Tanwir II Pemuda Muhammadiyah Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, menghasilkan rekomendasi penting menjelang Muktamar 2027, yakni usulan agar calon anggota formatur dan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah minimal berstatus mahasiswa doktoral.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla menilai usulan tersebut sebagai langkah cemerlang untuk memperkuat kapasitas intelektual dan kematangan kepemimpinan kader Muhammadiyah di masa depan.
Salah satu poin yang menjadi perhatian ialah usulan syarat anggota formatur dan Ketua Umum Pimpinan Pusat minimal berstatus mahasiswa doktoral.
Pria yang juga menjabat Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyambut baik rekomendasi tersebut.
“Pemuda Muhammadiyah adalah jenjang pengkaderan terakhir di organisasi otonom sebelum kader aktif penuh di struktur Muhammadiyah. Karena itu, mensyaratkan level akademik tertentu merupakan ide yang cemerlang. Kita perlu memastikan kesiapan intelektual dan kematangan nalar ilmiah para pimpinan,” ujar Dzulfikar dalam keterangan tertulis, Jumat (23/5/2026).
Tokoh muda asal Kabupaten Gowa itu menilai, usulan tersebut menunjukkan semakin banyak kader Pemuda Muhammadiyah yang telah berada di level doktoral, baik di dalam maupun luar negeri.
“Ini bukan sekadar syarat administratif. Ini menjadi milestone sejarah bagi Pemuda Muhammadiyah. Sebuah langkah baru yang harus disambut secara positif dan apresiatif,” katanya.
Tanwir II Pemuda Muhammadiyah menjadi momentum konsolidasi strategis organisasi menjelang Muktamar 2027. Forum itu sebelumnya resmi dibuka oleh Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pembukaan tersebut, Wapres Gibran mengajak generasi muda, khususnya kader Pemuda Muhammadiyah, untuk memperkuat kolaborasi dan kesiapan menghadapi tantangan global serta mendukung pembangunan nasional. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments