Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jawa Timur melalui Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan penolakannya terhadap kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, Rabu (10/6/2026).
Kebijakan tersebut dinilai akan menambah beban masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Ketua Bidang ESDM DPD IMM Jawa Timur, Agung Saputra, menegaskan bahwa sejak awal pihaknya menolak rencana kenaikan harga BBM karena dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor energi, tetapi juga merembet ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Sejak awal DPD IMM Jawa Timur menolak adanya kebijakan menaikkan harga BBM. Implikasi dari kenaikan tersebut akan memengaruhi tarif jasa dan harga berbagai kebutuhan pokok. Pada akhirnya, beban hidup rakyat kecil akan semakin berat,” ujarnya.
Menurut Agung, pemerintah seharusnya lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dan mengedepankan upaya menyejahterakan masyarakat. Ia menilai negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar warga negara, termasuk menjaga stabilitas ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan secara matang berbagai dampak yang dapat ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Kenaikan harga BBM, kata dia, berpotensi memicu efek domino yang luas, mulai dari meningkatnya biaya distribusi hingga melonjaknya harga bahan pokok.
“Pemerintah memang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan harga BBM. Namun, yang perlu dipastikan adalah apakah dampak dan efek domino dari kebijakan tersebut sudah dihitung secara komprehensif. Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan gejolak sosial akibat kenaikan harga di berbagai sektor,” tegasnya.
DPD IMM Jawa Timur menilai kenaikan harga BBM bukan sekadar perubahan nominal di stasiun pengisian bahan bakar. Kebijakan tersebut memiliki konsekuensi ekonomi yang luas karena akan memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, hingga daya beli masyarakat.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, IMM Jawa Timur meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut dan mencari alternatif solusi yang lebih adil serta tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
“Penolakan terhadap kenaikan BBM merupakan bentuk aspirasi masyarakat agar pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih transparan, berkeadilan, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Suara rakyat perlu didengar karena kebijakan publik seharusnya dibuat untuk kepentingan bersama,” lanjut Agung.
Ia menegaskan bahwa kenaikan harga BBM bukan hanya persoalan energi, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat secara luas. Karena itu, pemerintah diharapkan membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat sebelum mengambil keputusan yang berdampak langsung terhadap hajat hidup orang banyak.
“Kenaikan BBM bukan hanya soal bahan bakar, tetapi tentang keberlangsungan hidup masyarakat. Ketika harga naik, rakyat kecil adalah pihak pertama yang merasakan dampaknya. Kami menuntut kebijakan yang berpihak kepada rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, serta membuka ruang dialog sebelum mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat luas,” pungkasnya. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments