Semangat dakwah pencerahan Muhammadiyah kembali mengemuka dalam Pengajian Ahad Pagi yang diselenggarakan Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Ngawi di Gedung Islamic Centre Muhammadiyah Ngawi, Ahad (7/6/2026).
Lebih dari 500 jamaah memadati gedung kebanggaan warga Muhammadiyah Ngawi tersebut. Mereka berasal dari unsur Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA), pimpinan amal usaha Muhammadiyah, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), hingga masyarakat umum dari berbagai wilayah Kabupaten Ngawi.
Kegiatan diawali dengan pengantar pengajian oleh Sekretaris PDM Ngawi, Dr. Suwarno, yang menegaskan pentingnya pengajian sebagai sarana penguatan ideologi, wawasan kebangsaan, dan pengabdian kepada umat.
Dalam ceramahnya, Suli Da’im, Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, mengangkat tema “Ber-Islam, Ber-Muhammadiyah, dan Berpolitik: Mengapa Politik Kekuasaan Itu Perlu dan Harus?”
Menurutnya, masih banyak umat Islam yang memandang politik identik dengan perebutan jabatan, konflik, dan intrik kekuasaan sehingga memilih menjauh dari dunia politik. Padahal, dalam perspektif Islam, kekuasaan merupakan instrumen penting untuk menghadirkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat.
“Mengapa Rasulullah membangun pemerintahan di Madinah? Karena dakwah tidak cukup hanya dengan ceramah. Dakwah memerlukan kekuatan kebijakan, kekuatan anggaran, dan kekuatan regulasi agar mampu menghadirkan perubahan yang nyata bagi umat,” tegas dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) tersebut.
Ia mengutip QS Al-Hajj ayat 41 yang menjelaskan bahwa ketika Allah memberikan kedudukan kepada suatu kaum, mereka diperintahkan menegakkan shalat, menunaikan zakat, serta menjalankan amar ma’ruf nahi munkar.
Menurutnya, amar ma’ruf nahi munkar akan lebih efektif apabila didukung oleh kekuasaan yang amanah.
Dalam paparannya, Suli Da’im juga mengulas sejumlah teori politik modern. Ia mengutip pandangan Aristoteles yang menyebut politik bertujuan menghadirkan kebaikan bersama, Harold Lasswell yang menjelaskan politik sebagai proses menentukan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana, serta Antonio Gramsci yang menekankan bahwa kekuasaan juga berkaitan dengan pengaruh terhadap pendidikan, budaya, dan kesadaran masyarakat.
“Kalau orang-orang baik menjauhi politik, jangan salahkan jika kekuasaan kemudian diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat. Mereka akan lebih memikirkan kelompoknya sendiri daripada kepentingan masyarakat luas,” ujar mantan Ketua Umum PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur tersebut.
Ia menegaskan bahwa kehadiran kader-kader berintegritas dalam ruang politik menjadi penting agar kebijakan publik tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Suli Da’im yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Digital (MPID) PWM Jawa Timur menjelaskan perbedaan antara menjadi penonton dan pemain dalam kehidupan berbangsa.
Menurutnya, penonton hanya melihat, mengomentari, dan mengkritik kebijakan dari luar. Sementara pemain ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan sehingga mampu memperjuangkan kepentingan umat secara langsung.
“Muhammadiyah tidak pernah mengajarkan kadernya menjadi penonton. Muhammadiyah mendidik kader agar menjadi pemain yang berintegritas, hadir di ruang-ruang strategis, baik di pendidikan, kesehatan, birokrasi, dunia usaha, maupun politik pemerintahan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini semakin banyak kader Muhammadiyah yang dipercaya menduduki jabatan publik di tingkat nasional maupun daerah.
Menurutnya, dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat banyak diaspora kader Muhammadiyah yang berkiprah di berbagai kementerian, lembaga negara, BUMN, hingga posisi strategis lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Suli Da’im juga menjelaskan perkembangan sistem kepemiluan nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai tahun 2029.
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi, memperkuat fokus terhadap isu-isu lokal, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat secara lebih rasional.
Mengakhiri ceramahnya, Suli Da’im menegaskan bahwa politik bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mengabdi kepada umat dan bangsa.
“Ber-Islam mengajarkan tauhid dan akhlak. Ber-Muhammadiyah mengajarkan dakwah dan pencerahan. Berpolitik mengajarkan keberanian memperjuangkan kemaslahatan umat melalui kekuasaan yang amanah. Karena itu politik harus diisi oleh orang-orang baik, berilmu, dan bertakwa,” pungkasnya.
Pengajian Ahad Pagi tersebut berlangsung khidmat dan mendapat antusiasme tinggi dari jamaah. Banyak peserta tetap bertahan hingga akhir acara untuk berdiskusi dan memperdalam berbagai isu kebangsaan, kepemimpinan, serta peran strategis Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kegiatan ini sekaligus menunjukkan komitmen Muhammadiyah Ngawi sebagai gerakan dakwah yang tidak hanya memperkuat aspek keagamaan, tetapi juga membangun kesadaran sosial, kebangsaan, dan kepemimpinan umat menuju Indonesia yang berkemajuan.
0 Tanggapan
Empty Comments