuan dalam politik.
Namun menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut tidak dapat diukur hanya dari terpenuhinya persentase perempuan dalam daftar calon.
“Kuota adalah pintu masuk, bukan tujuan akhir. Kita harus bergerak dari sekadar keterwakilan menuju partisipasi dan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan” ujarnya.
Kuota Bukan Sekadar Administrasi
Nuning menjelaskan, keterwakilan perempuan dalam politik perlu dilihat secara substantif. Kehadiran perempuan dalam daftar calon belum otomatis memberikan peluang yang sama bagi mereka untuk memenangkan kontestasi maupun memengaruhi kebijakan.
Karena itu, perempuan membutuhkan ekosistem politik yang mendukung kaderisasi, peningkatan kapasitas, penguatan jaringan, akses terhadap sumber daya, serta kesempatan berkompetisi secara adil.
Ia menilai, partai politik dan berbagai pemangku kepentingan tidak cukup hanya mencari perempuan untuk memenuhi persyaratan pencalonan menjelang pemilu.
“Perempuan jangan hanya dipersiapkan untuk menjadi calon. Perempuan harus dipersiapkan untuk menjadi pemimpin” tegasnya.
Menurut Nuning, setidaknya terdapat beberapa modal penting yang perlu dimiliki perempuan ketika memasuki kontestasi politik. Di antaranya kompetensi, modal sosial, jaringan, kapasitas elektoral, serta integritas.
Kompetensi, lanjutnya, menjadi penting untuk menjawab anggapan bahwa perempuan hadir dalam kontestasi politik semata-mata karena adanya kewajiban kuota.
Perempuan yang memiliki kapasitas, rekam jejak, serta kontribusi nyata di tengah masyarakat dinilai akan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh legitimasi politik berdasarkan kepercayaan publik.
Perempuan Harus Menjadi Subjek Politik
Selain memiliki kompetensi, Nuning menilai perempuan yang terjun dalam politik perlu memahami isu dan kebijakan publik.
Kemampuan membaca data, literasi digital, komunikasi politik, pembangunan jejaring, hingga ketahanan dalam menghadapi stigma berbasis gender juga menjadi bekal penting.
“Perempuan bukan sekadar objek affirmative action. Perempuan harus menjadi subjek politik yang mampu menentukan agenda dan ikut mengambil keputusan strategis” ungkapnya.
Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan juga berkaitan dengan terwujudnya tata kelola yang inklusif dan berkeadilan.
Keterwakilan perempuan yang bermakna dapat menghadirkan perspektif yang lebih beragam dalam penyusunan kebijakan sekaligus memperluas perhatian terhadap kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda.
Nuning juga menyinggung perkembangan regulasi mengenai keterwakilan perempuan, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026.
Putusan tersebut mempertegas Pasal 245 Undang-Undang Pemilu. Partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan pada daerah pemilihan bersangkutan.
Menurut Nuning, penguatan regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan afirmasi memiliki konsekuensi yang jelas. Namun, regulasi tetap harus diiringi dengan kesiapan perempuan untuk mengisi ruang politik secara kompeten.
“Negara sudah memperkuat pintunya. Sekarang tugas kita adalah memastikan perempuan siap masuk ke dalamnya dengan kompetensi, integritas, dan visi kepemimpinan” ujarnya.
Dorong Perempuan Muda Berani Memimpin
Nuning berharap generasi muda perempuan tidak ragu mengambil peran di ruang publik maupun dalam proses pengambilan keputusan.
Persiapan tersebut menurutnya dapat dimulai sejak dini melalui peningkatan kapasitas diri, membangun jejaring, memahami persoalan masyarakat, memperkuat literasi kebijakan, serta melatih keberanian dalam mengambil keputusan.
Partisipasi politik, lanjutnya, tidak semestinya hanya dipahami sebagai upaya memperoleh jabatan. Politik juga berkaitan dengan kemampuan menggunakan kewenangan untuk menghadirkan perubahan bagi masyarakat.
“Jangan hanya bercita-cita menjadi orang yang duduk di ruang kekuasaan. Bercita-citalah menjadi orang yang ketika duduk di sana mampu membuat keputusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat” pesannya.
Keterlibatan Ketua Pusat Studi SDGs Umsida dalam podcast Warung Demokrasi tersebut sekaligus menjadi ruang kontribusi akademisi dalam mempertemukan perspektif keilmuan dengan persoalan demokrasi yang berkembang di masyarakat.
Dialog tersebut juga memperkuat pembahasan mengenai hubungan kesetaraan gender, kepemimpinan perempuan, demokrasi inklusif, dan pembangunan berkelanjutan.
Melalui keterlibatan akademisi dalam ruang publik, harapannya perguruan tinggi tidak hanya menjalankan fungsi pengembangan ilmu pengetahuan. Namun juga mampu menghadirkan gagasan yang relevan dalam menjawab persoalan sosial dan kebangsaan.
0 Tanggapan
Empty Comments