Pajak Bukan Sekadar Menarik Investasi
Persoalan kebijakan tidak berhenti pada subsidi dan pengendalian inflasi. Sistem perpajakan juga menentukan kemampuan negara membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Pemotongan pajak penghasilan perusahaan dapat mendorong investasi dan aktivitas ekonomi domestik dalam kondisi tertentu.
Namun, jika pemotongan tersebut dibiayai melalui penambahan utang tanpa sumber penerimaan pengganti yang memadai, manfaat jangka pendeknya dapat disertai beban fiskal yang lebih besar pada masa mendatang.
Persaingan menurunkan pajak untuk menarik modal juga menyimpan persoalan. Negara dengan kapasitas fiskal kuat dapat lebih leluasa menawarkan insentif, sedangkan negara berkembang mungkin kesulitan mengikuti persaingan tersebut.
Akibatnya, negara yang sebenarnya membutuhkan penerimaan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat layanan kesehatan justru berisiko kehilangan ruang pembiayaan.
Karena itu, reformasi pajak seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada besarnya investasi yang masuk.
Pemerintah juga perlu menilai kualitas investasi, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, kontribusi terhadap penerimaan negara, dan dampaknya terhadap produktivitas.
Modal memang penting. Namun, kemampuan negara membiayai pembangunan secara berkelanjutan juga menentukan apakah investasi tersebut benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas.
Bagi Indonesia, gambaran ekonomi global tersebut memberikan sejumlah pelajaran penting. Sebagai negara yang terhubung dengan perdagangan internasional dan rantai pasok komoditas, Indonesia perlu memperhitungkan dampak perubahan harga energi, pangan, dan kondisi keuangan global terhadap stabilitas ekonomi domestik.
Kenaikan harga komoditas tertentu dapat meningkatkan penerimaan ekspor. Namun, keuntungan itu tidak otomatis mengimbangi kenaikan biaya impor energi, tekanan inflasi, atau memburuknya kondisi pembiayaan global.
Dampak akhirnya bergantung pada struktur perdagangan, komposisi penerimaan negara, nilai tukar, dan kebijakan yang ditempuh.
Indonesia juga perlu melihat perkembangan AI lebih dari sekadar tren teknologi. Investasi pada pusat data dan infrastruktur digital dapat membuka peluang ekonomi, tetapi manfaat jangka panjangnya bergantung pada ketersediaan energi, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, riset, serta kemampuan industri domestik mengadopsi teknologi.
Jika Indonesia hanya menjadi pasar bagi produk dan layanan AI dari luar negeri, sebagian besar nilai tambah berpotensi dinikmati oleh perusahaan yang menguasai teknologi tersebut.
Sebaliknya, jika adopsi AI diikuti peningkatan keterampilan tenaga kerja, penguatan riset, dan pengembangan industri lokal, teknologi itu dapat membantu meningkatkan produktivitas ekonomi.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu menjaga ketahanan fiskal tanpa mengabaikan perlindungan sosial.
Bantuan bagi kelompok rentan, diversifikasi sumber energi, penguatan industri pangan, dan peningkatan kualitas belanja publik merupakan bagian dari upaya mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal.
Langkah-langkah tersebut membutuhkan konsistensi. Ketahanan ekonomi tidak dapat dibangun hanya dengan kebijakan darurat setiap kali krisis muncul. Ia harus disiapkan sebelum guncangan datang.
Dari Bertahan Menuju Membangun Ketahanan
Proyeksi pertumbuhan ekonomi global tetap dibayangi risiko. Konflik geopolitik dapat meluas, perubahan iklim ekstrem dapat mengganggu produksi pangan dan infrastruktur.
Sedangkan koreksi tajam di pasar keuangan dapat terjadi apabila ekspektasi terhadap produktivitas AI tidak terpenuhi.
Tidak satu pun risiko tersebut dapat diatasi oleh satu negara sendirian. Gangguan pasokan energi melintasi batas negara.
Gejolak pasar keuangan menyebar melalui jaringan investasi internasional. Perubahan iklim memengaruhi produksi dan distribusi pangan secara lintas wilayah.
Karena itu, kerja sama multilateral tetap diperlukan, mulai dari menjaga keterbukaan perdagangan yang dapat diandalkan, memperkuat ketahanan rantai pasok, hingga meningkatkan dukungan pembiayaan bagi negara yang paling rentan.
Namun, kerja sama global harus berjalan seiring dengan pembenahan di tingkat nasional. Negara perlu memperkuat fondasi fiskal, meningkatkan produktivitas, memperluas basis ekonomi, dan memastikan manfaat pertumbuhan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Laporan IMF tersebut membawa kita pada satu kesimpulan penting: ketahanan ekonomi tidak cukup diukur dari kemampuan suatu negara melewati krisis tanpa mengalami kontraksi tajam.
Ketahanan juga harus dilihat dari kemampuan negara melindungi masyarakat, mempertahankan investasi produktif, dan pulih tanpa meninggalkan kelompok rentan semakin jauh di belakang.
Ekonomi dunia mungkin masih mampu tumbuh di tengah ketegangan geopolitik dan ledakan teknologi. Namun, pertumbuhan bukan tujuan akhir jika manfaatnya hanya terkumpul pada negara yang menguasai energi, modal, dan teknologi.
Tantangan sesungguhnya bukan sekadar membuat ekonomi tetap bertahan. Tantangannya adalah memastikan bahwa ketika dunia kembali tumbuh, semakin banyak negara dan masyarakat yang ikut menikmati hasilnya. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments