Pertumbuhan kota-kota besar di Indonesia saat ini sering kali dibanggakan sebagai simbol utama kemajuan ekonomi dan modernisasi bangsa. Di mana-mana, kita menyaksikan pembangunan megah: gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, jaringan jalan tol bertingkat, hingga pusat perbelanjaan dan kawasan komersial mewah.
Namun, di balik wajah gemerlap kota beton tersebut, tersimpan kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh masyarakat setiap hari.
Kita dihadapkan pada udara kotor yang pekat oleh polusi emisi kendaraan dan industri, krisis air bersih, fenomena pulau panas perkotaan (urban heat island), serta semakin menyusutnya keberadaan taman kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Fenomena ini menjadi ruang refleksi kritis bagi kita: sejauh mana pembangunan perkotaan telah sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila?
Realitas Krisis Perkotaan: Saat Ruang Hidup Rakyat Terpinggirkan
Masalah lingkungan di wilayah perkotaan saat ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan berdampak langsung pada kualitas hidup harian warga. Polusi udara bukan lagi sekadar persoalan kenyamanan atau pemandangan kota yang kabur, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan publik.
Paparan partikel berbahaya seperti PM2.5 yang dihirup setiap hari memicu peningkatan tajam kasus penyakit saluran pernapasan (ISPA), kardiovaskular, hingga gangguan tumbuh kembang pada anak-anak. Kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan pekerja lapangan adalah pihak yang paling terancam keselamatan jiwanya.
Sayangnya, merespons situasi ini, arah kebijakan pembangunan kota justru tampak tidak seimbang. Alih-alih memprioritaskan perluasan hutan kota, ruang publik, atau taman-taman asri yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara gratis, lahan-lahan strategis dan resapan air di kota justru terus dialihfungsikan secara masif menjadi pusat perbelanjaan, apartemen eksklusif, atau kawasan bisnis baru demi mengejar nilai investasi jangka pendek.
Dampak dari komersialisasi ruang hidup ini sangat nyata dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah serta para pekerja komuter. Mereka terpaksa hidup di kawasan permukiman padat yang pengap, berdesakan di jalanan yang terpapar emisi gas buang tinggi, dan kehilangan tempat untuk berinteraksi atau sekadar menghirup udara segar tanpa harus mengeluarkan biaya.
Di sinilah terjadi ketimpangan ekologis yang sangat tajam: beban akibat kerusakan lingkungan ditanggung oleh masyarakat luas, sementara keuntungan ekonominya sebagian besar dinikmati oleh segelintir pengembang dan pemilik modal.
Selama ini, keadilan sosial sering kali dipahami secara sempit hanya sebatas pembantuan finansial, sembako, atau jaminan sosial ekonomi. Padahal, di era modern saat ini, aspek keadilan yang paling fundamental adalah keadilan ekologis.
Keadilan ekologis menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa memandang status ekonomi, jabatan, atau kelas sosialnya memiliki hak asasi yang sama untuk menghirup udara yang bersih, mengakses air sehat, dan menikmati ruang hidup yang aman dan mendukung kesejahteraannya.
“Ketika udara bersih, ruang terbuka hijau, dan lingkungan yang sehat berubah menjadi barang mewah yang hanya mampu dibeli oleh kelompok kaya di kawasan perumahan elit berbenteng, maka di situlah terjadi pengangkangan terhadap sila keadilan sosial.”
Sila kedua Pancasila juga menuntut kita untuk memperlakukan manusia secara bermartabat dan beradab. Membiarkan jutaan warga kota hidup dan bekerja dalam lingkungan yang tercemar parah serta minim ruang terbuka hijau secara terus-menerus adalah bentuk pembiaran yang merendahkan martabat kemanusiaan.
Pembangunan yang berorientasi semata-mata pada pertumbuhan ekonomi makro dengan mengorbankan kesehatan dan keselamatan rakyat adalah kekeliruan arah dalam membumikan Pancasila.
Menurut pandangan pribadi saya, tantangan terbesar kita saat ini adalah mengembalikan kompas moral pembangunan nasional ke arah konsepsi ‘Pancasila Ekologis’. Landasan ini menegaskan bahwa alam, lingkungan hidup, dan ruang kota tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai barang komoditas yang diperjualbelikan demi meraup keuntungan finansial belaka. Lingkungan hidup adalah bagian tak terpisahkan dari ruang hidup bersama yang harus dijaga keseimbangannya demi keberlangsungan seluruh warga negara.
Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah penanganan yang diambil tidak cukup hanya sebatas imbauan moral, aksi tanam pohon seremonial tahunan, atau imbauan gaya hidup pribadi. Harus ada komitmen politik dan kebijakan publik yang nyata serta tegas dari pemerintah pusat maupun daerah, antara lain:
• Penegakan Hukum dan Regulasi Tata Ruang: Pemerintah harus secara konsisten memberlakukan moratorim dan memperketat izin alih fungsi lahan hijau atau daerah resapan air. Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu harus dijatuhkan kepada industri, kendaraan operasional, atau pihak-pihak yang menyumbangkan polusi di atas ambang batas aman.
• Perluasan Ruang Terbuka Hijau Publik: Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran dan lahan secara signifikan untuk memperbanyak taman kota, hutan kota, dan ruang terbuka hijau publik yang dapat diakses secara merata dan gratis di seluruh wilayah perkotaan.
• Modernisasi Transportasi Publik Ramah Lingkungan: Pemerintah perlu mempercepat transformasi dan perluasan jaringan transportasi publik massal yang terjangkau, nyaman, dan ramah lingkungan untuk mengikis ketergantungan masyarakat pada penggunaan kendaraan pribadi penyumbang emisi.
Di samping peran pemerintah, kita sebagai anggota masyarakat sipil juga memiliki tanggung jawab moral untuk merawat nilai-nilai Pancasila. Kesadaran Pancasila di era sekarang dapat diwujudkan melalui aksi konkret: mengurangi jejak karbon pribadi, mengadopsi pola hidup minim sampah, berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta berani bersuara secara kritis ketika ruang publik dan lingkungan hidup kita terancam oleh kepentingan pihak tertentu.
Pada akhirnya, bumi pertiwi dan ruang kota ini diwariskan bukan untuk dirusak oleh ego beton perkotaan, melainkan untuk dirawat dengan penuh tanggung jawab. Hanya dengan memastikan keadilan ekologis hadir di setiap sudut kota, kita benar-benar dapat membuktikan bahwa Pancasila hidup, relevan, dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments