Sosialisme-Militeristik: Membaca Ideologi Politik Prabowo Di Balik Program MBG

Sosialisme-Militeristik (Sosmil) merupakan konfigurasi ideologi politik yang menggabungkan prinsip sosialisme—seperti pemerataan kesejahteraan, intervensi negara, dan jaminan kebutuhan dasar—dengan logika militeristik yang menekankan struktur komando, disiplin, dan kontrol terpusat dalam implementasi kebijakan publik.

Dalam kerangka ini, negara tidak hanya berperan sebagai welfare state, tetapi juga sebagai entitas yang mengandalkan perangkat keamanan dan birokrasi semi-militer untuk memastikan efektivitas kebijakan.

Dengan demikian, proses kebijakan tidak hanya berlangsung melalui mekanisme deliberatif-demokratis, tetapi juga melalui pendekatan top-down yang menekankan efisiensi dan kepatuhan.

Paternalistik Negara: Dampak Ideologi Sosialisme-Militeristik

Dalam praktiknya, Sosmil cenderung melahirkan model pemerintahan paternalistik. Negara diposisikan sebagai aktor utama yang “mengetahui kebutuhan rakyat” sekaligus memiliki kapasitas untuk mengeksekusinya secara langsung.

Dalam perspektif sosiologi politik, hal ini mencerminkan state-centric governance yang menekankan efisiensi, tetapi berpotensi mempersempit ruang partisipasi publik.

Model ini memang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dalam kondisi kapasitas birokrasi terbatas. Namun, di sisi lain, ia berisiko menggeser relasi negara–warga menjadi hubungan hierarkis: dari relasi setara menuju relasi pemberi dan penerima.

Dengan demikian, Sosialisme-Militeristik bukan sekadar ideologi kesejahteraan, melainkan juga mode kekuasaan yang menggabungkan redistribusi sosial dengan struktur komando militer.

Dalam konteks ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dibaca sebagai manifestasi konkret dari imajinasi Sosmil.

Program ini kerap dipresentasikan sebagai kebijakan kesejahteraan yang sederhana dan manusiawi: negara memberi makan anak sekolah. Namun secara sosiologis, MBG tidak hanya tentang distribusi makanan, melainkan tentang bagaimana negara membentuk relasi dengan warganya.

Menggunakan perspektif Peter L. Berger, realitas sosial dipahami sebagai hasil konstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Dalam konteks MBG:

• Negara mengeksternalisasi gagasan bahwa kesejahteraan adalah pemberian langsung negara
• Gagasan tersebut diobjektifikasi dalam bentuk program nasional
• Masyarakat kemudian menginternalisasi bahwa negara “seharusnya” memenuhi kebutuhan dasar

Namun konstruksi ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan intelektual aktor politik.

Dalam konteks Prabowo Subianto, terdapat jejak pemikiran teknokratis yang dipengaruhi oleh Sumitro Djojohadikusumo. Tradisi ini menekankan negara kuat, perencanaan rasional, dan distribusi terpusat sebagai fondasi kebijakan.

Ketika nilai tersebut dipadukan dengan logika militeristik—yang menekankan komando, disiplin, dan efektivitas—maka lahirlah konfigurasi Sosialisme-Militeristik dalam desain kebijakan publik.

Dalam perspektif ini, MBG bukan sekadar program gizi, melainkan representasi bagaimana negara ingin dikenali: kuat, efisien, terpusat, dan hadir hingga ke ruang paling intim warga—bahkan hingga ke “piring makan anak sekolah”.

Pertanyaan penting pun muncul:

Apakah konstruksi ini melahirkan warga sebagai subjek yang berdaya, atau justru objek yang terbiasa bergantung pada negara?

Perdebatan tentang MBG tidak semata soal kebijakan teknis, tetapi juga menyentuh dimensi ideologis dan relasi kekuasaan dalam negara modern.

Di titik inilah, refleksi menjadi penting: apakah negara hadir untuk memberdayakan, atau justru tanpa sadar menciptakan ketergantungan?

Semoga yang lahir adalah warga sebagai subjek yang berdaya.