Wacana penataan ulang program studi (prodi) yang mencuat dari Kementerian Pendidikan Tinggi belakangan ini memantik perhatian publik. Isu tersebut bahkan berkembang liar, dari sekadar penyesuaian kurikulum hingga kekhawatiran penutupan prodi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan zaman.
Menanggapi hal itu, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Dr. dr. Muhammad Anas, memberikan pandangan komprehensif terkait arah kebijakan pendidikan tinggi di tengah perubahan teknologi yang begitu cepat.
Menurut Anas, penataan prodi tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi yang sangat pesat, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, pemerintah sudah mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran.
“Perkembangan teknologi, terutama artificial intelligence (AI), sangat cepat dan sudah banyak dimanfaatkan di dunia industri. Maka lulusan perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan tersebut,” ujarnya seperti dikutip dari Podium Podcast di kanal Youtube PWMU. TV.
Pandemi COVID-19 menjadi momentum percepatan transformasi digital di dunia pendidikan. Proses pembelajaran yang sebelumnya konvensional dipaksa beradaptasi dengan teknologi agar tetap berjalan.
“Dari situ kemudian muncul kebutuhan baru di dunia kerja, yang tentu harus direspons oleh perguruan tinggi,” imbuhnya.
Link and Match Jadi Kunci
Anas menjelaskan, salah satu alasan utama munculnya wacana penataan prodi adalah ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, atau yang dikenal dengan istilah link and match.
“Ada kondisi di mana produk lulusan lebih banyak dibandingkan kebutuhan industri. Ini yang memicu perlunya penataan ulang, terutama pada kurikulum,” jelasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pendidikan tinggi tidak semata-mata bertujuan mencetak tenaga kerja. Perguruan tinggi juga berfungsi membentuk cara berpikir, karakter, dan kapasitas intelektual mahasiswa.
“Memang sebagian besar orang kuliah berharap mendapatkan pekerjaan. Tapi ada juga yang ingin mengembangkan cara berpikir dan kapasitas diri,” tambahnya.
Dalam menghadapi dinamika tersebut, Anas menilai kurikulum harus bersifat adaptif. Ia membagi perubahan kurikulum menjadi tiga jenis: kecil, menengah, dan besar.
“Perubahan kecil bisa dilakukan setiap saat, misalnya menambahkan keterampilan tertentu. Tapi kalau perubahan besar, biasanya dilakukan dalam satu siklus, misalnya empat tahun,” paparnya.
Sebagai solusi cepat, Umsura juga mengembangkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk menambah kompetensi mahasiswa sesuai kebutuhan industri.
“
“Melalui sertifikasi profesi, mahasiswa punya nilai tambah ketika masuk dunia kerja,” ujarnya.
https://www.youtube.com/watch?v=61yQIBweRpg&t=992s
Penutupan atau Merger Prodi Bukan Hal Tabu
Terkait isu penutupan prodi, Anas menilai hal tersebut bukan sesuatu yang tabu, selama didasarkan pada kajian yang matang.
“Kalau memang sudah tidak relevan dan tidak dibutuhkan, ya bisa ditutup. Tapi konsekuensinya harus dipikirkan, terutama terkait sumber daya manusia,” tegasnya.
Dia menjelaskan, dalam satu prodi minimal terdapat lima dosen, belum termasuk tenaga administrasi. Jika prodi ditutup, maka harus ada solusi penempatan bagi SDM tersebut.
Selain penutupan, opsi lain adalah merger atau penggabungan prodi agar tetap layak secara operasional.
“Kalau jumlah mahasiswa sedikit dan tidak memungkinkan, bisa digabung dengan prodi lain yang sejenis,” katanya.
Anas mengungkapkan bahwa Umsura memiliki pengalaman dalam proses merger maupun akuisisi. Salah satunya saat beberapa sekolah tinggi digabung menjadi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Selain itu, ada juga kasus pengalihan prodi ke bidang lain yang lebih relevan.
“Misalnya dulu ada prodi tertentu yang kemudian dialihkan ke ekonomi. Itu dilakukan setelah kajian dan melihat kebutuhan,” jelasnya.
Over Supply dan Masalah Distribusi
Menanggapi isu over supply lulusan dokter dan guru, Anas melihat persoalan ini tidak sesederhana kelebihan jumlah lulusan.
“Bisa jadi over supply itu terjadi di satu daerah, tapi di daerah lain justru kekurangan. Ini masalah distribusi,” ujarnya.
Dia mencontohkan, banyak lulusan cenderung mencari pekerjaan di sekitar tempat tinggal, sehingga terjadi penumpukan di kota-kota besar, sementara daerah terpencil kekurangan tenaga.
“Faktor fasilitas juga berpengaruh. Orang akan mempertimbangkan akses pendidikan anak, transportasi, dan lainnya,” tambahnya.
Butuh Data Akurat sebagai Dasar Kebijakan
Sebagai penutup, Anas menekankan pentingnya data yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Kita butuh peta kebutuhan tenaga kerja yang jelas, di mana yang kurang, di mana yang berlebih, dan keahlian apa yang dibutuhkan,” tegasnya.
Dia berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat menyediakan data tersebut agar perguruan tinggi dapat menyesuaikan kurikulum dan kebijakan secara tepat.
“Kalau datanya jelas, maka penataan prodi dan link and match ini bisa berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkasnya. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments