Gubernur Jawa Timur menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur pada Kamis, 10 September 2026. Agenda tersebut secara resmi merupakan pembicaraan tingkat pertama penyampaian Nota Keuangan Gubernur atas Raperda APBD 2027.
Nota Keuangan ini penting karena APBD bukan sekadar dokumen angka. APBD adalah instrumen politik pembangunan. Di dalamnya tercermin keberpihakan pemerintah: siapa yang hendak dilindungi, sektor apa yang hendak diperkuat, masalah apa yang hendak diselesaikan, dan masa depan seperti apa yang hendak dibangun.
Karena itu, terhadap RAPBD 2027 saya melihat ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kritis DPRD dalam pembahasan berikutnya.
Ruang Fiskal Semakin Terbatas
Secara makro, RAPBD 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp26,407 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp27,423 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp1,016 triliun. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan neto. Dalam Nota Keuangan, sumber penerimaan pembiayaan terutama berasal dari proyeksi SiLPA 2026 sebesar Rp1,5 triliun.
Struktur ini harus dibaca secara hati-hati. APBD 2027 memang masih berada dalam kapasitas fiskal yang relatif besar, tetapi ruang geraknya semakin sempit. Apalagi dibandingkan Perubahan APBD 2026, total belanja 2027 mengalami penyesuaian ke bawah. Badan Anggaran DPRD mencatat belanja modal RAPBD 2027 sekitar Rp1,679 triliun, turun sekitar 22,3 persen.
Di sinilah persoalan pertama muncul: ketika ruang fiskal menyempit, kualitas belanja justru harus meningkat.
Jangan sampai keterbatasan fiskal kemudian diterjemahkan hanya sebagai alasan untuk mengurangi belanja pembangunan. Sebaliknya, pemerintah harus melakukan reprioritization: memangkas belanja yang kurang produktif dan memperbesar belanja yang mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
Kemandirian Fiskal Harus Menjadi Agenda Serius
Pendapatan Asli Daerah dalam RAPBD 2027 ditargetkan sebesar Rp17,707 triliun, sementara pendapatan transfer sekitar Rp8,673 triliun. Artinya, PAD menjadi penopang utama pendapatan daerah.
Saya mengapresiasi strategi Pemprov Jatim yang hendak memperkuat basis data pendapatan, digitalisasi pajak, sinergi pemungutan PKB dan BBNKB dengan kabupaten/kota, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan kontribusi BUMD. Strategi digitalisasi pajak juga telah menjadi salah satu fokus yang disampaikan pemerintah.
Tetapi kita perlu lebih kritis.
Jangan sampai optimalisasi PAD identik dengan menaikkan beban masyarakat. Optimalisasi PAD seharusnya dimulai dari memperluas basis wajib pajak, memperbaiki kepatuhan, menutup kebocoran, memperbaiki data objek pajak, meningkatkan produktivitas aset, serta memastikan BUMD menghasilkan manfaat ekonomi.
Saya juga mendorong agar target PAD disertai peta potensi per sektor dan per wilayah. DPRD perlu mengetahui: berapa potensi pajak yang sebenarnya belum tergali? Berapa aset Pemprov yang belum produktif? Berapa kontribusi riil masing-masing BUMD terhadap PAD? Dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh setiap rupiah pendapatan?
Dengan demikian, target PAD tidak sekadar angka yang harus dicapai, tetapi merupakan hasil dari reformasi tata kelola pendapatan.
Pendidikan: Jangan Hanya Memenuhi Mandatory Spending
Salah satu perhatian terbesar saya adalah sektor pendidikan.
Nota Keuangan mengalokasikan sekitar Rp8,366 triliun untuk urusan pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan unit pelaksana terkait.
Secara nominal, angka ini besar. Namun, ukuran keberhasilan anggaran pendidikan bukan semata-mata apakah memenuhi ketentuan minimal 20 persen, melainkan apa perubahan yang terjadi pada kualitas pendidikan Jawa Timur.
Ini penting karena tantangan pendidikan kita bukan hanya gedung sekolah dan sarana prasarana. Kita menghadapi persoalan literasi, numerasi, kualitas guru, kesenjangan antardaerah, akses pendidikan, anak tidak sekolah, pendidikan vokasi, relevansi lulusan dengan dunia kerja, serta kesejahteraan dan kepastian karier tenaga pendidik.
Karena itu, saya meminta agar pembahasan anggaran pendidikan 2027 menggunakan pendekatan outcome based budgeting.
Setiap tambahan anggaran harus menjawab pertanyaan: berapa siswa yang terbantu? Berapa angka putus sekolah yang turun? Berapa peningkatan kemampuan literasi dan numerasi? Berapa lulusan SMK yang masuk dunia kerja? Berapa guru yang meningkat kompetensinya?
Jangan sampai anggaran pendidikan besar, tetapi indikator kualitas pendidikan bergerak lambat.
Kesehatan Harus Berbasis Akses dan Kualitas
Untuk urusan kesehatan dialokasikan sekitar Rp5,568 triliun, termasuk Dinas Kesehatan, rumah sakit dan unit BLUD.
Anggaran ini harus diarahkan bukan hanya kepada penguatan rumah sakit, tetapi juga memperkuat pelayanan kesehatan primer dan preventif.
Jawa Timur membutuhkan sistem kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat sejak sebelum mereka sakit. Penguatan puskesmas, promotif-preventif, penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, pelayanan bagi penyandang disabilitas serta kesinambungan pembiayaan JKN harus menjadi bagian dari prioritas.
Kita jangan membangun rumah sakit hebat tetapi masyarakat miskin masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.
Penurunan Belanja Modal Harus Dijelaskan
Catatan berikutnya adalah belanja modal.
Jika belanja modal 2027 sekitar Rp1,679 triliun dan turun 22,3 persen dibandingkan P-APBD 2026, maka pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka konsekuensinya terhadap pembangunan infrastruktur.
APBD memiliki fungsi alokasi dan fungsi pembangunan. Belanja modal merupakan salah satu instrumen penting untuk menghasilkan aset publik jangka panjang.
Kita tentu tidak ingin belanja modal hanya menjadi proyek fisik. Tetapi kita juga tidak boleh membiarkan penurunan belanja modal menghambat konektivitas antarwilayah, jalan, irigasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan infrastruktur pelayanan publik.
Karena itu, DPRD harus memastikan bahwa setiap rupiah belanja modal memiliki multiplier effect terhadap ekonomi daerah.
Rp200 Miliar untuk Prokesra Harus Dikawal Ketat
Hal lain yang menarik perhatian adalah rencana pinjaman daerah Rp200 miliar kepada PT BPR Jatim (Perseroda) untuk mendukung Program Kredit Sejahtera atau Prokesra bagi UMKM.
Secara prinsip, kebijakan ini positif apabila benar-benar memperluas akses pembiayaan masyarakat kecil.
Tetapi karena menggunakan sumber daya fiskal pemerintah daerah, DPRD harus memastikan tata kelolanya. Siapa penerima manfaatnya? Berapa target UMKM? Berapa suku bunga? Bagaimana mitigasi kredit bermasalah? Bagaimana mekanisme pengawasan? Dan yang paling penting: apa indikator keberhasilannya?
Jangan sampai APBD menanggung risiko sementara manfaat ekonominya tidak terukur.
SiLPA Jangan Menjadi “Bantal” Perencanaan
Saya juga memberikan perhatian terhadap penggunaan SiLPA sebesar Rp1,5 triliun sebagai sumber pembiayaan.
SiLPA memang sah digunakan dalam pembiayaan daerah. Tetapi secara manajemen anggaran, SiLPA yang terlalu besar juga harus menjadi bahan evaluasi. Apakah terjadi efisiensi? Ataukah ada program yang tidak terlaksana, lelang terlambat, atau perencanaan yang kurang matang?
Karena itu, DPRD harus meminta penjelasan sumber SiLPA 2026 secara rinci.
Jangan sampai SiLPA menjadi “bantal” untuk menutup defisit akibat perencanaan pendapatan yang terlalu optimistis atau belanja yang tidak terserap.
APBD Harus Terasa Sampai Desa
Tema RKPD Jawa Timur 2027 adalah “Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.” Nota Keuangan juga menempatkan pengentasan kemiskinan, lapangan kerja, konektivitas, kesejahteraan petani-peternak-nelayan, pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas.
Saya kira inilah titik pentingnya.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi. Ia harus terlihat dari pendapatan masyarakat yang meningkat, kemiskinan turun, pengangguran turun, ketimpangan mengecil, anak-anak mendapatkan pendidikan berkualitas dan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Karena itu saya mendorong agar RAPBD 2027 mempunyai dashboard indikator yang sederhana dan terukur: kemiskinan, pengangguran, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, pertumbuhan UMKM, produktivitas petani dan nelayan, serta pembangunan infrastruktur.
APBD 2027 Harus Menjadi Kontrak Sosial
Pada akhirnya, pembahasan RAPBD bukan sekadar tawar-menawar angka antara eksekutif dan legislatif. APBD adalah kontrak sosial antara pemerintah dengan rakyat.
Fraksi PAN berpandangan bahwa RAPBD 2027 harus memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan kualitas belanja, memperbesar dampak ekonomi, melindungi pelayanan dasar dan memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Pandangan ini sejalan dengan catatan Fraksi PAN yang menilai ruang fiskal Jatim 2027 semakin sempit dan meminta strategi pendapatan serta kualitas belanja diperkuat.
Karena itu, ukuran keberhasilan APBD 2027 bukan berapa besar anggarannya, bukan berapa banyak programnya, dan bukan pula seberapa cepat anggaran terserap.
Ukuran keberhasilan APBD adalah seberapa nyata kehidupan rakyat Jawa Timur berubah menjadi lebih baik.
APBD harus mampu menjawab persoalan rakyat hari ini sekaligus menyiapkan Jawa Timur menghadapi masa depan.
Anggaran yang sehat adalah anggaran yang disiplin. Anggaran yang baik adalah anggaran yang tepat sasaran. Tetapi anggaran yang benar-benar bermakna adalah anggaran yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Itulah pekerjaan rumah terbesar kita dalam pembahasan RAPBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.
0 Tanggapan
Empty Comments