Upaya memperkuat pemberdayaan perempuan di Bojonegoro terus dilakukan. Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Bojonegoro menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Jumat, (25/9/2026).
Kegiatan audiensi ini difasilitasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro dan dihadiri langsung oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Bapak Drs. Sukaemi, M.Si., menyampaikan bahwa Pemkab Bojonegoro memberikan fasilitas kepada mitra seperti PDA Aisyiyah untuk bersinergi dalam program pemberdayaan perempuan.
“Perempuan juga penting, tidak sekedar laki – laki yang dominan dan menerima manfaat pembangunan,” ujarnya saat membuka audiensi.
Dukungan juga datang dari Kepala Dinas P3AKB, Bapak dr. Ahmad Hernowo Wahyutomo, M.Kes. Ia menilai Program Inklusi yang dijalankan Aisyiyah sejalan dengan Perda Kabupaten Bojonegoro No 9 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender, khususnya untuk kelompok rentan yang menekankan kesetaraan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Beliau juga menyampaikan bahwa tantangan pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih sangat besar, mulai dari sekitar 5.000 anak tidak sekolah (ATS), tingginya angka pernikahan anak yang memicu kemiskinan dan perceraian, hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak. Beliau berharap melalui program Inklusi masyarakat Bojonegoro dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul.
Dilanjutkan dengan Ketua PDA Bojonegoro, Ibu Zuliyatin Lailiyah, S.Pd.I, beliau berharap ada pembaruan MoU yang telah habis masa berlakunya serta sinergi yang telah dilaksanakan selama empat tahun terakhir dapat semakin kuat.
Selanjutnya adalah paparan tentang program inklusi oleh Ina Afrina Faiqotun Nisa selaku Koordinator Program Inklusi. Ia menyampaikan bahwa program inklusi ini terbagi kedalam 2 fase, yaitu fase 1 dan fase 2.
“Jika fase pertama fokus pada pendataan, maka pada fase kedua kami fokus pada keberlanjutan dengan pengintegrasian program inklusi ke dalam program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro”, ujarnya
MoU Pemkab Bojonegoro
Menanggapi hal itu, Bapak Drs. Sukaemi, M.Si meminta OPD yang belum ber-MoU untuk segera menindaklanjuti. Ia meminta PD Aisyiyah Bojonegoro dan DP3AKB berkoordinasi secara intensif dengan OPD terkait agar kegiatan Inklusi bisa masuk ke dalam penganggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2027.
Sejumlah OPD menyatakan kesiapan untuk bersinergi dan ber-MoU dengan PDA Bojonegoro. Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMD, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengaku selama ini sudah bersinergi, hanya saja belum berlegalitas MoU.
Sekretaris PDA Bojonegoro, Ibu Dra. Siti Nurhayati, menegaskan bahwa inti audiensi adalah pembaruan MoU Pemkab Bojonegoro yang akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama (PKS) di masing – masing OPD.
Beliau juga menyampaikan masih ada beberapa tujuan yang masih belum tercapai oleh program inklusi diantaranya pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan, rencana launching Desa Inklusi di Desa Margomulyo, serta menunggu Perbup Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak yang saat ini masih harmonisasi dengan Kemenkumham.
“Kami sudah melakukan praktik baik Musdes Inklusi/Musdes Khusus Perempuan dan Kelompok Rentan di desa binaan serta mendorong 430 desa/kelurahan di Bojonegoro bisa melaksanakan musdes inklusi,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Kemenag mengusulkan penguatan program pencegahan dan penanganan perkawinan anak tidak hanya di hilir tetapi juga hulu, dengan menyasar anak – anak melalui bimbingan remaja di sekolah untuk mencegah pernikahan anak. Bappeda juga mendorong program Like-r Aisyiyah bisa diperluas ke sekolah umum dan berharap musrenbang tematik perempuan yang sempat vakum pada 2026 bisa kembali dilaksanakan. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments