Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri memicu beragam respons publik.
Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiyawan, menilai kebijakan tersebut menunjukkan kesinambungan arah pendidikan nasional sejak era Orde Baru.
“Sejak Orde Baru, kita sudah mengenal diksi pembangunan, modernisasi, hingga konsep link and match dengan industri,” ujar Radius, Selasa (28/4/2026).
Radius menjelaskan, konsep link and match merujuk pada keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri sebagai pengguna lulusan, serta kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja.
Namun, ia menilai pendekatan tersebut perlu dikritisi.
“Secara kritis, konsep link and match berpotensi melahirkan manusia yang kurang kritis, hanya berorientasi material, dan hanya difokuskan sebagai tenaga kerja di sektor industri,” tegasnya.
Menurutnya, orientasi pendidikan saat ini belum banyak berubah dari pola era Orde Baru. Hal ini terlihat dari berbagai narasi yang terus digunakan, seperti mengejar ketertinggalan, modernisasi pendidikan, hingga penyesuaian dengan kebutuhan industri.
Radius menuturkan bahwa gagasan “mengejar ketertinggalan” masih menjadi legitimasi utama dalam kebijakan pendidikan.
“Terjadi semacam demitologisasi pembangunan yang justru melahirkan mitos baru tentang keharusan mengejar ketertinggalan,” ujarnya.
Narasi tersebut sering kali mendorong masyarakat untuk meninggalkan cara pandang lama menuju modernisasi demi pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.
Ia juga menilai bahwa arah pendidikan saat ini semakin dekat dengan logika pasar bebas.
“Praktiknya menyerupai ruang pasar bebas, di mana arah pendidikan diserahkan pada kebutuhan industri,” imbuhnya.
Menurut Radius, dorongan terhadap link and match menunjukkan adanya kecenderungan negara mendisiplinkan pendidikan agar selaras dengan kepentingan industri, bahkan mendekati konsep neoliberalisme.
Dalam sistem pendidikan yang semakin liberal, intervensi negara tidak selalu dilakukan secara langsung, melainkan melalui regulasi dan pembentukan norma.
“Individu menginternalisasi prinsip-prinsip pasar dan mengontrol dirinya sendiri. Siswa dikendalikan melalui norma sosial yang mendorong kompetisi berorietasi industri,” jelasnya.
Ia menilai, kondisi tersebut mendorong terjadinya marketisasi dan komersialisasi pendidikan yang memiliki kemiripan dengan pola developmentalisme pada masa Orde Baru.
“Pendidikan didorong untuk mengikuti kepentingan industri. Ini merupakan bentuk determinasi terhadap berbagai sektor, termasuk pendidikan,” pungkasnya.
0 Tanggapan
Empty Comments