Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur menyiapkan tiga luaran strategis melalui kegiatan Akademi Politik Daerah (Akpolda) 2026, yakni policy brief, pernyataan sikap menolak politik uang, dan buku kumpulan esai politik. Ketiga luaran tersebut diarahkan untuk memperkuat literasi politik kader serta mendorong keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik dan membangun demokrasi yang berintegritas.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik tersebut resmi ditutup pada Selasa (20/10/2026) di Gedung At-Tauhid Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selain menjadi penanda berakhirnya rangkaian kegiatan, penutupan Akpolda 2026 juga menjadi momentum untuk menindaklanjuti gagasan peserta melalui sejumlah produk intelektual dan pernyataan sikap.
Ketua Pelaksana Akpolda 2026, Akhlis Nastainul Firdaus, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak akan berhenti pada proses pembelajaran di ruang kelas dan penyusunan policy brief. Peserta juga direncanakan menyusun buku kumpulan esai politik sebagai upaya mengembangkan tradisi literasi di kalangan kader muda.
“Setelah agenda ini selesai maka akan ada agenda non formal untuk menjadi output para peserta yakni membuat buku kumpulan essai politik” ujarnya dalam sambutannya.
Buku tersebut diharapkan menjadi dokumentasi gagasan, analisis, dan refleksi kritis peserta Akpolda 2026 mengenai demokrasi, politik nasional, dan kebijakan publik. Melalui karya tersebut, peserta diharapkan dapat mengembangkan budaya intelektual sekaligus memberikan kontribusi pemikiran mahasiswa bagi perkembangan demokrasi, khususnya di Jawa Timur.
Susun Policy Brief dan Pernyataan Sikap
Selain buku kumpulan esai politik, Akpolda 2026 diarahkan menghasilkan policy brief yang memuat kajian terhadap persoalan publik beserta rekomendasi kebijakan. Dalam naskah kegiatan, sektor pendidikan dan minyak dan gas bumi (migas) menjadi dua bidang persoalan yang mendapat perhatian.
Master of Training (MOT) Akpolda 2026, M. Syahrul Ramadhani, menjelaskan bahwa policy brief disusun untuk merumuskan persoalan publik secara sistematis dan menawarkan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan.
“Policy Brief ini akan disusun untuk merumuskan persoalan publik secara sistematis dan menawarkan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan,” ujarnya.
Dokumen tersebut diharapkan dapat memperkuat peran kader IMM sebagai mitra kritis pemerintah, terutama dalam mengawal kebijakan agar berpihak pada kepentingan masyarakat. IMM Jawa Timur juga merencanakan penyampaian policy brief kepada DPRD Provinsi Jawa Timur melalui perwakilan organisasi.
Namun, agar rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan, penyusunan dokumen tersebut perlu didukung kajian yang jelas mengenai persoalan yang diangkat dan alternatif penyelesaiannya.
Luaran berikutnya adalah pernyataan sikap untuk menolak politik uang dalam proses demokrasi. Penyusunan pernyataan tersebut menjadi bagian dari upaya IMM Jawa Timur menegaskan pentingnya integritas dan kedaulatan pemilih dalam menentukan pilihan politik.
Pernyataan sikap tersebut disusun melalui Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik dengan menyoroti praktik politik uang yang dinilai masih menjadi persoalan dalam berbagai agenda pemilihan.
Dani, yang mewakili bidang tersebut, menyampaikan bahwa politik uang masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemilihan. Ia juga menekankan pentingnya mendorong penyelenggaraan demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.
“Kami di bidang HPKP masih menyoroti masih ada politik uang dalam setiap pemilihan,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Kita perlu mendorong pemerintah & anggota dewan untuk melaksanakan demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.”
Melalui pernyataan sikap tersebut, IMM Jawa Timur berharap dapat memperkuat kesadaran politik kader dan masyarakat mengenai pentingnya menolak politik uang. Komitmen tersebut juga diharapkan mendorong kader untuk berperan aktif dalam pendidikan politik dan pengawasan demokrasi.
Dengan dukungan Ketua Umum DPD IMM Jawa Timur, Devi Kurniawan, Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik mendorong agar ketiga luaran Akpolda 2026 dapat ditindaklanjuti. Penyusunan policy brief, pernyataan sikap menolak politik uang, dan buku kumpulan esai politik diharapkan menjadi bentuk kontribusi kader IMM dalam mengembangkan tradisi intelektual serta mendorong praktik demokrasi yang berintegritas di Jawa Timur. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments